UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Pendirian seminari mendapat hambatan pemerintah dan ormas Islam

Juni 1, 2012

Pendirian seminari mendapat hambatan pemerintah dan ormas Islam

Rencana pendirian Seminari Menengah Mario John Boen di Kabupaten Bangka Tengah, Propinsi Kepulauan Bangka-Belitung, yang masuk dalam wilayah Keuskupan Pangkalpinang mendapat hambatan dari pemerintah setempat dan pertentangan dari beberapa organisasi massa (ormas) Islam.

Menurut Pastor Venantius Marianus Manse, anggota panitia pembangunan seminari tersebut, semua persyaratan yang diminta pemerintah sudah dipenuhi, termasuk persetujuan dari warga di sekitar lokasi pendirian seminari.

”Kami sudah menyerahkan semua persyaratan kepada pemerintah kabupaten pada awal Maret 2012, namun hingga kini belum mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” jelas Pastor Ventantius ketika dihubungi hari ini.

Pemerintah setempat, lanjutnya, meminta mereka untuk memenuhi dua syarat lain, yakni rekomendasi dari Forum Kerjasama Antar Umat Bergama (FKUB) serta membuat Upaya Kajian Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL-UKL).

Pastor Manse menilai, permintaan pemerintah tersebut mengada-ada.

”Sesuai undang-undang, rekomendasi FKUB tidak dibutuhkan, kecuali untuk pendirian rumah ibadah. Dan, UPL-UKL dibutuhkan hanya untuk bangunan di atas lahan seluas 5 hektar lebih. Sementara lahan untuk bangunan seminari, hanya 2 hektar”, jelasnya.

Selain hambatan dari pemerintah, rencana pendirian seminari ini juga mendapat pertentangan dari ormas Islam.

“Sejak April lalu, kelompok-kelompok Muslim berdemontrasi menentang pendirian seminari ini,” ujar Pastor Venantius.

Menurutnya, warga di sekitar lokasi tidak keberatan dengan recana pendirian seminari. Dan selama ini, relasi antarumat beragama sangat kondusif.

”Massa yang melakukan demontrasi berasal dari tempat lain yang dimotori ormas Islam, antara lain Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)”

Hingga saat ini, belum ada kejelasan tentang IMB seminari ini. Bupati Bangka Tengah, Erzaldi Roesman kepada media lokal mengatakan butuh waktu untuk membahas lagi kasus ini, berhubung masih menguatnya aksi penolakan ormas-ormas Islam.

Theophilus Bela, sekjen Indonesian Committee on Religion for Peace (IComRP), menilai, pemerintah daerah tidak memberikan IMB karena takut terhadap desakan ormas Islam.

”Pemerintah daerah kalah di hadapan desakan massa. Padahal, pihak seminari sudah memenuhi peraturan resmi sesuai undang-undang,” tegasnya.

Gagasan awal pendirian seminari ini bergulir sejak Surat Keputusan (SK) Uskup Pangkalpinang diterbitkan pada 31 Maret 2010.

Kata Pastor Venantius, dengan adanya seminari ini, yang merupakan seminari menengah pertama di Keuskupan Pangkalpinang, diharapkan imam pribumi makin banyak, karena selama ini imam yang berkarya di Keuskupan Pangkalpinang mayoritas dari daerah lain.

Alasan lain, selama ini calon imam dari keuskupan tersebut harus mengikuti pendidikan di seminari di keuskupan lain, yakni di Palembang dan Pematangsiantar.

 

6 responses to “Pendirian seminari mendapat hambatan pemerintah dan ormas Islam”

  1. Yosafat Koli says:

    Makin jelas, pemerintahan ini tidak tegas…. Mengapa selalu tidak berdaya?????

  2. Tjandrawandi says:

    Selamat berjuang terus, Pastor Boen asli Bangka tersebut adalah Imam Praja pertama di Indonesia. Kami ikut berdoa semoga Bunda Maria menyampaikan niat baik keUskupan Pangkalpinang ini kepada Puteranya. Amin

  3. franstantridharma says:

    Bagian dari doa kita, agar kerjasama antar keuskupan semakin meningkat dalam menjawab kebutuhan akan imam dan Gereja tetap semakin berkembang. Selain itu agar kaum awam juga semakin banyak yang mau belajar tentang teologi dan filsafat untuk membantu para imam mereka.

  4. Laurentius chen says:

    inilah wajah indonesia. peratuan-kesatuan dan persaudaraan senantiasa dikumndangkan, tapi apa arti itu semua ? jelas siminrari itu lembaga pendidikan, buka gereja, juga dilarang. 

  5. Pindahkan aja ke Batam, biar banjir dana dari Singapura.

  6. Maryonobernardus says:

    Hambatan itu bumbu bagi kita, masalahnya kita sering kurang jeli gunakan strategi,sandi dan loby.Mengapa tidak menggunakan lembaga pendidikan yg kita punya,seminari mau di kemendiknas atau kemenag,harus jelas posisinya diknas mestinya merger dulu dengan yayasan pendidikan kita,kemenag minta bantuan bimas katolik setempat. jangan buru-buru membuat badan hukum sendiri apalagi ada unsur agama pasti banyak orang akan komentar miring.kelas seminari utk sementara kan bisa bergabung dengan SMA Yosef,mengapa harus memaksakan diri berdiri sendiri,kan sambil melihat pangsa atau animo kedepan.keberatan masyarakat bisa menjadi korek ke dalam dan harus pandai menyiasati situasi.Feasibility study harus diperdalam saran saya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi