VIETNAM – Gereja Lokal Ingin Uskup Agung Paham Benar Soal Pertikaian Tanah

BANGKOK (UCAN) – Para imam di Ha Noi meminta media pemerintah untuk stop menyebarkan informasi palsu menentang pemimpin mereka khususnya dan umat Katolik umumnya.

Uskup Agung Ha Noi Mgr Joseph Ngo Quang Kiet dan para imamnya bertemu dengan penguasa kota Ha Noi pada 20 September. Dua saluran televisi pemerintah kemudian mengutip apa yang dikatakan uskup agung dalam pertemuan itu: “Kami bepergian ke berbagai negara di dunia. Kami malu dengan paspor Vietnam kami.”

Dalam berbagai berita yang diturunkan itu, pemerintah menuduh uskup agung tidak merasa bangga terhadap bangsa dan heran apakah umat Katolik bisa mempercayainya. Mereka juga menuduh pemimpin Gereja itu mengajukan berbagai permintaan haram untuk pengembalian berbagai tanah dan harta benda Gereja.

Pertemuan dilakukan sehari setelah aparat pemerintah secara tiba-tiba memulai pembangunan sebuah taman bunga pada 19 September di lahan milik bekas kedutaan Vatikan dan mulai memperbaiki bangunan kedutaan itu untuk digunakan sebagai sebuah perpustakaan.

Ratusan polisi setempat, unit gawat darurat, dan aparat keamanan berpakaian preman membangun pagar kawat untuk memblokir bekas kedutaan Vatikan itu. Sejumlah aparat keamanan juga berdiri menjaga keamanan di sepanjang jalan itu, sementara lainnya berpatroli di sekitar tempat itu dengan anjing pelacak.

Para pekerja bekerja siang-malam di tempat itu, dan media lokal melaporkan bahwa proyek itu akan selesai minggu ini.

Dalam sebuah surat tertanggal 21 September untuk Vietnam Television, Radio dan Televisi yang berpusat di Ha Noi, dan para pejabat kota, Pastor Anthony Pham Van Dung, atas nama para imam setempat, mengatakan bahwa kedua saluran itu telah menyiarkan “berita yang tidak benar” tentang pernyataan Uskup Agung Kiet dalam pertemuan itu. Berbagai koran setempat juga mengutip dari berita televisi itu.

Pernyataan Uskup Agung Kiet “dipenggal dan dipisahkan dari konteksnya oleh Anda untuk … memfitnah uskup agung dan berkomentar tentang uskup agung dengan cara menyerang,” catat Pastor Dung.

Website Konferensi Waligereja Vietnam menurunkan teks lengkap pernyataan Uskup Agung Kiet. Di dalamnya dapat dilihat apa yang dikutip dalam berbagai berita di media: “Kami bepergian ke banyak negara asing. Kami merasa malu akan paspor Vietnam kami, yang selalu diteliti oleh (orang) lain. Kami merasa sangat sedih. Kami ingin negara kami menjadi suatu negara yang punya kekuatan. … Orang Jepang juga pergi ke mana-mana dan tak seorangpun meneliti paspor mereka [dengan cara ini]. Kami juga ingin negeri kami akan berkembang … sehingga kami dihormati oleh (orang) lain di berbagai tempat yang kami kunjungi.”

Pastor Dung mengatakan bahwa pernyataan Uskup Agung Kiet itu menunjukkan bahwa dia ingin berdialog, membangun kesetiakawanan nasional, dan membangun negeri menjadi kuat seperti negara-negara lain. Pernyataan-pernyataan dari Uskup Agung Kiet dan para imam dalam pertemuan itu didokumentasi dalam bentuk audio dan video oleh pemerintah serta wakil-wakil Gereja, lanjutnya.

Pastor Dung mengatakan, para imam setempat menganjurkan agar para pejabat media setempat hendaknya meminta maaf dalam menulis kepada Uskup Agung Kiet dan umat Katolik, dan mencabut berita palsu mereka. Para imam setempat juga meminta media lokal untuk berhenti mempublikasi berbagai berita yang salah dan diputarbalikkan tentang uskup agung, seperti “yang telah kalian lakukan selama ini” dalam soal pertikaian bekas kedutaan Vatikan itu.

Uskup Agung Kiet mengatakan kepada pemerintah dalam pertemuan itu bahwa mereka tidak mewakili Gereja lokal dengan dokumen resmi yang mengatakan bahwa mereka menyita kedutaan itu atau bahwa mereka menghibahkannya kepada sebuah badan pemerintah.

Pemimpin Gereja itu mengatakan bahwa keuskupan agungnya meminta pemerintah 15 kali dan Konferensi Waligereja Vietnam juga mengirim banyak petisi kepada pemerintah untuk pengembalian gedung kedutaan itu. “Aspirasi kami tak pernah dipenuhi,” catatnya.

Uskup Agung Kiet menegaskan bahwa Gereja lokal tidak menganggu pemerintah tetapi “menegakkan suara keadilan.”

Gereja tidak meminta pengembalian 95 fasilitas yang disita di masa lalu oleh pemerintah lokal yang kini digunakan demi kepentingan rakyat seperti sekolah atau rumah sakit. Gereja hanya meminta dikembalikan fasilitas-fasilitas yang dipakai untuk kepentingan bisnis, jelasnya.

Uskup Agung Kiet mencatat bahwa bekas kedutaan itu digunakan sebagai diskotik dan tempat bisnis, dengan tanda bahwa satu saat sebuah pusat pembelanjaan akan dibuka di sana. Awal tahun ini, ribuan umat Katolik setempat menempati bekas kedutaan itu namun meninggalkannya setelah pemerintah berjanji akan mengembalikannya kepada Gereja lokal.

“Kami sangat ingin mengembangkan persatuan nasional,” tegas prelatus itu.

Dengan mengakui bahwa pemerintah telah menciptakan kondisi yang lebih baik bagi Gereja lokal di tahun-tahun terakhir, uskup agung mengamati bahwa yang masih “tertinggal adalah mekanisme pengabulan permintaan.”

Selain itu, kata prelatus itu, “agama merupakan hak rakyat” dan pemerintah bertanggungjawab untuk menciptakan kondisi-kondisi untuk ini. “Kebebasan beragama merupakan suatu hak, bukan suatu hal yang diminta untuk dikabulkan,” tegasnya.

Para uskup dan imam dari beberapa keuskupan — Bac Ninh, Ban Me Thuot, Hai Phong, Hung Hoa, Lang Son, Thai Binh, Vinh, dan Thanh Hoa — sudah mengirim surat kesetiakawanan kepada Uskup Agung Kiet. Ribuan umat Katolik dari berbagai paroki di Keuskupan Agung Ha Noi berkumpul dan berdoa secara tenang di luar bekas kedutaan Vatikan itu pada 21 September.

END