UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Aktivis desak UU Ormas dicabut

Juli 12, 2011

Aktivis desak UU Ormas dicabut

Aktivis dari berbagai LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Berserikat mendesak DPR untuk mencabut UU Ormas dan diganti dengan UU Perkumpulan agar tidak dimanfaatkan sebagai alat melawan perubahan.

“UU Ormas berpotensi dimanfaatkan sebagai alat perlawanan [oleh] kekuatan anti-perubahan. Maka UU itu harus dicabut, dan diganti dengan UU Perkumpulan,” kata para aktivis dalam pernyataan bersama.

Pada awal Juni DPR-RI telah melaksanakan serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum terkait revisi UU No.8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan itu.

Koalisi itu telah menyampaikan masukannya, yakni menuntut pemerintah dan DPR untuk mengembalikan pengaturan mengenai organisasi masyarakat kepada kerangka hukum yang benar, yaitu badan hukum Yayasan dan badan hukum Perkumpulan.

“Kami memandang bahwa keberadaan UU Ormas akan terus menjadi ancaman bagi kebebasan berserikat berkumpul di Indonesia,” kata mereka.

Mereka menilai UU itu dirancang sebagai alat Orde Baru dalam mengendalikan dinamika masyarakat sipil dan berpotensi untuk digunakan oleh kekuatan anti-perubahan.

Bentuk Ormas, kata mereka, tidaklah dikenal dalam kerangka hukum yang benar, ia merupakan kreasi rezim Orde Baru yang bertujuan mengontrol dinamika organisasi masyarakat di Indonesia.

Menurut mereka, UU itu lahir dengan semangat mengontrol dan merepresi dinamika organisasi masyarakat, seraya menambahkan, UU itu juga memuat ancaman pembekuan dan pembubaran yang represif tanpa mensyaratkan proses pengadilan yang adil dan berimbang.

Mereka juga mendesak masyarakat harus bersama melawan kelompok anti-perubahan termasuk melalui proses legislasi.

Berbagai kegiatan termasuk advokasi HAM, anti-korupsi, dan lingkungan hidup nampaknya mulai membuat kekuatan anti-perubahan semakin terganggu dan semakin cepat berkonsolidasi untuk melakukan perlawanan.

Mereka mendesak pemerintah dan DPR menjaga kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin UUD 1945 dan harus berpihak pada masyarakat pro-perubahan.

Mereka juga mendorong pembahasan RUU Perkumpulan itu yang sudah masuk dalam Prolegnas 2010-2014. Sampai saat ini draft RUU Perkumpulan masih disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi