UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Aktivis desak UU Ormas dicabut

12/07/2011

Aktivis desak UU Ormas dicabut thumbnail

Aktivis dari berbagai LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Berserikat mendesak DPR untuk mencabut UU Ormas dan diganti dengan UU Perkumpulan agar tidak dimanfaatkan sebagai alat melawan perubahan.

“UU Ormas berpotensi dimanfaatkan sebagai alat perlawanan [oleh] kekuatan anti-perubahan. Maka UU itu harus dicabut, dan diganti dengan UU Perkumpulan,” kata para aktivis dalam pernyataan bersama.

Pada awal Juni DPR-RI telah melaksanakan serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum terkait revisi UU No.8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan itu.

Koalisi itu telah menyampaikan masukannya, yakni menuntut pemerintah dan DPR untuk mengembalikan pengaturan mengenai organisasi masyarakat kepada kerangka hukum yang benar, yaitu badan hukum Yayasan dan badan hukum Perkumpulan.

“Kami memandang bahwa keberadaan UU Ormas akan terus menjadi ancaman bagi kebebasan berserikat berkumpul di Indonesia,” kata mereka.

Mereka menilai UU itu dirancang sebagai alat Orde Baru dalam mengendalikan dinamika masyarakat sipil dan berpotensi untuk digunakan oleh kekuatan anti-perubahan.

Bentuk Ormas, kata mereka, tidaklah dikenal dalam kerangka hukum yang benar, ia merupakan kreasi rezim Orde Baru yang bertujuan mengontrol dinamika organisasi masyarakat di Indonesia.

Menurut mereka, UU itu lahir dengan semangat mengontrol dan merepresi dinamika organisasi masyarakat, seraya menambahkan, UU itu juga memuat ancaman pembekuan dan pembubaran yang represif tanpa mensyaratkan proses pengadilan yang adil dan berimbang.

Mereka juga mendesak masyarakat harus bersama melawan kelompok anti-perubahan termasuk melalui proses legislasi.

Berbagai kegiatan termasuk advokasi HAM, anti-korupsi, dan lingkungan hidup nampaknya mulai membuat kekuatan anti-perubahan semakin terganggu dan semakin cepat berkonsolidasi untuk melakukan perlawanan.

Mereka mendesak pemerintah dan DPR menjaga kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin UUD 1945 dan harus berpihak pada masyarakat pro-perubahan.

Mereka juga mendorong pembahasan RUU Perkumpulan itu yang sudah masuk dalam Prolegnas 2010-2014. Sampai saat ini draft RUU Perkumpulan masih disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Walikota Bogor tetap tidak akan buka segel GKI Yasmin
  2. Demi Gereja di Tiongkok, Paus Fransiskus tolak bertemu Dalai Lama
  3. Mengapa Paus Fransiskus hindari pertemuan dengan Dalai Lama
  4. Jaga gereja, anggota Banser Bondowoso dibekali tenaga dalam
  5. Vatikan: Paus Fransiskus akan angkat kardinal baru pada Februari
  6. Kemenag tidak buat aturan penggunaan atribut keagamaan
  7. PGI: Sebelum hadiri Natal di Papua, Jokowi harus tunjukkan sikap tegas atas tragedi Paniai
  8. Para uskup Australia kecam UU baru terkait pencari suaka
  9. Uskup Papua Nugini kecam perburuan terhadap para penyihir untuk dibunuh
  10. Jemaat GKI Yasmin tolak ibadah Natal di tempat lain
  1. Kelompok HAM minta keringanan jelang eksekusi lima terpidana mati
  2. Gereja Katolik di Pakistan mengecam serangan di sekolah
  3. Gereja Katolik Korea Selatan berupaya menjadi jembatan demi pemulihan hubungan dengan Utara
  4. Pemberontak komunis Filipina umumkan gencatan senjata selama kunjungan Paus
  5. Teh dan kue untuk Paus Fransiskus saat ia merayakan ulang tahunnya ke-78
  6. Pengadilan Iran mengurangi hukuman penjara tiga klerus Kristen
  7. Pakistan berduka terkait serangan mematikan di sekolah
  8. Seorang pastor bantah menjual buku berisi kata ‘Allah’ di Malaysia
  9. Gereja Katolik buka posko bantuan untuk para korban longsor Banjarnegara
  10. Uskup Papua Nugini kecam perburuan terhadap para penyihir untuk dibunuh
  1. Ada mafianya tuh makanya BA gak berani cabut segelnya......
    Said kepuh on 2014-12-15 07:49:00
  2. sayangnya... Pak Hasyim tidak bisa menaham segelintir Umatnya yang nakal dan mas...
    Said Maman Sutarman on 2014-12-02 08:23:00
  3. Lagi lagi membenarkan diri? Tidak mewakili Malaysia secara keseluruhan? Pemerint...
    Said on 2014-12-02 08:10:00
  4. "Tidak dibenarkan" bukan DILARANG. Karena tidak dilarang, terjadi penutupan ger...
    Said on 2014-12-02 08:05:00
  5. Kalau boleh saran, berilah pakaian kepada yang telanjang, pakaian pantas untuk m...
    Said on 2014-12-01 07:02:00
  6. Terima kasih banyak Pater..atas kritikan dan sarannya.. Tuhan memberkati....
    Said on 2014-11-10 19:35:00
  7. Artikel berjudul "Paus membuat peraturan terkait pemberhentian dan pengunduran d...
    Said J. Mangkey msc on 2014-11-10 11:59:00
  8. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  9. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  10. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
UCAN India Books Online