UU Kemurtadan, Gereja Malaysia khawatir

Pemimpin-pemimpin Gereja Malaysia khawatir setelah tahu bahwa Sabah Islamic Council akan menegakkan Undang-Undang (UU) Kemurtadan tahun depan.

Media setempat melaporkan bahwa Amri Suratman, direktur Sabah Islamic Religious Affair, mengatakan pada Hari Natal bahwa UU tersebut telah menjadi bagian dari rencana lima tahun mereka dan akan dilaksanakan setelah pusat rehabilitasi iman di wilayah Malaysia timur selesai dibangun.

Penegakan UU seperti itu di Sabah akan menciptakan ketakutan karena UU tersebut bisa mengakibatkan penindasan bermotif agama, kata Uskup Agung Kuala Lumpur Mgr Murphy Pakiam kepada media.

Dia meminta pemerintah federal untuk mengambil sikap terhadap masalah ini dan mendesak pemerintah Negara Bagian Sabah untuk mengikuti pesan Perdana Menteri Najib Razan agar terbuka dan tenggang rasa.

“Kami belum melihat apa isi UU tersebut dan bagaimana mereka mendefinisikan kemurtadan,” kata Dominic Lim, sekretaris pelaksana dari sekretariat Keuskupan Agung Kota Kinabalu, kepada ucanews.com. Masih terlalu dini untuk mengomentari UU tersebut, katanya.

“Ada ketakutan bahwa mereka yang telah menjadi Muslim karena alasan apapun, sekarang ingin kembali ke agama aslinya karena mereka tidak yakin tentang ajaran Islam,” kata Lim. UU yang dibuat itu dimaksud untuk orang-orang yang sudah beragama Islam sejak semula dan bukan untuk penganut agama lain yang menjadi Muslim, katanya.

Dia menjelaskan bahwa pusat rehabilitasi iman sedang dibangun untuk mereka yang telah masuk Islam dan sekarang ingin kembali ke agama asli mereka. Di Sabah sendiri, ada tiga pusat pelatihan misionaris Islam, demikian Lim.

Meskipun 60 persen penduduk Malaysia itu Muslim dan Islam adalah “agama negara” berdasarkan konstitusi, Sabah masih memiliki sejumlah besar orang Kristen pribumi.

Sumber-sumber Gereja mengatakan, beberapa orang Kristen memang telah masuk Islam secara diam-diam.