Sekitar 78 jemaah GKI Yasmin melaksanakan ibadah Paskah di rumah salah seorang jemaah, Minggu (8/4) pagi.

Peribadatan pagi tadi adalah kesekian kalinya, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sejak awal Februari lalu. Itu dilakukan karena Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Diani Budiarto, masih melakukan penyegelan terhadap gereja.

Ibadah tersebut juga dihadiri Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Gomar Gultom.

Pendeta Gomar mengaku prihatin terhadap kejadian ini.

“Bila wali kota bilang bahwa penyegelan dan penutupan gereja adalah untuk menghindari ancaman keonaran yang akan ditimbulkan oleh kelompok-kelompok fundamentalis intoleran, maka seharusnya menjadi tanggung jawab negara, melalui beragam institusinya, untuk memastikan bahwa justru kelompok pengancam itulah yang diambil tindakan hukum,” kata pendeta itu.

Ia mengatakan pemerintah hendaknya memastikan bahwa hukum dan konstitusi ditegakkan, serta Indonesia dijaga keberagamannya. Bukan malah menyingkirkan warga negara yang dianggap minoritas, dalam hal ini GKI Yasmin.

Sementara itu Juru Bicara GKI Yasmin Bona Sigalingging menerangkan, seusai rapat dengar pendapat umum gabungan di Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu lalu, beberapa institusi pemerintah di luar kementerian juga aktif mengupayakan penyelesaian terhentinya eksekusi putusan MA dan Ombudsman atas GKI Yasmin ini.

“Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) telah mengambil langkah-langkah yang lebih konkret dalam mengatasi permasalahan ini, dengan merujuk pada putusan MA dan Ombudsman.

Bentuk akhirnya belum tahu, masih dalam proses, namun ada kesepahaman soal perlu tegaknya hukum dan konstitusi dinegara kesatuan Republik Indonesia ini. Semoga bisa segera ada keadilan dan kedamaian dalam kasus ini, bukan hanya kedamaian yang sering disalahartikan dengan menutup semua mulut orang-orang yang dianggap kecil dan dipinggirkan”, terang Bona.

Sumber: Berita satu