Komnas HAM harus tuntaskan kasus berat

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didesak memperhatikan pelanggaran HAM berat terutama yang dilakukan aparat negara diantaranya tragedi 1965, konflik Timor Leste,  peristiwa periok 1984, Tragedi 27 Juli 1996, Tragedi Mei 1998, yang hingga kini masih terpendam.

Desakan ini terungkap dalam dialog terbuka ‘Melihat Tantangan Komnas HAM Periode 2012-2017′  di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Jumat (24/2).

Ketua panitia seleksi Komesioner Komnas HAM periode 2012-2017, Jimly Asshidigqie mengatakan tujuan dari kegiatan ini, untuk meminta pendapat publik tentang kriteria seorang calon Komnas HAM 2012-2017.

Diskusi publik ini dihadiri para korban, aktivis HAM, aktivis buruh migrant, aktivis petani, dan aktivis pluralisme.

Korban Tragedi 13 Mei 1998, Ruyati mengaku kecewa dengan kinerja Komnas HAM yang belum mampu mengusut tragedi Kemanusiaan Mei 1998. “Selama 14 tahun menanti tanpa sebuah titik terang, dari tahun ke tahun terkesan kental tragedi ini “sengaja” dilupakan,” katanya.

Ruyati berharap calon anggota Komnas HAM yang baru merupakan orang-orang pilihan yang memiliki integritas moral dan komitmen tinggi untuk penegakan HAM terutama pelanggaran HAM berat yang dilakukan aparat negara.

Secara terpisah, calon Komisioner Komnas HAM, Ignatius Sandyawan Sumardi, mengatakan Indonesia melalui lembaga negaranya belum memiliki kemauan baik menyelesaikan pelanggaran HAM yang perna dilakukan aparatnya.

Menurut aktifis kemanusiaan, yang juga mantan pastor Jesuit ini, pelanggaran HAM berat merupakan sebuah persoalan HAM yang berimpikasi sangat luas. Para korban semakin trauma dengan penegakan hukum yang lemah.

Menurutnya, Komnas HAM harus menjadikan persoalan ini sebagai fokus utama untuk mengembalikan kepercayaan seluruh rakyat pada Komnas HAM.

Ketua LSM Ciliwung Merdeka ini menegaskan penyelesaian kasus pelanggaran HAM juga dibutuhkan  kekuatan politik yang berpihak pada penyelesaian semua persoalan pelanggaran HAM. Negara mesti berani terbuka dan jujur dengan segala pelanggaran HAM yang perna dilakukannya.

“Belum ada kemauan politik yang serius untuk penyesaian pelanggaran HAM dan belum semua mekanisme hukum internasional diratifikasi. Ini pekerjaan penting bangsa ini,” tambahnya. (Chelluz Pahun)