INDIA – Kelompok-Kelompok Gereja Minta Intervensi PBB untuk Menolong Warga Tamil Sri Lanka

NEW DELHI (UCAN) – Kelompok-kelompok Gereja di India menuntut intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk turut mengakhiri “permusuhan” Colombo terhadap rakyat Tamil di Sri Lanka.

Di New Delhi, ratusan umat Katolik dan Protestan, kebanyakan imam, pendeta, dan para suster menggelar demonstrasi bersama pada 29 April. Demonstrasi itu menentang apa yang mereka sebut “pembantaian manusia” di negara pulau yang bertetangga itu.

Sehari sebelumnya, para teolog Katolik yang berkumpul dalam pertemuan tahunan mereka di Pune, India bagian barat, menginginkan PBB sebagai penengah untuk menemukan “suatu penyelesaian politik yang bersahabat dan dapat diterima kedua pihak” dari konflik itu.

Dalam protes di New Delhi, yang diorganisasikan oleh Ecumenical Clergy Forum for Human Rights (Forum Klerus Ekumene untuk Hak Asasi Manusia), para pastor dan suster yang mengenakan pakaian Gereja tradisional bernyanyi dan membawa spanduk-spanduk yang mendukung warga sipil Tamil yang terperangkap dalam peperangan di Sri Lanka.

Forum ekumene itu dibentuk bulan Desember 2008, yang diprakarsai oleh Protestant Tamil Nadu Theological College untuk membela hak asasi manusia. Lebih dari 15 denominasi Kristen, termasuk Gereja Katolik, dan organisasi-organisasi mereka ikut dalam protes baru-baru ini.

Sebuah memorandum dari para pengunjuk rasa menyambut baik pengumuman pemerintah pada 27 April bahwa pemerintah akan mengakhiri penggunaan senjata berat terhadap kelompok Pembebasan Macan Tamil Eelam (LTTE, Liberation Tigers of Tamil Eelam) dan berkonsentrasi pada penyelamatan warga sipil yang terperangkap dalam peperangan. “Tetapi langkah ini, yang sedikit terlambat, tidak menjamin dan memenuhi tuntutan warga Tamil di pulau itu,” lanjut memorandum itu.

Memorandum itu, yang diserahkan kepada para pejabat di kantor PBB di New Delhi itu juga meminta intervensi internasional untuk mengakhiri kejahatan perang dan memulihkan martabat manusia di Sri Lanka.

Para pengunjuk rasa juga menyerahkan memorandum kepada Presiden India Pratibha Devisingh Patil dan Perdana Menteri Manmohan Singh, serta duta besar Sri Lanka untuk India.

“Tubuh, jiwa, dan roh dari orang-orang Tamil yang tak berdosa di Sri Lanka telah menjadi korban. Atas nama perang melawan teror, pemerintah Sri Lanka dan militer terlibat dalam pembantaian manusia,” tulis memorandum itu.

Memorandum itu mendesak PBB dan masyarakat internasional “memprakarsai suatu proses” untuk menciptakan perdamaian melalui sebuah penyelesaian politik untuk melindungi hak dan penentuan nasib sendiri dari masyarakat Tamil.

Memorandum itu juga mendesak pemerintah India untuk “menghentikan semua dukungan logistik dan militer” kepada pemerintah Sri Lanka dan agar badan-badan internasional membuka kamp-kamp bantuan tanpa intervensi dari Colombo.

Tuntutan lain adalah agar tim pencari fakta internasional mengunjungi zona perang untuk mengakses kerusakan dan memantau bantuan kemanusiaan.

Memorandum itu juga menghimbau pemerintah Sri Lanka untuk mengumumkan gencatan senjata unilateral agar mengijinkan warga sipil meninggalkan zona perang dan segera memperoleh rehabilitasi, makanan, dan perlindungan bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal.

Sekitar 200.000 warga Tamil tercerai-berai di zona perang dengan kamp-kamp pemerintah “yang memiliki ribuan penghalang seperti layaknya di kamp konsentrasi,” kata Vijayakumar James dari Gereja India Selatan kepada para pengunjuk rasa.

“Media bebas tidak ada di Sri Lanka,” kata James, seorang anggota tim yang mengunjungi zona perang itu pada bulan Februari. “Di Jaffna, tidak diperbolehkan menggunakan kamera atau handphone. Ada pemblokiran sistematik terhadap berita dari luar wilayah itu,” lanjutnya.

Pemimpin awam Protestan itu juga menuduh tentara Sri Lanka “secara sistematik membantai warga Tamil, bahkan anak-anak.” Dia juga mengatakan bahwa di wilayah Jaffna saja ada sekitar 200 gereja dihancurkan dan para korban perang “tidak punya makanan dan obat-obatan.”

Sebelumnya, Indian Theological Association itu mendesak pemerintah Sri Lanka dan para pemberontak untuk meletakkan senjata dan duduk di meja perundingan. Empat puluh sembilan teolog, termasuk 11 perempuan, yang menghadiri pertemuan itu mengungkapkan “solidaritas mereka dengan penderitaan warga Tamil.”

“Anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, dan mereka yang cedera dari warga Tamil adalah orang-orang menderita ketakutan tak terkatakan, dan ribuan dari mereka terbunuh atau dibunuh dalam serangan militer yang sedang berlangsung,” demikian asosiasi itu dalam pernyataannya. Pertemuan tahunan itu berakhir 29 April.

Sementara itu, di Sri Lanka, uskup Jaffna menghimbau Colombo agar akses kepada warga sipil yang kehilangan tempat tinggal, yang dikumpulkan di kamp-kamp pemerintah di Semenanjung Jaffna, dibuka.

”Ijinkanlah UNHCR dan badan-badan bantuan lain berkarya secara internal di kalangan warga yang kehilangan tempat tinggal di kamp-kamp karena pemerintah sekarang tengah berjuang menghadapi situasi itu sendirian,” kata Uskup Thomas Savundaranayagam.

Himbauan itu dikeluarkan setelah mengadakan kunjungan selama empat hari ke kamp-kamp pengungsi dan berbagai rumah sakit di tiga distrik — Vavuniya, Mannar, dan Trincomalee — di Jaffna.