INDIA – Mantan Perdana Menteri Ikut Protes melawan Kekerasan Anti-Kristen

NEW DELHI (UCAN) – Mantan perdana menteri India, H.D. Deve Gowda, duduk di pinggir jalan kota New Delhi yang ramai pada 23 September dalam memerotes kekerasan anti-Kristen di India.

Setelah tiga jam mengadakan aksi duduk, Gowda yang berusia 75 tahun itu mengunjungi Uskup Agung Delhi Mgr Vincent Concessao dan para imam senior di kediaman uskup agung di ibukota negara itu untuk mengungkapkan rasa solidaritasnya dengan mereka. “Saya akan memihak kalian. Saya akan berjuang dengan segala ketulusan hati untuk melindungi hak dan kepentingan kelompok minoritas,” katanya kepada mereka.

Perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas agama “merupakan hal yang sangat penting di India yang sekular dan demokratis,” katanya. Konstitusi India, lanjutnya, menjamin penghormatan terhadap “semua agama.”

Secara publik, Gowda mulai memprotes kekerasan itu setelah kelompok fanatik Hindu menyerang 15 gereja dan tempat doa pada 14-15 September di tempat asalnya yaitu Negara Bagian Karnataka, India bagian selatan. Tiga gereja lagi diserang di sana pada 21 September.

Serangan itu muncul setelah terjadi kekerasan anti-Kristen di Negara bagian Orissa, India bagian timur, yang menewaskan 33 orang, dan menghancurkan ribuan rumah dan harta benda milik berbagai lembaga Gereja. Kekerasan sporadik masih terjadi di sana sehingga sekitar 50.000 orang masih dalam keadaan takut sehingga berlindung di kamp pengungsi atau bersembunyi di hutan.

Selama aksi protes duduk itu, Gowda mengeluarkan sebuah surat yang dia tulis kepada Perdana Menteri India Manmohan Singh. Dalam surat itu dia menyatakan: “Kekerasan dan serangan terhadap manusia yang tidak berdosa, tanpa mempedulikan agama mereka, dalam bentuk apapun, harus dikutuk.”

Masyarakat di Karnataka, katanya, hidup “di bawah bayang-bayang teror sementara pemerintah negara bagian bersikap acuh-tak-acuh dan tidak mengenal kasihan. Dengan matanya yang buta, pemerintah melihat berbagai tindakan brutal, merusak, dan penuh penganiayaan itu” yang dilakukan kelompok-kelompok radikal Hindu. “Kini Karnataka muncul sebagai poros pertikaian antaragama dan teror yang terburuk di antara semua negara bagian di India bagian selatan,” katanya dalam surat itu dengan penuh penyesalan.

Kekejaman terhadap “komunitas Kristen yang malang” itu tidak lebih dari “konspirasi kriminal,” katanya, sambil menambahkan bahwa kelompok-kelompok fanatik sering “mempertahankan serangan ini dengan alasan kristenisasi” yang dilakukan orang Kristen.

Gowda mendesak perdana menteri untuk membubarkan Bajrang Dal (partai orangkuat dan kekar), sebuah kelompok yang bertanggungjawab atas kekerasan anti-Kristen.

Dalam suratnya itu, mantan perdana menteri itu berpendapat bahwa kelompok ini telah melakukan suatu “aksi berkelanjutan dan penuh rasa dendam” dan kekerasan terhadap berbagai kelompok minoritas agama, tidak hanya di Orissa dan Karnataka, tetapi juga di berbagai negara bagian lain seperti Rajasthan, Gujarat, dan Madhya Pradesh yang dipimpin oleh Partai Rakyat India (BJP, Bharatiya Janata Party) yang pro-Hindu.

BJP, yang mengepalai pemerintah federal sebelumnya dan kini berkuasa di sejumlah negara bagian di India, baik secara langsung, seperti dalam kasus Orissa, maupun sebagai bagian utama dalam koalisi yang berkuasa, dipandang sebagai payung dari berbagai kelompok seperti Bajrang Dal yang ingin menjadikan India sebagai sebuah negara teokrasi Hindu.

“Teroris dari kelompok dan warna manapun, tidak dapat diragukan, merupakan pedang kematian” dan tidak bisa dimaafkan hanya karena mereka meneriaki slogan-slogan patriotik dan menghormati bendera nasional, katanya dalam surat itu.

Di lain pihak, katanya, “komunitas Kristen yang amat kecil,” yang hanya sekitar 2,3 persen dari 1,1 milyar rakyat India, adalah “orang-orang yang telah memberi kontribusi besar bagi bangsa ini di bidang pendidikan dan kesehatan.”

Gowda menjadi perdana menteri India dari Juni 1996 sampai pengunduran dirinya pada April 1997, ketika koalisi yang dipimpinnya pecah kurang dari setahun setelah koalisi itu berkuasa.

END