PMKRI didesak terus jadi lokomotif perubahan

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) didesak harus menjadi lokomotif perubahan, bukan sebatas pemadam kebakaran yang mengakhiri kekuasaan, serta meningkatkan fungsi kontrol sosial.

”Peran PMKRI itu sangat diperlukan dalam proses transformasi penyelengaraan negara, dari praktik bad governance menuju clean and good governance,” kata Leo Batubara, mantan ketua dewan pers Indonesia, dalam orasi ilmiah Dies Natalis di Margasiswa I Menteng, Jakarta Pusat, 25 Mei.

Ia mengatakan musuh bersama masyarakat sekarang ini adalah korupsi, dan mahasiswa Katolik ditantang untuk ”tidak hanya bicara” tetapi juga aksi yang nyata.

”PMKRI harus menjadi 100 persen Katolik dan 100 persen Indonesia,” kata Batubara

Menanggapi tantangan tersebut Emanuel Herdyanto, sekretaris jenderal PMKRI mengatakan kepada UCA News, Kamis 27 Mei, bahwa dia ”menyambut baik seruan itu dan mendorong anggota PMKRI maupun orang muda Katolik lain untuk bangkit dan berjuang menentang penindasan dari neoliberalisme dan diskriminasi.”

”Kita harus mengatakan tidak untuk korupsi, feodalistik politik dan berbagai praktek ketidakadilan,” katanya.

Mantan aktivis PMKRI, Chris Siner Key Timu, meminta pemerintah, khususnya presiden untuk ”berada di garda terdepan, memimpin gerakkan reformasi total dan koreksi total terhadap penyelengaraan negara, yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungannya.

Hal itu, lanjutnya, guna memiliki posisi moral yang diperlukan untuk melakukan pembersihan dan pengeliminasian terhadap budaya, sistem, dan individu warisan rezim orde baru yang bersifat destruktif.

Saat ini PMKRI memiliki 3.500 anggota yang tersebar di 60 cabang di 32 propinsi Indonesia.

Konradus Epa, Jakarta