KOREA – Gereja Tuntut Pembangunan Kembali Proyek-Proyek Dihentikan

SEOUL (UCAN) – Organisasi-organisasi Gereja menuntut agar pembangunan kembali proyek-proyek yang dipaksakan itu dihentikan, setelah tindakan keras polisi terhadap warga yang memprotes relokasi yang mengakibatkan sejumlah orang tewas.

“Polisi, yang mestinya melindungi yang lemah secara sosial, telah menindas mereka secara keras dengan mengerahkan tim SWAT dan water cannon,” demikian sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Komisi Pastoral Orang Miskin Perkotaan Katolik dari Keuskupan Agung Seoul pada 22 Januari.

Komisi Gereja itu menuntut agar pembangunan kembali proyek yang dilakukan tanpa persetujuan warga hendaknya dihentikan. Komisi itu juga menuntut agar komisioner dari Agen Kepolisian Metropolitan Seoul, yang menyetujui pemanfaatan tim SWAT (Special Weapons and Tactics) itu, hendaknya dihukum.

Pada 20 Januari, unit kepolisian khusus menyerang sebuah gedung empat lantai di Yongsan, pusat kota Seoul, untuk mengusir lebih dari 40 warga yang memprotes pembangunan kembali proyek yang akan menggusur beberapa dari mereka.

Selama bentrokan itu, sebuah pos pemantau setinggi lima meter yang dibangun para demonstran di atap bangunan itu terbakar. Api menjalar di atap gedung itu, dan pos itu runtuh.

Lima demonstran dan seorang anggota tim SWAT tewas dalam insiden itu, dan 20 orang mengalami luka-luka.

Penyebab kebakaran itu belum diketahui, namun para demonstran menurut laporan telah menyediakan sejumlah besar thinner sebelum memulai mogok mereka pada 19 Januari. Mereka membuat bom Molotov dengan cairan itu dan dilemparkannya ke polisi dalam bentrokan itu.

Menurut Federasi Nasional Pengungsi (NFDP, National Federation of Displaced People), mereka yang tewas itu termasuk dua warga Yongsan dan tiga anggota  NFDP yang adalah warga di wilayah-wilayah pembangunan kembali lainnya.

Pernyataan Komisi Gereja itu mengkritik masyarakat lokal karena lebih menyukai keuntungan dari proyek-proyek pembangunan itu ketimbang kehidupan dan martabat manusia. Pernyataan itu menjelaskan bahwa tim-tim pembongkar yang disewa itu didampingi polisi, yang menangkap warga lain setelah bentrokan yang membawa maut itu.

Namun, para pejabat tinggi kepolisian menurut laporan mengatakan bahwa warga yang melakukan protes keras itu dan warga di dekatnya merasa terancam karena bom-bom molotov dan batu yang digunakan para demonstran itu. Inilah yang mendorong tim SWAT digunakan, kata mereka.

Namun, Pastor Peter Lee Kang-suh, direktur Komisi Gereja itu, menegaskan bahwa kejadian tragis itu membuktikan bahwa proyek-proyek yang dibangun kembali atas desakan pemerintah itu tidak bermanfaat bagi kaum miskin perkotaan, tetapi hanya untuk segelintir orang kaya.

“Lantaran proyek pembangunan kembali itu, warga kehilangan rumah-rumah mereka. Tragedi macam ini terjadi lagi di daerah kumuh lain di Seoul,” katanya pada 28 Januari. Karena warga miskin itu merupakan 80 persen dari seluruh penduduk di tempat-tempat pembangunan kembali itu, maka imam itu bersikeras bahwa mereka hanya ingin berunding dengan pemerintah untuk memperoleh rumah baru atau kompensasi yang lebih tinggi, ”karena pemerintah kota kurang memiliki kebijakan yang memadai” bagi mereka.

Sementara itu, Dewan Gereja-Gereja Nasional di Korea juga mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan penyesalan mendalam atas banyak orang yang tewas tragis itu ”disebabkan oleh penindasan yang berlebih-lebihan dan membabi-buta.”

“Peristiwa tragis itu terjadi karena kebijakan neo-liberal pemerintah, yang telah memperlebar jurang antara orang kaya dan orang miskin, dan loyalitas yang berlebihan dari polisi kepada pemerintah,” demikian pernyataan 20 Januari itu.

Pernyataan itu menuntut dihentikannya penggusuran paksa terhadap warga di wilayah-wilayah pembangunan kembali proyek dan pemecatan kepala kepolisian Seoul. Pernyataan itu juga mendesak pemerintah untuk cepat memperkuat jaringan keamanan sosial bagi orang miskin dan menyediakan kompensasi yang memadai bagi yang tewas dan terluka dalam insiden Yongsan.

END