- UCAN Indonesia - https://indonesia.ucanews.com -

Para tokoh beri dukungan bagi GKI Yasmin

Sejumlah tokoh agama dan pimpinan lembaga negara, termasuk Komisi HAK Konferensi Waligereja Indonesia, menggelar peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Deklarasi Gerakan Nasional Hidup bersama Pancasila, di Pesantren Al-Ghozaly Bogor, Jawa Barat.

Acara yang diadakan pada (1/10) itu dilanjutkan dengan kunjungan ke lokasi Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. IMB gereja ini dibekukan oleh Walikota Bogor Diani Budiarto, dan sewenang-wenang mengabaikan keputusan  Mahkamah Agung (MA).

Acara yang diprakarsa  Gerakan Pemuda Ansor itu dihadiri antaral lain oleh mantan Ibu Negara Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih, Romo Antonius Benny Susetyo, politisi PDI-P Maruarar Sirait, dan sejumlah organisasi kepemudaan lintas agama.

Ifdhal Kasim menyayangkan sikap Budiarto yang tidak menjalankan putusan MA mengenai sengketa GKI Yasmin. Menurutnya, hal itu merupakan preseden buruk di mana seorang walikota tidak memberi contoh kepada masyarakat mengenai keputusan hukum.

Dia menegaskan kasus GKI Yasmin sudah selesai secara hukum. Sikap walikota yang seperti itu, kata dia, akibat kontrol yang tidak baik dari DPRD. “Tidak boleh menjadi preseden di mana otoritas MA dikalahkan oleh kepentingan kecil. Walikota harus patuh dengan hukum. DPRD seharusnya mengontrol walikota,” ucapnya.

Pengabaian dari walikota, lanjutnya, harus dikenai sanksi. Karena itu, DPRD harus menjalankan fungsi kontrol yang baik terhadap para kepala daerah. “Kontrak politik ada di DPRD, secara hirarkis seperti itu,” jelasnya.

Koordinator Program The Wahid Institute Rumadi mengatakan, sikap Budiarto ini menunjukkan sudah ada subordinasi, dan tidak lagi mengakui Indonesia sebagai negara hukum.

Sikap melawan hukum yang ditunjukan Budiarto memberikan kesan pemda begitu mudah ditekan oleh kelompok yang tidak menghendaki adanya pluralitas. “Seharusnya pemda berdiri di atas hukum, bukan tunduk pada tekanan kelompok atau kepentingan tertentu,” kata Rumadi.

Nusron Wahid, ketua GP Ansor, menegaskan saat ini yang terjadi banyak pejabat yang mengkhianati arti Pancasila, dengan menyampingkan toleransi antarumat beragama. “Dalam kasus GKI Yasmin jelas menggambarkan adanya pemikiran dan gerakan anti keberagaman,” tegasnya.

Forum itu juga berencana  akan menyurati Presiden RI terkait kisruh GKI Yasmin. Para tokoh akan meminta presiden memperhatikan hak kebebasan beribadah para jemaat gereja yang kini masih disegel Pemerintah Kota Bogor.