UNICEF: 37 persen anak kerdil, Indonesia kehilangan 62 triliun rupiah

Data Badan PBB untuk Anak UNICEF menyebutkan sekitar 37 persen anak Indonesia berusia 0-5 tahun (balita) menderita kekerdilan (stunting). Sementara itu untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi ratusan bidan menerima ponsel gratis.

Juru Bicara UNICEF Iwan Hasan mengatakan hal itu disebabkan kurangnya asupan gizi yang diterima anak. Selain pendek, berat badan anak Indonesia saat dilahirkan juga masih mayoritas di bawah 2,5 kilogram.

“Pendek akibat kurang gizi. Pertumbuhan fisiknya tidak hanya berat, tapi juga tinggi. Bahkan pengukuran dengan tinggi ini lebih sensitif, dan lebih benar dalam mengukur status gizi anak. Kalau si anak diberi ASI eksklusif 6 bulan dilanjutkan dengan MP ASI, ASI-nya sampai 2 tahun, itu bisa meningkatkan status gizi anak,” ujar Iwan seperti dilansir kbr68h.com.

Iwan menambahkan anak yang menderita kekerdilan mempunyai rata-rata IQ 11 point lebih rendah daripada anak normal. Hal itu juga akan berdampak pada pendapatan anak di masa depan yang berujung berkurangnya pendapatan negara.

Menurutnya, banyaknya penderita stunting membuat Indonesia kehilangan pendapatan sekitar Rp 62 triliun per tahun.

Sementara itu, ratusan bidan menerima ponsel gratis dengan tujuan  untuk menekan angka kematian ibu dan anak.

“Sebanyak 202 bidan di Indonesia menerima handphone  gratis untuk menekan angka kematian ibu dan anak. Program ini inisiasi dari Badan PBB,” kata Iwan.

Melalui HP, kata Iwan, para bidan akan menerima informasi kesehatan melalui layanan pesan singkat (SMS).

Iwan berharap, adanya informasi itu dapat meningkatkan pengetahuan bidan dalam melayani pasiennya.

“Tablet FE zat besi itu didapat dari Bidan. Lombok Barat itu kepatuhan mengkonsumsi tablet FE itu cuman 18 persen. Nah itu kan Bidan yang harus ngasi tau ke pasien. Bu ini diminium semuanya atau paling tidak 90 tablet selama kehamilan. Makanya kita kasi SMS, karena kan nanti begitu bunyinya, tolong ingatkan pasien, tolong diskusikan dengan pasien,” katanya.

Iwan menambahkan, Kabupaten Pamelang, Jawa Timur dan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat menjadi program percontohan. Karena kedua kabupaten itu penyumbang angka kematian ibu dan anak terbesar di masing-masing provinsinya.