Usul pemakaman Marcos dikritik

Pada 29 Maret, sebuah kelompok hak asasi manusia mengutuk proposal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengizinkan mantan diktator Ferdinand Marcos dimakamkan di  Libingan ng mga Bayani (Taman Makam Pahlawan).

“Proposal ini merupakan pelesetan sejarah dan sangat tidak bisa diterima,” kata Marie Hilao-Enriquez, ketua Alliance of Ex-detainees against Detention and Arrest.

“Usul semacam itu hanya mau menjadikan kengerian yang dialami rakyat Filipina pada masa darurat militer itu sebagai dagelan. Saat pemberlakuan darurat militer, marak terjadi penjarahan, pelanggaran hak asasi manusia termasuk eksekusi, penghilangan, penyiksaan, penangkapan dan penahanan ilegal,” tambahnya.

Dengan keras, Enriquez menolak resolusi DPR yang ditandatangani oleh 190 anggota. Resolusi itu meminta Presiden Benigno Aquino untuk mengizinkan jenazah Marcos dikebumikan Libingan.

Jenazah orang kuat terakhir itu telah diletakkan di ruang dingin bawah tanah di Marcos Mausoleum di Propinsi Ilocos Norte, Filipina utara, sejak 1993.

Marcos meninggal di pengasingan di Amerika Serikat tahun 1989.

Sekalipun menyambut baik redistribusi dana penyelesaian hukum atas kaki tangan Marcos, Jose Campos, sebesar US$ 10 juta, Enriquez mengatakan, “suatu kemenangan seperti itu tidak harus dilihat sebagai tanda bahwa para kaki tangan Marsos telah bebas dari [berbagai kejahatan] terhadap rakyat Filipina.”

ucanews.com