UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Komnas HAM temukan pelanggaran HAM berat pasca G30S/PKI

24/07/2012

Komnas HAM temukan pelanggaran HAM berat pasca G30S/PKI thumbnail

Nurcholis (tengah)

 

Setelah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti dan memeriksa ratusan saksi selama 4 tahun, Komnas HAM akhirnya menyebut dugaan terjadi kasus pelanggaran HAM berat pasca peristiwa 30 Sepetember 1965 (G30S/PKI).

Sejumlah kasus yang ditemui Komnas HAM yakni penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, penghilangan paksa, sampai perbudakan.

Dugaan pelanggaran HAM berat itu terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia kecuali Papua. Selama penyelidikan, tim Komnas HAM mewawancari 349 saksi, termasuk para korban dan pelaku yang masih hidup.

Para korban rata rata merupakan orang yang diidentifikasi sebagai pengurus Partai Komunis Indonesia (PKI), simpatisan, dan penduduk sipil yang sama sekali tidak terkait dengan afiliasi politik.

Komnas HAM juga menyatakan pelanggaran HAM berat dilakukan secara sistematis oleh lembaga pemegang otoritas keamanan saat itu yakni Kopkamtib.

“Salah satu unit negara yang patut dimintai pertanggung jawaban adalah Kopkamtib, terutama struktur Kopkatib periode 65, 66, 68 terkait dengan berbagai peristiwa yang terjadi di tempat pemeriksaan dan kemudian struktur Kopkamtib pada 70 sampai 78,” kata Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM, Nurcholis seperti dilansir suarapembaruan.com.

Menurut Nurcholis, Komnas HAM telah menyerahkan berkas penyelidikan, termasuk nama nama korban dan pelaku kepada Kejaksaan Agung untuk ditindak lanjutkan ke proses penyidikan.

Kendati demikian, Komnas HAM mengkhawatirkan upaya hukum kasus ini berhenti di Kejaksaan, seperti kasus pelanggaran HAM yang pernah disampaikan.

Untuk itu, Nucholis menyebut perlunya presiden sebagai kepala negara melakukan intervensi.

“Dapat saja presiden mengintervensi penyelesaian masalah ini, mengingat sensitiftasnya di masyarakat dan kedua masih adanya korban yang menurut Komnas Ham tidak mendapat keadilan,” jelas Nurcholis.

Sementara itu, Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966, Bedjo Untung mendesak agar kejaksaan harus tetap melanjutkan proses hukum dari hasil penyelidikan Komnas HAM.

Bedjo yang juga menjadi korban dan pernah ditahan selama sembilan tahun tanpa pengadilan pada periode tahun 70-an menyambut baik hasil penyelidikan Komnas HAM.

Lebih lanjut menurut Bedjo, korban 65 menuntur permintaan maaf dari negara dan rehabilistasi dari Pemerintah. “Hasil penyelidikan Komnas Ham bisa menjadi dasar permintaan maaf dan rehabiltasi,” kata Bedjo.

Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah tengah mempertimbangkan kebijakan menyikapi kasus pelanggaran HAM pasca peristiwa 1965.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Bara Hasibuan sempat menyatakan Presiden sudah diberi masukan soal permintaan maaf dan rehabilitasi korban.

Foto: Suara Pembaruan

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pengadilan Iran mengurangi hukuman penjara tiga klerus Kristen
  2. Walikota Bogor tetap tidak akan buka segel GKI Yasmin
  3. Kelompok HAM minta keringanan jelang eksekusi lima terpidana mati
  4. Demi Gereja di Tiongkok, Paus Fransiskus tolak bertemu Dalai Lama
  5. Mengapa Paus Fransiskus hindari pertemuan dengan Dalai Lama
  6. Jaga gereja, anggota Banser Bondowoso dibekali tenaga dalam
  7. Vatikan: Paus Fransiskus akan angkat kardinal baru pada Februari
  8. Kemenag tidak buat aturan penggunaan atribut keagamaan
  9. Para uskup Australia kecam UU baru terkait pencari suaka
  10. PGI: Sebelum hadiri Natal di Papua, Jokowi harus tunjukkan sikap tegas atas tragedi Paniai
  1. Kelompok HAM minta keringanan jelang eksekusi lima terpidana mati
  2. Gereja Katolik di Pakistan mengecam serangan di sekolah
  3. Gereja Katolik Korea Selatan berupaya menjadi jembatan demi pemulihan hubungan dengan Utara
  4. Pemberontak komunis Filipina umumkan gencatan senjata selama kunjungan Paus
  5. Teh dan kue untuk Paus Fransiskus saat ia merayakan ulang tahunnya ke-78
  6. Pengadilan Iran mengurangi hukuman penjara tiga klerus Kristen
  7. Pakistan berduka terkait serangan mematikan di sekolah
  8. Seorang pastor bantah menjual buku berisi kata ‘Allah’ di Malaysia
  9. Gereja Katolik buka posko bantuan untuk para korban longsor Banjarnegara
  10. Uskup Papua Nugini kecam perburuan terhadap para penyihir untuk dibunuh
  1. Ada mafianya tuh makanya BA gak berani cabut segelnya......
    Said kepuh on 2014-12-15 07:49:00
  2. sayangnya... Pak Hasyim tidak bisa menaham segelintir Umatnya yang nakal dan mas...
    Said Maman Sutarman on 2014-12-02 08:23:00
  3. Lagi lagi membenarkan diri? Tidak mewakili Malaysia secara keseluruhan? Pemerint...
    Said on 2014-12-02 08:10:00
  4. "Tidak dibenarkan" bukan DILARANG. Karena tidak dilarang, terjadi penutupan ger...
    Said on 2014-12-02 08:05:00
  5. Kalau boleh saran, berilah pakaian kepada yang telanjang, pakaian pantas untuk m...
    Said on 2014-12-01 07:02:00
  6. Terima kasih banyak Pater..atas kritikan dan sarannya.. Tuhan memberkati....
    Said on 2014-11-10 19:35:00
  7. Artikel berjudul "Paus membuat peraturan terkait pemberhentian dan pengunduran d...
    Said J. Mangkey msc on 2014-11-10 11:59:00
  8. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  9. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  10. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
UCAN India Books Online