Pendemo sambut baik temuan peneliti terkait lahan untuk PLTN

Para petani dan nelayan yang menentang pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Sompeta, Andhra Pradesh, India, merasa lega dengan temuan dari badan penelitian lingkungan.

Laporan Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History, sebuah badan yang ditunjuk pemerintah untuk mempelajari lahan di distrik itu,  mengatakan bahwa lahan untuk pembangunan PLTN adalah “tempat penampungan utama untuk keamanan keanekaragaman hayati dan air.”

Temuan ini secara langsung bertentangan dengan pernyataan pemerintah bahwa wilayah yang disengketakan itu adalah lahan kering.

Protes terhadap proyek ini telah berlangsung selama dua tahun terakhir dan tiga kali bentrok dengan polisi. Para penentang proyek ini mengatakan PLTN itu akan menghancurkan tambak daerah dan rawa-rawa, merampas rumah dan pekerjaan mereka.

“Jika PLTN itu dibangun, 200.000 petani, nelayan dan pengrajin dari 30 desa  akan menjadi tunawisma,” demikian salah satu pengunjuk rasa.

Natti Gopal, ketua serikat nelayan setempat, mengatakan perusahaan konstruksi Nagarjuna membeli 600 hektar dan dialokasikan lagi 900 hektar oleh pemerintah, untuk membangun PLTN itu.

Lahan itu terkenal dengan tanaman hijau dan keanekaragaman hayati, mendukung tiga proyek irigasi, yang mengairi 750 hektar lahan pertanian. “Tapi, para pejabat pemerintah menjelaskan lahan itu sebagai gurun kering,” demikian Gopal.

Seorang warga setempat menambahkan bahwa “perusahaan membeli tanah dengan dalih mengembangkan kolam ikan dan membayar lebih dari harga pasar untuk ternak mereka. Akhirnya, kami menyadari bahwa lahan itu dibeli untuk membangun PLTN. ”

Para pengunjuk rasa didukung oleh Paryaavarana Parirakshana Sangham, sebuah asosiasi pelestarian lingkungan.

“PLTN yang diusulkan akan menggunakan 34.245 ton batubara dan memuntahkan sekitar 14.380 ton abu,” kata Y. Krishnamurthy, ketua asosiasi itu. “Ini akan menimbulkan limbah 226 ton sulfur dan racun lainnya seperti merkuri, timbal, seng, arsenik, kadmium, dan kromium.”

“Air panas dari pabrik akan dialirkan ke laut. Limbah itu akan membunuh keanekaragaman hayati dan menghancurkan mata pencaharian masyarakat. ”

Salah satu anggota asosiasi itu menambahkan: “Kami meminta pemerintah untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam, tetapi mereka membunuh para demonstran.”

Seorang anggota lain menuduh para politisi “menjual lahan itu kepada perusahaan besar. Mereka membuat hukum dan resolusi demi kepentingan mereka dan mengklaim bahwa mereka bertindak sesuai hukum. Mereka tidak bekerja untuk kepentingan rakyat, tetapi bagi para pengusaha dan perusahaan besar.”

Sumber: Protesters welcome power plant findings