UCAN Indonesia Catholic Church News
SEASON

Aktivis kecam pernyataan Menkopolhukam terkait peristiwa 1965

02/10/2012

Aktivis kecam pernyataan Menkopolhukam terkait peristiwa 1965 thumbnail

Haris Azhar

 

Aktivis HAM mengecam pernyataan Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto yang mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu meminta maaf atas tragedi pembunuhan jutaan warga dan simpatisan Partai Komunis Indonesia tahun 1965-1966 karena hal tersebut dilakukan demi menyelamatkan negara.

Menurut Suyanto, pembunuhan massal pada era Soeharto tersebut justru bermanfaat.

“Kalau peristiwa itu tak terjadi, negara kita tidak akan seperti sekarang ini”, katanya kepada media kemarin.

Haris Azhar Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kepada ucanews.com hari ini mengatakan, “Suyanto seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan seperti itu. Pernyataannya hanya mendukung impunitas terhadap pelaku kejahatan masa lalu”.

Menurut Azhar, pernyataan Suyanto menunjukkan adanya kecenderungan kuat pemerintah untuk mengabaikan saja upaya pengungkapan kasus 1965-1966 yang selama ini terus diperjuangkan oleh aktivis HAM dan keluarga korban.

“Dalam konteks HAM, pengakuan negara merupakan salah satu pilar penting dalam penanganan peristiwa pelanggaran HAM masa lalu. Negara juga harus menindaklanjutinya dengan perumusan aturan hukum yang menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa itu adalah kejahatan. Kejahatan tersebut kemudian diuji lewat proses hukum ataupun non-hukum”.

Selain itu, lanjut Azhar, permintaan maaf bisa menjawab kerinduan keluarga korban yang terus mempertanyakan keberpihakan negara untuk mengungkap apa yang dialami keluarga mereka.

”Menyelesaikan masalah HAM masa lalu juga berguna agar bangsa kita tidak terus mereproduksi aksi-aksi pelanggaran HAM baik saat sekarang maupun pada masa yang akan datang”, tambah Azhar.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nurcholis juga menyatakan, pernyataan Suyanto telah mencederai hati korban dan kemanusiaan.

“Pemerintah harus memahami posisi korban. Menurut saya, pernyataan (Djoko) itu tidak produktif sebab makna rekonsiliasi untuk korban lebih besar lagi, bukan hanya sekadar minta maaf lalu urusannya selesai,” ujar Nurcholis dalam diskusi tragedi kemanusiaan 1965-1966 di Universitas Indonesia, Depok, kemarin malam.

Nurcholis menilai, pemerintah sepatutnya harus menjelaskan alasan pernyataannya secara komprehensif dan didukung oleh data sejarah yang tidak sepihak.

Dia menilai, dalam masa reformasi seperti sekarang, sejarah sepatutnya dikritisi oleh banyak pihak, termasuk sejarah mengenai peristiwa di balik tragedi kemanusiaan 1965-1966.

“Permasalahan adanya pelanggaran HAM berat harus diketahui generasi muda agar kejadian seperti itu tidak muncul lagi di Indonesia,” terangnya.

Sebelumnya pada akhir Juli lalu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyampaikan hasil investigasinya atas peristiwa tersebut.

Menurut Komnas HAM, saat itu telah terjadi  pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran penduduk, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan dan penghilangan orang secara paksa.

“Para korban maupun keluarga korban juga mengalami penderitaan mental (psikologis) secara turun-temurun yakni berupa adanya tindakan diskriminasi di bidang hak sipil dan politik, maupun di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya”, demikian laporan Komnas HAM.

Komnas HAM merekomendasikan dua opsi kepada pemerintah. Pertama, pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM pada periode tersebut. Kedua, Presiden Yudhoyono melakukan rekonsiliasi antara pelaku serta korban dan meminta maaf atas kekelaman sejarah tersebut.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Namun, hingga kini belum ada kemajuan.

Ryan Dagur, Jakarta

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Delegasi Indonesia meriahkan WYD di Polandia
  2. Para uskup Timor Leste ingin memperbaiki liturgi
  3. Gereja diminta ikut mengawasi penggunaan dana desa
  4. Tiongkok akan tutup gereja selama KTT G20
  5. Pakistan mengambil langkah mengakhiri ‘pembunuhan demi kehormatan’
  6. Ratusan OMK Malaysia turut berpartisipasi di WYD
  7. Menggunakan Injil untuk perubahan sosial
  8. Romo Magnis: Peristiwa pelanggaran HAM 1965 digolongkan sebagai genosida
  9. Pemuda Katolik: Jokowi tak banyak janji, tapi kerja
  10. Menjelang IYD 2016, OMK gelar pentas seni
  1. Semoga berhasil ditiadakan.....
    Said Jenny Marisa on 2016-07-26 19:50:21
  2. Pengawasan dana desa?? Bukannya itu urusan pemerintah?...
    Said Jenny Marisa on 2016-07-26 17:08:38
  3. Jangan kareta kesalahan satu orang, ratusan orang dikorbankan. Kalau memang yang...
    Said brian on 2016-07-25 11:16:27
  4. Hanya Mao Ze Dong yang mereka idolakan... tidak ada yang lebih baik... Buat kita...
    Said Jenny Marisa on 2016-07-15 10:18:37
  5. Motornya jenis matic, pengendaranya jenis apa ya?...
    Said Jenny Marisa on 2016-07-08 09:37:42
  6. Upaya menjalin persahabatan tentu baik dan yang mengacaukannya, salah. Namun, a...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-21 10:44:28
  7. Romo Magnis mengatakan terus terang, yang mungkin tidak enak didengar....
    Said Jenny Marisa on 2016-06-21 08:07:15
  8. Ini baru bisa mengatakan selamat berbuka puasa, karena tidak ada yang mengusik.....
    Said Jenny Marisa on 2016-06-15 12:22:52
  9. Membuat UU tidak bisa baik karena niatnya sudah tidak adil Legislator bergelar ...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-10 09:15:14
  10. Merawat orang sakit jiwa menakutkan dan sangat tidak mudah. Obat2an tentu tidak...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-09 15:19:50
UCAN India Books Online