UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Komnas HAM temukan pelanggaran HAM berat pasca G30S/PKI

24/07/2012

Komnas HAM temukan pelanggaran HAM berat pasca G30S/PKI thumbnail

Nurcholis (tengah)

 

Setelah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti dan memeriksa ratusan saksi selama 4 tahun, Komnas HAM akhirnya menyebut dugaan terjadi kasus pelanggaran HAM berat pasca peristiwa 30 Sepetember 1965 (G30S/PKI).

Sejumlah kasus yang ditemui Komnas HAM yakni penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, penghilangan paksa, sampai perbudakan.

Dugaan pelanggaran HAM berat itu terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia kecuali Papua. Selama penyelidikan, tim Komnas HAM mewawancari 349 saksi, termasuk para korban dan pelaku yang masih hidup.

Para korban rata rata merupakan orang yang diidentifikasi sebagai pengurus Partai Komunis Indonesia (PKI), simpatisan, dan penduduk sipil yang sama sekali tidak terkait dengan afiliasi politik.

Komnas HAM juga menyatakan pelanggaran HAM berat dilakukan secara sistematis oleh lembaga pemegang otoritas keamanan saat itu yakni Kopkamtib.

“Salah satu unit negara yang patut dimintai pertanggung jawaban adalah Kopkamtib, terutama struktur Kopkatib periode 65, 66, 68 terkait dengan berbagai peristiwa yang terjadi di tempat pemeriksaan dan kemudian struktur Kopkamtib pada 70 sampai 78,” kata Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM, Nurcholis seperti dilansir suarapembaruan.com.

Menurut Nurcholis, Komnas HAM telah menyerahkan berkas penyelidikan, termasuk nama nama korban dan pelaku kepada Kejaksaan Agung untuk ditindak lanjutkan ke proses penyidikan.

Kendati demikian, Komnas HAM mengkhawatirkan upaya hukum kasus ini berhenti di Kejaksaan, seperti kasus pelanggaran HAM yang pernah disampaikan.

Untuk itu, Nucholis menyebut perlunya presiden sebagai kepala negara melakukan intervensi.

“Dapat saja presiden mengintervensi penyelesaian masalah ini, mengingat sensitiftasnya di masyarakat dan kedua masih adanya korban yang menurut Komnas Ham tidak mendapat keadilan,” jelas Nurcholis.

Sementara itu, Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966, Bedjo Untung mendesak agar kejaksaan harus tetap melanjutkan proses hukum dari hasil penyelidikan Komnas HAM.

Bedjo yang juga menjadi korban dan pernah ditahan selama sembilan tahun tanpa pengadilan pada periode tahun 70-an menyambut baik hasil penyelidikan Komnas HAM.

Lebih lanjut menurut Bedjo, korban 65 menuntur permintaan maaf dari negara dan rehabilistasi dari Pemerintah. “Hasil penyelidikan Komnas Ham bisa menjadi dasar permintaan maaf dan rehabiltasi,” kata Bedjo.

Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah tengah mempertimbangkan kebijakan menyikapi kasus pelanggaran HAM pasca peristiwa 1965.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Bara Hasibuan sempat menyatakan Presiden sudah diberi masukan soal permintaan maaf dan rehabilitasi korban.

Foto: Suara Pembaruan

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Lomba lukisan tentang iman Katolik untuk menemukan seniman muda
  2. Adrianus Meliala: Tidak murah menegakkan hukum di daerah konflik
  3. Menteri perempuan pertama dari Papua berjanji akan angkat martabat perempuan
  4. Menteri perempuan pertama dari Papua berjanji akan angkat martabat perempuan
  5. Pembunuh biarawati: Pengampunan keluarga memberikan 'kehidupan baru' bagi dia
  6. Diskriminasi Ras vs Sumpah Pemuda
  7. Kemenag siapkan RUU Perlindungan Umat Beragama
  8. Umat Katolik protes terkait perampasan lahan Gereja oleh pemerintah
  9. Kekerasan terus terjadi, Gereja Papua minta negara serius lindungi warga
  10. Kemenag adakan deradikalisasi pendidikan agama
  1. Paus Fransiskus: Jangan menjadi orang Kristen kalau berperilaku buruk
  2. Anarkisme umat Islam akibat salah menafsirkan Alquran
  3. Adrianus Meliala: Tidak murah menegakkan hukum di daerah konflik
  4. Kardinal Tagle: Jadwal Paus akan padat selama kunjungan ke Filipina
  5. Tuntaskan Konflik Papua
  6. Kapel Sistina dipasang dengan sistem pencahayaan baru untuk melestarikan lukisan
  7. Sejumlah agamawan Indonesia ikuti dialog lintas agama di Polandia dan Slowakia
  8. Paus desak para aktivis berjuang melawan ‘penyebab kemiskinan struktural’
  9. Kemenag siapkan RUU Perlindungan Umat Beragama
  10. Ketulusan Jokowi menjadi obat pengungsi Sinabung
  1. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  2. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  3. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  4. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  5. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  6. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  7. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  8. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
  9. Kita semua tertipu. Yang dikira dapat dipercayai pemerintahan yang baik ternyat...
    Said on 2014-09-30 10:19:00
  10. @donotchangemyname: baca dokumen2 Gereja yg terkait dgn hal tsb. Prinsip dan huk...
    Said Antonio on 2014-09-27 01:06:00
UCAN India Books Online