HOKENG, Nusa Tenggara Timur (UCAN) — Delapan keuskupan di regio Nusa Tenggara Bali bersatu untuk memberantas perdagangan manusia.

Para wakil dari setiap keuskupan baru-baru ini bertemu di Pulau Flores, sebuah daerah yang mayoritas Katolik dan telah mengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia selama berpuluh-puluh tahun.

Menurut berbagai sumber, para tenaga kerja itu rentan terjerumus ke perdagangan manusia.

Peserta pertemuan itu sepakat untuk membangun jaringan kerjasama antar keuskupan di regio itu.

“Kami akan mengadakan pertemuan rutin antar jaringan pekerja pastoral keadilan, perdamaian dan migran perantau di bawah koordinasi Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau KWI,” kata pernyataan hasil pertemuan itu.

Mereka juga akan membentuk tim advokasi di setiap keuskupan.

UNICEF melaporkan sekitar 100.000 perempuan dan anak-anak Indonesia diperdagangkan setiap tahunnya untuk dieksploitasi secara seksual dan dipekerjakan ke berbagai tempat seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Jepang, Hong Kong dan Timur Tengah.

Dalam pertemuan itu, para peserta juga menemukan bahwa perdagangan manusia disebabkan oleh beberapa faktor dengan kemiskinan dan korupsi sebagai faktor terbesar. Keterbatasan informasi tentang situasi dan kurangnya perlindungan pemerintah juga menjadi penyebabnya, kata para peserta.

Mereka mengatakan pemerintah pusat seharusnya menghentikan pengiriman TKI kecuali ada jaminan perlindungan yang lebih baik bagi mereka.

Pemerintah, Gereja dan agen TKI seharusnya juga bisa membantu dengan membekali para calon pekerja migrant dengan ketrampilan melalui pelatihan-pelatihan sebelum mereka berangkat ke luar negeri, kata peserta pertemuan itu.

Uskup Larantuka Mgr Fransiskus Kopong Kung dalam sambutannya mengatakan keluarga juga sangat berperan dalam memberantas perdagangan manusia.

“Pemberantasan perdagangan manusia harus dimulai dari rumah,” katanya.

Gubernur propinsi Nusa Tenggara, Frans Lebu Raya mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk menghentikan perdagangan manusia. 

“Pemerintah lokal telah mencoba mendorong TKI yang mau ke luar negeri supaya melengkapi  dokumen-dokumen resmi, seperti paspor, ijazah, surat baptis dan kartu indentitas,” katanya.

Pertemuan itu dihadiri 65 imam, suster, frater, dan umat awam, yang mewakili Komisi Keadilan dan Perdamaian dari delapan keuskupan di regio Nusa Tenggara-Bali.

Pertemuan itu diselenggarakan oleh komisi-komisi keadilan dan perdamaian dari keuskupan-keuskupan di regio Nusa Tenggara-Bali; Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran-Perantau KWI; dan Cordaid, organisasi donor Katolik yang berbasis di Belanda.