PBB tekankan 30 persen keterwakilan perempuan di bidang politik

02/10/2012

PBB tekankan 30 persen keterwakilan perempuan di bidang politik thumbnail

(foto: menegpp.go.id)

 

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP- PA) Linda Amalia Sari Gumelar menghadiri Sidang Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-67 dengan agenda utama membahas tentang inisiatif Equal Future Partnership (EFP).

Dalam kesempatan yang digelar di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat sejak 24 September itu, PBB menekankan kembali 30 persen keterwakilan perempuan dalam bidang politik di negara anggotanya.

Sekjen PBB Ban Ki-Moon yang membuka pertemuan tersebut menyampaikan bahwa PBB sangat memberikan perhatian terhadap keterwakilan perempuan di lembaganya, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

PBB juga menekankan pentingnya meningkatkan representasi perempuan dalam bidang politik maupun hukum, seperti polisi, investigator, hakim, pengacara dan unsur-unsur terkait lainnya minimal 30 persen.

“Tujuan pertemuan ini untuk mendorong negara anggota PBB mempunyai komitmen yang tinggi dalam memperkuat akses perempuan terhadap keadilan. Hampir tiga perempat total penduduk di dunia adalah perempuan,” kata Linda, yang mewakili pemerintah Indonesia dalam pertemuan itu, di Jakarta, belum lama ini.

EFP merupakan kemitraan global yang terinsipirasi dari Presiden Amerika Serikat Barack Obama ketika menandatangani Deklarasi Partisipasi Perempuan tahun lalu.

Indonesia adalah salah satu dari 13 negara yang menjadi pendiri EFP ini, di antaranya Amerika Serikat, Australias, Benin, Bangladesh, Denmark, Finlandia, Yordania, Belanda, Peru, Senegal, Afrika Selatan,Tunisia, serta Uni Eropa.

Linda mengatakan di bidang politik meskipun ada kemajuan di mana lebih banyak perempuan duduk di legislatif, eksekutif dan partai politik, tetapi jumlahnya belum mencapai 30 persen.

Saat ini, KPP-PA terus berkoordinasi dan mendorong partai politik maupun perempuan untuk mengambil bagian dan memenuhi quota tersebut.

Kontribusi perempuan belum maksimal

Hasil survei “Women Research Institute” (WRI) menyimpulkan anggota DPR RI dari kaum perempuan belum memberikan kontribusi maksimal pada pembuatan kebijakan di lembaga itu.

“Pada rapat-rapat di komisi maupun alat kelengkapan dewan, kaum perempuan anggota DPR RI masih sungkan melakukan interupsi untuk menyampaikan pandangannya,” kata salah seorang peneliti dari WRI, Rahayuningtyas ketika mempresentasikan hasil survei WRI pada seminar “Perempuan dan Pembuatan Kebijakan di DPR RI“, di Jakarta.

Rahayuningtyas menjelaskan, survei dilakukan terhadap 160 responden, yakni anggota Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) serta anggota Komisi II dan Komisi VIII DPR RI, pada periode 12 Maret hingga 20 April 2012. Pada periode tersebut dari 160 kuisioner yang disebarkan kepada responden yang menjawab seluruh pertanyaan dan mengembalikan kuisioner sebanyak 36 responden (22,5 persen).

Rahayuningtyas menjelaskan, dari hasil survei tersebut anggota DPR RI perempuan cukup rajin menghadiri rapat-rapat, baik rapat paripurna, rapat komisi, maupun rapat pada alat kelengkapan dewan lainnya. Namun tingkat keaktifan untuk menyampaikan pendapat dan argumentasi dari anggota DPR RI perempuan masih rendah yakni baru 20 persen yang aktif.

Anggota DPR RI perempuan yang terlibat pada proses lobi-lobi antarfraksi, juga masih rendah, yakni 22 persen. Sedangkan aktivitas anggota DPR RI perempuan berdasarkan fraksi, dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 30 persen, Fraksi Partai Golkar (24 persen), Fraksi Partai Demokrat (18 persen), Fraksi Gerindra (8 persen), dan Fraksi Hanura (6 persen).

Kendala yang dihadapi anggota DPR RI perempuan, antara lain, karena masih ada yang merasa kurang percaya diri dan merasa kurang menguasai persoalan pada komisi yang ditempatinya.

Sumber: suarapembaruan.com, hanura.com, menegpp.go.id

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Uskup Militer Ajak Anggota TNI/POLRI Katolik Wujudkan Nilai-nilai Kristen
  2. Uskup: Rencana Keterlibatan Amerika Memperburuk Konflik Mindanao
  3. Uskup Korea Mendorong Pihak yang Bertikai Menahan Diri
  4. Renungan Hari Minggu XX Tahun A – 20 Agustus 2017
  5. Caritas Memberi Bantuan kepada Korban Banjir
  6. Timor-Leste Berjuang Membentuk Pemerintahan Baru
  7. Demo Menuntut Keadilan bagi Papua Berujung Penangkapan
  8. PBB Berlaku Tidak Adil Terhadap Pengungsi Kristen di Bangkok
  9. HUT RI Ke-72, Ormas Katolik Ajak Masyarakat Mengamalkan Pancasila
  10. Gereja dan Aktivis Indonesia Prihatin dengan PRT di Bawah Umur
  1. Saya ingin dapatkan versi Bahasa Indonesia buku panduan Legionis Maria( Legion o...
    Said Maria Ithaya Rasan on 2017-08-15 14:22:31
  2. Visitator Apostolik itu tugasnya adalah mengunjungi pihak-pihak yang dianggap me...
    Said Matheus Krivo on 2017-08-14 11:40:48
  3. Ada asap PASTI karna ada api... Tontonlah film 'Spotlight' yg brdasarkn kisah n...
    Said RESI Kurniajaya on 2017-08-12 22:38:30
  4. Teman-teman saudara-saudariku yang ada di dan berasal dari Keuskupan Ruteng. Saa...
    Said Matheus Krivo on 2017-08-12 15:12:04
  5. Berita menggembirakan, shg para imam tak memberi eks komunikasi bagi yang berce...
    Said Tono Tirta on 2017-08-11 20:10:43
  6. Permasalahan di Keuskupan Ruteng sampai mencuat seperti ini, tentu tidak main ma...
    Said Tono Tirta on 2017-08-11 16:19:26
  7. Keberadaan uskup bukan seperti presiden hingga kepala desa, yang dilakukan melal...
    Said aloysius on 2017-08-11 10:53:19
  8. sebaiknya umat bersabar dan berdoa agar kemelut ini segera berakhir. kendatipun...
    Said yohanes on 2017-08-11 10:21:16
  9. Pembuktian kebenaran jika ada proses pengadilan/tribunal. Sebagai pemimpin Gerej...
    Said Matheus Krivo on 2017-08-11 06:54:24
  10. Umat Katholik dimana saja. Jangan bicara tentang uang di Gereja yang anda telah ...
    Said Matheus Krivo on 2017-08-11 06:48:21
UCAN India Books Online