FILIPINA – Perasaan Bercampur Aduk atas Peran Tony Blair dalam Proses Perdamaian

MANILA (UCAN) – Setelah kunjungan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, reaksi orang-orang Gereja bercampur aduk atas perannya sebagai penasehat pemerintah dan negosiasi-negosiasi perdamaian dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF, Moro Islamic Liberation Front).

Blair, yang mengunjungi negeri itu pada 22-23 Maret, berbicara di Ateneo de Manila University di Quezon City tentang “The Leader as Nation Builder in a Time of Globalization” (Pemimpin sebagai Pembangun Bangsa di Masa Globalisasi) sebagai bagian dari kegiatan peringatan 150 tahun yayasan sekolah Yesuit itu.

Dia juga berbicara dalam Second Leadership Conference Series di Sofitel Philippine Plaza Hotel di Pasay City, yang disponsori bersama oleh De La Salle University yang dikelola oleh Frater-Frater De La Salle

Di selang pembicaraan-pembicaraan itu, dia makan siang bersama dengan Presiden Gloria Macapagal-Arroyo. Menteri Penerangan Cerge Remonde mengatakan dalam sebuah wawancara radio bahwa Arroyo harus meminta bantuan Blair dalam proses perdamaian dengan MILF.

Namun, pada 24 Maret, Remonde mengatakan kepada para wartawan di Manila bahwa tidak ada undangan resmi, tetapi Blair telah memberi advis kepada Arroyo tentang bagaimana menangani negosiasi-negosiasi untuk perdamaian di Mindanao, Filipina selatan.

MILF, yang diciptakan tahun 1970-an untuk membentuk pemerintahan Islam di wilayah-wilayah yang secara tradisional diklaim sebagai milik Moro (Muslim Filipina) di Mindanao dan di Pulau Palawan, telah terlibat dalam pembicaraan-pembicaraan damai dengan pemerintah sejak 1997.

Pembicaraan-pembicaraan terhenti pada Agustus setelah para politisi dan para tokoh masyarakat mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung untuk tidak menandatangani kesepakatan tanah-tanah adat yang diklaim sebagai milik Moro.

Pastor Albert Alejo SJ dari Ateneo de Davao mengkoordinasikan tim perencana dari Konferensi Uskup-Ulama (BUC, Bishops-Ulama Conference) yang diminta ketika terhentinya pembicaraan itu untuk mengkoordinasi konsultasi damai di antara para pemegang saham.

Ulama adalah cendekiawan Islam yang diakui sebagai pemimpin agama, dan BUC yang telah berumur 13 tahun itu dibentuk untuk memberdayakan para pemimpin agama untuk bekerja sama dalam menciptakan perdamaian dan pembangunan di Mindanao.

Pastor Alejo mengatakan bahwa Blair, yang menjadi Katolik setelah berhenti dari posisinya sebagai perdana menteri, mungkin bisa dikonsultasi “menyangkut beberapa hal. Namun, dia menambahkan, dia “tidak tahu persis” seberapa jauh politikus Inggris itu dapat diterima oleh kaum Muslim di Mindanao.

Pensiunan Uskup Protestan Hilario Gomez dari United Church of Christ (Gereja Kristus yang Bersatu) di Filipina mengatakan, prestise Blair mungkin bisa mendorong pemerintah dan MILF untuk kembali ke meja perundingan. Namun, nasionalisme orang Filipina harus diperhatikan, kata anggota Protestan dalam BUC itu.

“Ini adalah persoalan orang Filipina dan orang Mindanao dan justru kita sendirilah yang harus menyelesaikannya,” kata Uskup Gomez. “Kita harus menjadikannya sebagai tugas utama kita untuk menyelesaikan persoalan ini.”

Dia juga heran, apa maksudnya menggunakan Blair sebagai penasehat. Arroyo telah memintanya dan anggota-anggota BUC – Uskup Agung Davao Mgr Fernando Capalla dari pihak Katolik dan Hamid Barra dari Liga Ulama Filipina – untuk menjadi penasehat-penasehat perdamaian. “Hingga kini, kami tidak pernah dimintai pendapat,” kata Gomez.

Dalam sebuah wawancara terpisah pada hari yang sama, Barra mengatakan bahwa secara pribadi dia akan menerima siapa saja yang bisa membantu mempertemukan kembali kedua pihak ke meja perundingan.

“Jika Blair dapat menciptakan pengertian di antara masyarakat kita, maka saya tidak keberatan,” kata representatif untuk ulama dalam BUC itu.

Pastor Romeo Intengan SJ mengatakan, dia menyambut Blair sebagai penasehat karena Blair berpengalaman sebagai seorang perunding antara nasionalis Katolik dan unionis Protestan di Irlandia Utara tahun 1998, serta berperan dalam menciptakan perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka.

“Bagi saya, ini masuk akal,” kata Pastor Intengan, salah satu pendiri Partai Sosialis Demokratik Filipina. Penasehat Keamanan Nasional dari Arroyo adalah anggota partai itu.

“Karya Blair dan stafnya” dalam kebijakan pelucutan senjata, penghancuran, dan integrasi kembali (DDR, disarmament, demobilization and reintegration) diterima pemerintah dalam berbagai negosiasi damai dengan para pemberontak. “Mereka (Blair dan timnya) dipercaya dan berpengalaman dengan DDR,” kata Pastor Intengan. Salah satu staf Blair memberi masukan kepada badan keamanan pemerintah tentang DDR akhir tahun lalu dan tim itu telah mengadakan pembicaraan-pembicaraan di belakang layar dengan MILF hingga Februari tahun ini, kata Pastor Intengan.