Pemecatan para guru bukan diskriminasi agama

Para pendidik Katolik dan seorang pejabat senior Gereja telah membantah laporan media yang menyesatkan terhadap sebuah sekolah yang dituduh melakukan diskriminasi agama.

Masalah itu berawal dari keputusan pemerintah kota Taipei memberikan denda kepada sebuah sekolah swasta Katolik NT $ 600.000 (US $ 19.820) terkait pemecatan dua guru dari Gereja Mormon, keduanya dari Amerika Serikat, pada Oktober tahun lalu.

Pengadilan menolak banding atas keputusan tersebut pada Mei tahun ini. Kasus ini dikutip dalam sebuah laporan belum lama ini oleh Departemen Luar Negeri AS tentang kebebasan beragama.

Media lokal mengangkat laporan itu dan mengutip pernyataan kepala Biro Ketenagakerjaan Taiwan yang mengatakan bahwa atasan tidak boleh  melakukan diskriminasi terhadap anggota staf terkait keyakinan agama yang berbeda, atau tidak boleh menghalangi staf untuk mempraktekkan iman mereka.

Namun, para kritikus mengatakan bahwa laporan media tidak menyebutkan kasus utama dari laporan Departemen Luar Negeri AS, khususnya bahwa kedua guru itu mempromosikan iman mereka di sekolah Katolik, dan salah satunya diduga memberikan siswa pelajaran tambahan untuk menghadiri pelayanan agama Mormon.

Pastor Otfried Chan, sekretaris jenderal Konferensi Waligereja Taiwan di Taipei, mengatakan semua sekolah bersikap netral terkait masalah agama dan politik, dan kebebasan beragama harus melindungi semua kelompok maupun individu.

Dia menambahkan bahwa sekolah-sekolah agama dan organisasi harus menikmati kebebasan melaksanakan keyakinan mereka, dan mempekerjakan anggota staf yang sesuai dengan iman mereka.

“Jika keyakinan agama dilanggar oleh perilaku setiap anggota staf, komunitas agama harus mengambil tindakan sesuai dengan peraturan untuk melindungi iman anggota stafnya,” katanya.

O-Yang Tai-ying, kepala Sekolah Beata Imelda di Taipei, mengatakan jika seorang guru memberikan pelajaran tambahan untuk menarik siswa untuk mengikuti kegiatan keagamaan, itu berlawanan dengan “keadilan dan kebijakan.”

Suster Agnes Chu, kepala Sekolah Menengah Putri Stella Matutina di keuskupan Taichung, mengatakan pihak otoritas sekolah, termasuk sekolah Katolik, harus menjaga netralitas.

Peraturan kerja secara eksplisit dimaksud agar para guru dilarang melakukan propaganda untuk partai politik atau agama, katanya.

Bosco Tso, kepala Sekolah Menengah Atas Katolik Heng Yee di Taipei, menambahkan bahwa sekolah Katolik hanya mempertimbangkan profesionalisme dan moral guru, bukan keyakinan agama mereka.

Sedangkan para siswa, mereka tidak dipaksa atau dibujuk bergabung dengan berbagai kegiatan Katolik, yang mana pengumuman untuk umum dipajang di sekolah-sekolah yang dikelola Gereja, kata Suster Chu.

“Dengan menghormati kebebasan beragama siswa merupakan karakteristik dari sekolah-sekolah Katolik. Atau sebaliknya orang tua tidak akan menyekolahkan anaknya di sini,” katanya.

Di Taiwan, pelajaran agama wajib tidak diizinkan di setiap sekolah dasar, menengah atau tinggi swasta atau negeri. Sekolah tinggi dapat memberikan mata kuliah pilihan dalam studi agama, asalkan program tersebut tidak mempromosikan keyakinan agama tertentu kepada orang berkeyakinan lain.

Berbagai universitas dan lembaga penelitian mungkin memiliki departemen kajian agama sendiri dan memiliki otoritas penuh untuk merancang kurikulum mereka sendiri. Namun, para mahasiswa yang tidak memiliki agama dalam jurusan agama diberi kebebasan untuk tidak mengikuti kuliah agama.

Gereja Katolik di Taiwan memiliki 239.565 umat Katolik dan mengelola dua sekolah bahasa, dua sekolah kejuruan, 30 sekolah menengah, 11 sekolah dasar dan 155 sekolah taman kanak-kanak, demikian direktori Gereja Katolik Taiwan yang diterbitkan tahun ini.

Sumber: Teachers’ firing not discrimination: Catholics