UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

PBB tekankan 30 persen keterwakilan perempuan di bidang politik

02/10/2012

PBB tekankan 30 persen keterwakilan perempuan di bidang politik thumbnail

(foto: menegpp.go.id)

 

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP- PA) Linda Amalia Sari Gumelar menghadiri Sidang Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-67 dengan agenda utama membahas tentang inisiatif Equal Future Partnership (EFP).

Dalam kesempatan yang digelar di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat sejak 24 September itu, PBB menekankan kembali 30 persen keterwakilan perempuan dalam bidang politik di negara anggotanya.

Sekjen PBB Ban Ki-Moon yang membuka pertemuan tersebut menyampaikan bahwa PBB sangat memberikan perhatian terhadap keterwakilan perempuan di lembaganya, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

PBB juga menekankan pentingnya meningkatkan representasi perempuan dalam bidang politik maupun hukum, seperti polisi, investigator, hakim, pengacara dan unsur-unsur terkait lainnya minimal 30 persen.

“Tujuan pertemuan ini untuk mendorong negara anggota PBB mempunyai komitmen yang tinggi dalam memperkuat akses perempuan terhadap keadilan. Hampir tiga perempat total penduduk di dunia adalah perempuan,” kata Linda, yang mewakili pemerintah Indonesia dalam pertemuan itu, di Jakarta, belum lama ini.

EFP merupakan kemitraan global yang terinsipirasi dari Presiden Amerika Serikat Barack Obama ketika menandatangani Deklarasi Partisipasi Perempuan tahun lalu.

Indonesia adalah salah satu dari 13 negara yang menjadi pendiri EFP ini, di antaranya Amerika Serikat, Australias, Benin, Bangladesh, Denmark, Finlandia, Yordania, Belanda, Peru, Senegal, Afrika Selatan,Tunisia, serta Uni Eropa.

Linda mengatakan di bidang politik meskipun ada kemajuan di mana lebih banyak perempuan duduk di legislatif, eksekutif dan partai politik, tetapi jumlahnya belum mencapai 30 persen.

Saat ini, KPP-PA terus berkoordinasi dan mendorong partai politik maupun perempuan untuk mengambil bagian dan memenuhi quota tersebut.

Kontribusi perempuan belum maksimal

Hasil survei “Women Research Institute” (WRI) menyimpulkan anggota DPR RI dari kaum perempuan belum memberikan kontribusi maksimal pada pembuatan kebijakan di lembaga itu.

“Pada rapat-rapat di komisi maupun alat kelengkapan dewan, kaum perempuan anggota DPR RI masih sungkan melakukan interupsi untuk menyampaikan pandangannya,” kata salah seorang peneliti dari WRI, Rahayuningtyas ketika mempresentasikan hasil survei WRI pada seminar “Perempuan dan Pembuatan Kebijakan di DPR RI“, di Jakarta.

Rahayuningtyas menjelaskan, survei dilakukan terhadap 160 responden, yakni anggota Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) serta anggota Komisi II dan Komisi VIII DPR RI, pada periode 12 Maret hingga 20 April 2012. Pada periode tersebut dari 160 kuisioner yang disebarkan kepada responden yang menjawab seluruh pertanyaan dan mengembalikan kuisioner sebanyak 36 responden (22,5 persen).

Rahayuningtyas menjelaskan, dari hasil survei tersebut anggota DPR RI perempuan cukup rajin menghadiri rapat-rapat, baik rapat paripurna, rapat komisi, maupun rapat pada alat kelengkapan dewan lainnya. Namun tingkat keaktifan untuk menyampaikan pendapat dan argumentasi dari anggota DPR RI perempuan masih rendah yakni baru 20 persen yang aktif.

Anggota DPR RI perempuan yang terlibat pada proses lobi-lobi antarfraksi, juga masih rendah, yakni 22 persen. Sedangkan aktivitas anggota DPR RI perempuan berdasarkan fraksi, dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 30 persen, Fraksi Partai Golkar (24 persen), Fraksi Partai Demokrat (18 persen), Fraksi Gerindra (8 persen), dan Fraksi Hanura (6 persen).

Kendala yang dihadapi anggota DPR RI perempuan, antara lain, karena masih ada yang merasa kurang percaya diri dan merasa kurang menguasai persoalan pada komisi yang ditempatinya.

Sumber: suarapembaruan.com, hanura.com, menegpp.go.id

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pengadilan Iran mengurangi hukuman penjara tiga klerus Kristen
  2. Walikota Bogor tetap tidak akan buka segel GKI Yasmin
  3. Kelompok HAM minta keringanan jelang eksekusi lima terpidana mati
  4. Demi Gereja di Tiongkok, Paus Fransiskus tolak bertemu Dalai Lama
  5. Mengapa Paus Fransiskus hindari pertemuan dengan Dalai Lama
  6. Jaga gereja, anggota Banser Bondowoso dibekali tenaga dalam
  7. Vatikan: Paus Fransiskus akan angkat kardinal baru pada Februari
  8. Kemenag tidak buat aturan penggunaan atribut keagamaan
  9. Para uskup Australia kecam UU baru terkait pencari suaka
  10. PGI: Sebelum hadiri Natal di Papua, Jokowi harus tunjukkan sikap tegas atas tragedi Paniai
  1. Kelompok HAM minta keringanan jelang eksekusi lima terpidana mati
  2. Gereja Katolik di Pakistan mengecam serangan di sekolah
  3. Gereja Katolik Korea Selatan berupaya menjadi jembatan demi pemulihan hubungan dengan Utara
  4. Pemberontak komunis Filipina umumkan gencatan senjata selama kunjungan Paus
  5. Teh dan kue untuk Paus Fransiskus saat ia merayakan ulang tahunnya ke-78
  6. Pengadilan Iran mengurangi hukuman penjara tiga klerus Kristen
  7. Pakistan berduka terkait serangan mematikan di sekolah
  8. Seorang pastor bantah menjual buku berisi kata ‘Allah’ di Malaysia
  9. Gereja Katolik buka posko bantuan untuk para korban longsor Banjarnegara
  10. Uskup Papua Nugini kecam perburuan terhadap para penyihir untuk dibunuh
  1. Ada mafianya tuh makanya BA gak berani cabut segelnya......
    Said kepuh on 2014-12-15 07:49:00
  2. sayangnya... Pak Hasyim tidak bisa menaham segelintir Umatnya yang nakal dan mas...
    Said Maman Sutarman on 2014-12-02 08:23:00
  3. Lagi lagi membenarkan diri? Tidak mewakili Malaysia secara keseluruhan? Pemerint...
    Said on 2014-12-02 08:10:00
  4. "Tidak dibenarkan" bukan DILARANG. Karena tidak dilarang, terjadi penutupan ger...
    Said on 2014-12-02 08:05:00
  5. Kalau boleh saran, berilah pakaian kepada yang telanjang, pakaian pantas untuk m...
    Said on 2014-12-01 07:02:00
  6. Terima kasih banyak Pater..atas kritikan dan sarannya.. Tuhan memberkati....
    Said on 2014-11-10 19:35:00
  7. Artikel berjudul "Paus membuat peraturan terkait pemberhentian dan pengunduran d...
    Said J. Mangkey msc on 2014-11-10 11:59:00
  8. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  9. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  10. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
UCAN India Books Online