VIETNAM – Agama-Agama Perlu Lebih Bebas untuk Melayani Masyrakat, kata Pembicara

DO SON, Vietnam (UCAN) – Organisasi-organisasi keagamaan di Vietnam ingin melayani negara dan rakyatnya. Tetapi untuk melakukan hal itu, mereka harus diberi kebebasan yang sangat diperlukan, kata seorang pemimpin Gereja Katolik.

Uskup Agung Hue Mgr Etienne Nguyen Nhu The mengungkapkan hal ini dalam sambutan pembukaan sebuah konferensi internasional 12-14 Februari di kota Do Son di bagian utara negara itu.

Sekitar 150 peserta lokal dan asing menghadiri peristiwa yang bertema “Social Responsibility in the Context of a Market Economy” (Tanggung Jawab Sosial dalam Konteks Ekonomi Pasar) itu.

Peristiwa itu diselenggarakan oleh Konferensi Waligereja Vietnam, Akademi Ilmu Sosial Negeri Vietnam, dan Misereor, agen pelayanan sosial dari para uskup Jerman.

Uskup Agung The, 75, mengatakan bahwa sejak muncul kebijakan renovasi (doi mio) dari pemerintah di akhir 1980-an, kehidupan masyarakat mulai menjadi lebih baik. Namun, banyak masyarakat di kota-kota dan daerah-daerah terpencil masih hidup miskin dan tidak memiliki akses yang memadai untuk pendidikan dan perawatan kesehatan.

Ia menjelaskan bahwa berbagai kendala hukum mencegah agama-agama di Vietnam untuk terlibat dalam berbagai kegiatan terkait dengan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan komunikasi. Organisasi-organisasi keagamaan hanya diizinkan mengelola klinik dan pusat-pusat penitipan bayi, katanya.

“Kami siap … melayani negara dan masyarakat,” kata Uskup Agung The.

“Kami ingin diperlakukan wajar dan bekerja dengan orang yang berkemauan baik untuk memberikan perhatian material, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta nilai-nilai spiritual dan moral bagi masyarakat.

Augustine Vuong Dinh Chu, seorang pembicara awam Katolik, sependapat. Ia mengatakan pada konferensi itu bahwa agama hendaknya diberi lebih banyak kebebasan untuk menggunakan media dalam memberikan informasi keagamaan kepada para penganut. Undang-undang Vietnam melarang pendirian berbagai surat kabar dan majalah, katanya.

Chu, yang berbicara tentang tanggung jawab media dari perspektif Katolik, mengamati bahwa dwi mingguan Katolik negara itu — “Nguoi Cong Giao Viet Nam” (umat Katolik Vietnam), yang berbasis di Ha Noi dan “Cong Giao va Dan Toc” (Agama Katolik dan Bangsa), yang berbasis di Ho Chi Minh City – diakui oleh Komisi Katolik Vietnam untuk Solidaritas, sebuah cabang pemerintah.

Chu, mantan deputi editor “Cong Giao va Dan Toc,” yang memiliki sirkulasi 15.000 eksemplar, mengatakan bahwa majalah dua bulanan  resmi Gereja lokal, “Hiep Thong” (Persekutuan), merupakan satu-satunya yang diizinkan untuk menerbitkan 100 eksemplar.

Satu dari  total 40 pembicara, termasuk 14 orang Katolik, mempresentasikan makalah dalam konferensi itu. Mereka membicarakan topik-topik seperti tanggung jawab sosial negara, masalah yang dihadapi kaum muda dan keluarga, ajaran sosial Gereja, serta berbagai kegiatan Caritas Vietnam, biro pelayanan sosial Gereja lokal.

Pastor Paul Nguyen Thai Hop OP, seorang penyelanggara konferensi itu, mengatakan bahwa acara itu merupakan kesempatan bagi orang Gereja lokal dan cendekiawan komunis untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif. Ini akan memungkinkan para cendekiawan komunis dalam membantu pemerintah membuat kebijakan yang menguntungkan masyarakat dan Gereja lokal di masa mendatang, katanya kepada UCA News.

Pastor Hop mengatakan, Gereja lokal dan Institut Filsafat itu berencana mengadakan sarasehan tentang sikap dan gaya hidup masyarakat Vietnam pada akhir Maret di Ho Chi Minh City.

Pastor Hop, yang mengetuai kelompok Paul Nguyen Van Binh yang dikelola Gereja, mengatakan bahwa kelompoknya dan Institut Kajian Agama yang dikelola pemerintah akan mengadakan sarasehan tentang iman dan gaya hidup umat Katolik Vietnam pada Oktober.

Kelompok itu menggunakan nama almarhum mantan uskup agung Ho Chi Minh City yang bekerja dengan warga komunis dalam semangat dialog. Para anggota terdiri dari para imam, kaum religius, dan para intelektual Katolik.

Konferensi 12-14 Februari itu merupakan konferensi kedua. Yang pertama diadakan tahun  2007.

Para peserta asing pada konferensi ini berasal dari Cina, Jerman, Guatemala, Laos, Lebanon, Peru, Korea Selatan, dan Taiwan.

END