INDONESIA – Para Uskup Sepakat Tingkatkan ‘Kedaulatan Pangan’

MAUMERE, Indonesia (UCAN) — Waligereja Nusa Tenggara bertekad untuk mengembangkan “kedaulatan pangan” untuk mengatasi kelaparan dan malnutrisi yang kerap dialami para petani.  

Para uskup dan seorang administrator dari delapan keuskupan di regio ini sepakat untuk segera ”merespon realitas kemiskinan dan kelaparan” pada akhir pertemuan pastoral mereka 20-24 Juli di Maumere, Pulau Flores.

Sekitar 87 biarawan, biarawati, petani, nelayan dan pejabat pemerintah juga menghadiri pertemuan yang diadakan tiga tahun sekali itu.

Berbicara kepada UCA News pada 28 Juli, Uskup Larantuka Mgr Frans Kopong Kung mengatakan ia dan para pemimpin keuskupan lainnya sebelumnya sepakat untuk melakukan penelitian mengenai keadaan petani lokal terlebih dahulu. Jawaban-jawaban terhadap kuisioner yang disebar membantu para pemimpin Gereja itu memahami masalah-masalah yang dihadapi petani dengan lebih baik. 

Hasilnya, para pemimpin Gereja meminta paroki-paroki untuk mengumpulkan beras dari warga paroki dan membagikannya kepada petani-petani yang miskin. Komisi Pelayanan Sosial Ekonomi keuskupan dalam kerjasamanya dengan pemerintah lokal juga telah mengadakan pelatihan dalam penanganan kekurangan pangan.

Uskup Kopong Kung mengatakan bahwa sejak 2008 setiap paroki di regio itu telah memulai “kebun contoh” di mana kacang tanah, jagung, ubi jalar dan sayur-sayuran lainnya ditanam dan dibagikan kepada petani-petani miskin ketika mengalami kekurangan pangan.

Dalam pernyataan mereka yang dikeluarkan di akhir pertemuan itu, para uskup mengatakan bahwa masalah yang dialami banyak petani disebabkan oleh “lemahnya sistem pengelolaan produksi, konsumsi, dan distribusi.” Rendahnya ketrampilan para petani juga berakibat pada rendahnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk petani serta lemahnya posisi tawar petani.

“Kami bertekad untuk memotivasi, menganimasi dan memberdayakan mayoritas petani yang miskin serta mengadvokasi dan berkolaborasi dengan pelbagai pihak yang berkehendak baik untuk membangun gerakan bersama ‘Peduli Petani Membangun Kedaulatan Pangan,’” kata kesepakatan pertemuan itu.

“Gerakan ini mengandalkan kesadaran kritis, kolektif, pengorganisasian diri yang kuat dan peluang politis yang berpihak pada bonum commune (kesejahteraan bersama),” kata mereka.

Uskup-uskup itu sepakat untuk menyusun program-program pastoral dan menerapkannya di keuskupan mereka masing-masing. Setiap uskup akan mengeluarkan nota pastoral khusus tentang kedaulatan pangan sebagai bahan pembelajaran umat dan ajakan untuk menjadi perhatian masyarakat luas.

“Komitmen Konferensi Wali Gereja Nusa Tenggara untuk peduli petani membangun kedaulatan pangan adalah wujud panggilan dan perutusan di tengah masyarakat Nusa Tenggara yang mayoritas petani,” kata mereka untuk mengakhiri pernyataan yang ditandatangani oleh Uskup Kung dan Uskup Agung Ende Mgr Vincentius Sensi Potokota, masing-masing ketua dan sekretaris konferensi waligereja regio itu.

Menurut statistik 2006, hampir 80 persen dari 8,6 juta penduduk regio itu adalah petani.