Tokoh Papua menuntut jaminan keamanan menyeluruh

Dalam dua minggu terakhir, tokoh asal Papua, antara lain Pendeta Benny Giay, Pendeta Esmond Walilo, aktivis LSM Septer Manufandu, Sekretaris Umum Foker LSM Papua Theo Hasegem , dan aktivis JAPHAM Wamena, dengan didampingi KontraS, berada di Jakarta untuk melakukan serangkaian pertemuan dengan Pemerintah, DPR RI dan institusi negara lainnya, terkait situasi darurat kemanusiaan di Papua.

Dalam catatan KontraS, sepanjang Januari-Juni 2012, telah terjadi 34 peristiwa kekerasan, yang mengakibatkan 17 orang meninggal dunia dan 29 luka-luka.

Menurut Koordinator Kontras Haris Azhar, serangkaian peristiwa kekerasan tersebut adalah upaya menjauhkan cita akan damai, kesejahteraan dan keadilan bagi orang Papua.

Selama di Jakarta, delegasi ini bertemu dengan Kaukus Papua Komisi I DPR RI, Komnas HAM, Komisi Ombudsman, Dewan Pertimbangan Presiden, dan Kementerian Politik Hukum dan HAM.

Masih menurut Haris, tujuan utama kunjungan ke beberapa institusi tersebut adalah, tokoh-tokoh masyarakat Papua meminta komitmen terjaminnya pemenuhan rasa aman bagi masyarakat, sehingga dapat berkontribusi bagi dialog damai di Papua.

“Presiden harus menginstruksikan seluruh institusi di bawahnya, agar segera mewujudkan perdamaian di Papua. Jika hal ini tak juga dilakukan oleh Presiden, maka Presiden tidak hanya melanggar konstitusi, tetapi juga melakukan malpraktik penyelenggaraan negara,” tegas Haris.

Sementara itu Boy Markus Dawir menilai pemerintah pusat belum memberikan ruang untuk dialog. “Pemerintah pusat sampai detik ini belum memberikan ruang dan waktu untuk dialog. Padahal berbagai elemen masyarakat di Papua yang diwakili oleh para ketua atau tetua adat berharap banyak pada pemerintah pusat di Jakarta untuk segera melaksanakan dialog,” ujar Boy Markus Dawir, yang juga anggota Komisi D DPRP di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (6/7/2012).

Masyarakat Papua sendiri, menurutnya, ingin agar dialog antara Jakarta dan Papua bisa segera terwujud. Ia menegaskan, pelaksanaan dialog tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika pemerintah tidak segera mempercepat dialog, ia khawatir, kekerasan akan terus terjadi.

Sumber: antaranews.com, kompas.com