ASIA – Para Pemimpin Agama Bahas Akar Konflik Komunal di Asia

SEOUL (UCAN) – Para peserta sebuah seminar baru-baru ini menyoroti perlunya membicarakan ekslusivisme agama dan kondisi-kondisi sosial-ekonomi yang miskin guna mengurangi konflik di antara komunitas-komunitas agama di Asia.

Delegasi yang terdiri atas 20 pemimpin agama dari Bangladesh, Cina, Filipina, India, Indonesia, Irak, Korea Selatan, Jepang, dan Pakistan itu membahas berbagai konflik agama di Afghanistan, Irak, dan Filipina.

Pertemuan bertema Conflicts and Dialogue: Peace-building in Discordant Areas and the Roles of Religious People itu diselenggarakan di Seoul pada 17-19 Juli.

Ryoo Jung-gil, seorang pejabat dari Peace Foundation di Korea Selatan, bersikeras bahwa semua perdebatan muncul dari orang-orang yang menuntut agar orang lain “melakukan apa yang saya katakan” atau “sama seperti saya.”

“Pandangan bahwa saya benar dan Anda salah, dan bahwa agama paling benar dan agama Anda tidak, merupakan awal kekerasan,” katanya.

Dia bercerita tentang penyanderaan 23 misionaris Protestan Korea di Afganistan, dan mengkritik kurang adanya penghormatan terhadap agama-agama dan kebudayaan-kebudayaan lain di kalangan umat Protestan Korea.

“Kebanyakan kelompok misi Kristen  memberi bantuan dan pertolongan,” katanya, “namun perbedaan antara para misionaris dengan berbagai LSM (lembaga sawadaya masyarakat) adalah bahwa tujuan akhir para misionaris itu adalah membuat masyarakat lokal menjadi Kristen.”

Ryoo, ketua perencanaan dan koordinasi untuk yayasannya, berpendapat bahwa mengeksploitasi jeritan penderitaan masyarakat  dalam hal ini merupakan suatu kesalahan.

Dari anggota-anggota tim misi yang disandra itu, dua orang dibunuh. Yang lain dilepaskan 42 hari kemudian.

Ustadz Exmael Ebrahim, direktur eksekutif Pusat Mindanao Integrated Network Development (MIND) di Filipina, mengatakan dalam seminar itu bahwa kondisi sosial-ekonomi yang buruk di wilayah Filipina selatan merupakan alasan utama terjadinya konflik-konflik antara  mayoritas Katolik dan minoritas Muslim.

Sekitar 4 juta kaum Muslim tinggal di wilayah Mindanao, yang termiskin dari tiga kelompok utama kepulauan Filipina. Agen-agen pembangunan turut menciptakan kemiskinan  antara lain dengan menciptakan konflik-konflik senjata di wilayah itu, termasuk pemberontakan Muslim yang sudah berlangsung berabad-abad di sini.

Ebrahim mengatakan usaha bersama setiap  anggota komunitas, pemerintah, gerakan-gerakan pembebasan, para tokoh agama, dan masyarakat internasional dapat membuka jalan untuk perdamaian di sana.

Namun, Uskup Agung Davao Mgr Fernando Capalla, juga menetap di Mindanao, mengatakan bahwa berbagai usaha untuk memecahkan masalah sosial-ekonomi sejauh ini telah gagal. Dia menambahkan bahwa berbagai upaya lain juga agaknya akan gagal jika luka masyarakat asli Moro, yang kebanyakan Muslim dan telah menjadi korban kecurigaan, prasangka, diskriminasi, dan kekerasan tidak lebih dahulu disembuhkan.

“Penyembuhan sosial  berdasarkan Alkitab dan Qur’an harus lebih dulu terjadi di wilayah ini. Perdamaian di wilayah ini hendaknya didasarkan pada integritas (keutuhan) dan kesucian, bukan berdasarkan apa yang tertera di atas kertas,” tegasnya.

Abdulnasir Hussin Ameer, wakil dari Dewan Lintas Agama di Irak, melihat sebab utama konflik-konflik di antara sekte-sekte Islam, denominasi-denominasi, dan suku-suku di negaranya adalah karena pola pikir yang terpusat pada diri dan salah pengertian tentang teks-teks agama. Ini, katanya, membuat mereka berani melakukan tindakan-tindakan ekstrim.

Untuk menyelesaikan masalah ini, lanjutnya, perlu ditekankan saling pengertian di bidang keagamaan, politik, dan kemasyarakatan “untuk menyebarluaskan budaya dialog dan meredam ekstrimisme.”

Uskup Agung Capalla mengatakan kepada UCA News pada 18 Juli bahwa delegasi Asia dari berbagai wilayah yang ikut dalam dialog antaragama seperti itu menjadi suatu “tanda positif.” Dia mengatakan, seminar itu akan memperluas jaringan di kalangan tokoh-tokoh agama yang mencintai perdamaian “dan menolong kita untuk menjalin persahabatan yang baik.”

Pertemuan yang diselenggarakan oleh International Peace Corps of Religions itu dihadiri oleh 30 delegasi Korea. Untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan lintas agama internasional itu, maka pada bulan Mei didirikan Konferensi Agama dan Perdamaian Korea (KCRP, Korean Conference on Religion and Peace). KCRP berencana untuk meningkatkan riset dan pendidikan perdamaian, karya relawan internasional, dan kegiatan-kegiatan pertolongan.

Sekjen KCRP, Pendeta Abraham Kim Gwang-joon dari Gereja Anglikan, mengatakan kepada UCA News, seminar itu diselenggarakan untuk menandaskan “pentingnya dialog lintas agama” dan untuk membangun sebuah jaringan di antara agama-agama untuk berkarya bagi perdamaian di dunia.

END