Aktivis pertanyakan sikap presiden terkait kekerasan agama

Para aktivis mempertanyakan kurangnya respon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas surat yang dikirim oleh organisasi internasional hak asasi manusia (HAM) tentang cara pemerintah menangani kasus diskriminasi agama.

Menurut Indonesia’s Human Rights Working Group (HRWG), Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Navanethem Pillay, telah mengirim surat kepada pemerintah karena komisi itu khawatir terhadap penanganan berbagai kasus termasuk penyegelan gereja GKI Yasmin di Bogor, pembunuhan anggota Ahmadiyah di Banten, pembakaran gereja-gereja di Klaten dan Tegal, Jawa Tengah, dan penghancuran patung Buddha di Sumatera Utara.

“Atas nama Majelis Umum PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia, Pillay mengirim surat untuk menanyakan penanganan kasus tersebut, seraya meminta pemerintah Indonesia untuk segera mengambil tindakan sesuai dengan standar HAM internasional. Namun, sejauh ini tidak ada respon dari pemerintah,” kata Akbar Tanjung, manajer program HRWG, di Jakarta akhir pekan lalu.

Pillay meminta pemerintah untuk segera menanggapi terkait kebencian, intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas.

Menurut Setara Institut, Yudhoyono menyampaikan 19 pidato tahun 2011 yang mendorong toleransi. Namun, kata kelompok itu,  tidak ada tindakan konkret terkait  intoleransi yang terus meningkat di Indonesia.

Meskipun Indonesia telah memandang dirinya sebagai penegak HAM dan demokrasi di panggung internasional, namun berbagai kasus intoleransi dan kekerasan di di dalam negeri, telah merongrong kewibawaannya.

Aktivis hak menjelaskan insiden seperti kebuntuan kasus GKI Yasmin  dan penyerangan terhadap Ahmadiyah sebagai bentuk diskriminasi, namun Kementerian Agama dan aparat penegak hukum tidak mengatasi persoalan tersebut.

Dalam sengketa GKI  Yasmin yang panjang, Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, masalah ini tidak termasuk dalam kewenangannya karena terkait IMB, dan hal itu adalah tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri.

Dalam serangan terhadap rumah Ahmadiyah di Banten tahun lalu oleh sekitar 1.500 orang yang menyebabkan tiga anggota Ahmadiyah tewas, para pelakunya dijatuhi hukuman hanya beberapa bulan di penjara .

Badan HAM internasional lainnya, seperti Komite Anti Diskriminasi Rasial, juga mempertanyakan apa yang disebut Merauke Integrated Food and Energy Estate di  Papua, yang meningkatkan kekhawatiran bahwa proyek dua juta hektar itu akan merusak lingkungan dan masyarakat lokal akan kehilangan mata pencaharian.

Sementara itu, Dewan HAM PBB telah mengumumkan akan meninjau ke Indonesia pada bulan Juli terkait situasi hak asasi manusia.

“Kami akan memantau insiden kekerasan terhadap kelompok minoritas tahun ini (2012)  kalau pemerintah tidak dapat menangani pelanggaran saat ini berarti pemerintah sangat lemah dan tidak serius terkait masalah tersebut,” kata Rafendi Djamin, direktur eksekutif HRWG.

Rafendi meminta pemerintah untuk mengakhiri impunitas, dan harus menegakkan hukum untuk melindungi kelompok minoritas sebelum PBB datang untuk meninjau.

Sumber: Activists Question Indonesia President’s Silence Over Religious Violence

Foto: kompas.com