Aktivis kecam pernyataan Menkopolhukam terkait peristiwa 1965

02/10/2012

Aktivis kecam pernyataan Menkopolhukam terkait peristiwa 1965 thumbnail

Haris Azhar

 

Aktivis HAM mengecam pernyataan Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto yang mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu meminta maaf atas tragedi pembunuhan jutaan warga dan simpatisan Partai Komunis Indonesia tahun 1965-1966 karena hal tersebut dilakukan demi menyelamatkan negara.

Menurut Suyanto, pembunuhan massal pada era Soeharto tersebut justru bermanfaat.

“Kalau peristiwa itu tak terjadi, negara kita tidak akan seperti sekarang ini”, katanya kepada media kemarin.

Haris Azhar Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kepada ucanews.com hari ini mengatakan, “Suyanto seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan seperti itu. Pernyataannya hanya mendukung impunitas terhadap pelaku kejahatan masa lalu”.

Menurut Azhar, pernyataan Suyanto menunjukkan adanya kecenderungan kuat pemerintah untuk mengabaikan saja upaya pengungkapan kasus 1965-1966 yang selama ini terus diperjuangkan oleh aktivis HAM dan keluarga korban.

“Dalam konteks HAM, pengakuan negara merupakan salah satu pilar penting dalam penanganan peristiwa pelanggaran HAM masa lalu. Negara juga harus menindaklanjutinya dengan perumusan aturan hukum yang menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa itu adalah kejahatan. Kejahatan tersebut kemudian diuji lewat proses hukum ataupun non-hukum”.

Selain itu, lanjut Azhar, permintaan maaf bisa menjawab kerinduan keluarga korban yang terus mempertanyakan keberpihakan negara untuk mengungkap apa yang dialami keluarga mereka.

”Menyelesaikan masalah HAM masa lalu juga berguna agar bangsa kita tidak terus mereproduksi aksi-aksi pelanggaran HAM baik saat sekarang maupun pada masa yang akan datang”, tambah Azhar.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nurcholis juga menyatakan, pernyataan Suyanto telah mencederai hati korban dan kemanusiaan.

“Pemerintah harus memahami posisi korban. Menurut saya, pernyataan (Djoko) itu tidak produktif sebab makna rekonsiliasi untuk korban lebih besar lagi, bukan hanya sekadar minta maaf lalu urusannya selesai,” ujar Nurcholis dalam diskusi tragedi kemanusiaan 1965-1966 di Universitas Indonesia, Depok, kemarin malam.

Nurcholis menilai, pemerintah sepatutnya harus menjelaskan alasan pernyataannya secara komprehensif dan didukung oleh data sejarah yang tidak sepihak.

Dia menilai, dalam masa reformasi seperti sekarang, sejarah sepatutnya dikritisi oleh banyak pihak, termasuk sejarah mengenai peristiwa di balik tragedi kemanusiaan 1965-1966.

“Permasalahan adanya pelanggaran HAM berat harus diketahui generasi muda agar kejadian seperti itu tidak muncul lagi di Indonesia,” terangnya.

Sebelumnya pada akhir Juli lalu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyampaikan hasil investigasinya atas peristiwa tersebut.

Menurut Komnas HAM, saat itu telah terjadi  pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran penduduk, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan dan penghilangan orang secara paksa.

“Para korban maupun keluarga korban juga mengalami penderitaan mental (psikologis) secara turun-temurun yakni berupa adanya tindakan diskriminasi di bidang hak sipil dan politik, maupun di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya”, demikian laporan Komnas HAM.

Komnas HAM merekomendasikan dua opsi kepada pemerintah. Pertama, pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM pada periode tersebut. Kedua, Presiden Yudhoyono melakukan rekonsiliasi antara pelaku serta korban dan meminta maaf atas kekelaman sejarah tersebut.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Namun, hingga kini belum ada kemajuan.

Ryan Dagur, Jakarta

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Gereja dan Aktivis Indonesia Prihatin dengan PRT di Bawah Umur
  2. Iklan yang Melecehkan Misionaris Membuat Orang Kristen Geram
  3. Banjir di Bangladesh Tewaskan Puluhan Orang, Gereja Ikut Membantu
  4. Ini Negara Bagian India Terbaru yang Melarang Orang Pindah Agama
  5. Yesuit dari Berbagai Negara Belajar tentang Islam di Indonesia
  6. Politisi Kristen Ini Menunjuk Bukti Dirinya Disiksa Agen China
  7. Uskup Marawi Prioritaskan Rekonstruksi Komunitas yang Hancur
  8. Vatikan Serukan Dialog untuk Mengatasi Krisis Amerika-Korea Utara
  9. Kongres Filipina Meloloskan UU Perlindungan Orang Miskin
  10. Uskup Dukung Warga Desa di India yang Terkena Dampak Proyek Bendungan
  1. Saya ingin dapatkan versi Bahasa Indonesia buku panduan Legionis Maria( Legion o...
    Said Maria Ithaya Rasan on 2017-08-15 14:22:31
  2. Visitator Apostolik itu tugasnya adalah mengunjungi pihak-pihak yang dianggap me...
    Said Matheus Krivo on 2017-08-14 11:40:48
  3. Ada asap PASTI karna ada api... Tontonlah film 'Spotlight' yg brdasarkn kisah n...
    Said RESI Kurniajaya on 2017-08-12 22:38:30
  4. Teman-teman saudara-saudariku yang ada di dan berasal dari Keuskupan Ruteng. Saa...
    Said Matheus Krivo on 2017-08-12 15:12:04
  5. Berita menggembirakan, shg para imam tak memberi eks komunikasi bagi yang berce...
    Said Tono Tirta on 2017-08-11 20:10:43
  6. Permasalahan di Keuskupan Ruteng sampai mencuat seperti ini, tentu tidak main ma...
    Said Tono Tirta on 2017-08-11 16:19:26
  7. Keberadaan uskup bukan seperti presiden hingga kepala desa, yang dilakukan melal...
    Said aloysius on 2017-08-11 10:53:19
  8. sebaiknya umat bersabar dan berdoa agar kemelut ini segera berakhir. kendatipun...
    Said yohanes on 2017-08-11 10:21:16
  9. Pembuktian kebenaran jika ada proses pengadilan/tribunal. Sebagai pemimpin Gerej...
    Said Matheus Krivo on 2017-08-11 06:54:24
  10. Umat Katholik dimana saja. Jangan bicara tentang uang di Gereja yang anda telah ...
    Said Matheus Krivo on 2017-08-11 06:48:21
UCAN India Books Online