UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Aktivis kecam pernyataan Menkopolhukam terkait peristiwa 1965

02/10/2012

Aktivis kecam pernyataan Menkopolhukam terkait peristiwa 1965 thumbnail

Haris Azhar

 

Aktivis HAM mengecam pernyataan Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto yang mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu meminta maaf atas tragedi pembunuhan jutaan warga dan simpatisan Partai Komunis Indonesia tahun 1965-1966 karena hal tersebut dilakukan demi menyelamatkan negara.

Menurut Suyanto, pembunuhan massal pada era Soeharto tersebut justru bermanfaat.

“Kalau peristiwa itu tak terjadi, negara kita tidak akan seperti sekarang ini”, katanya kepada media kemarin.

Haris Azhar Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kepada ucanews.com hari ini mengatakan, “Suyanto seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan seperti itu. Pernyataannya hanya mendukung impunitas terhadap pelaku kejahatan masa lalu”.

Menurut Azhar, pernyataan Suyanto menunjukkan adanya kecenderungan kuat pemerintah untuk mengabaikan saja upaya pengungkapan kasus 1965-1966 yang selama ini terus diperjuangkan oleh aktivis HAM dan keluarga korban.

“Dalam konteks HAM, pengakuan negara merupakan salah satu pilar penting dalam penanganan peristiwa pelanggaran HAM masa lalu. Negara juga harus menindaklanjutinya dengan perumusan aturan hukum yang menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa itu adalah kejahatan. Kejahatan tersebut kemudian diuji lewat proses hukum ataupun non-hukum”.

Selain itu, lanjut Azhar, permintaan maaf bisa menjawab kerinduan keluarga korban yang terus mempertanyakan keberpihakan negara untuk mengungkap apa yang dialami keluarga mereka.

”Menyelesaikan masalah HAM masa lalu juga berguna agar bangsa kita tidak terus mereproduksi aksi-aksi pelanggaran HAM baik saat sekarang maupun pada masa yang akan datang”, tambah Azhar.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nurcholis juga menyatakan, pernyataan Suyanto telah mencederai hati korban dan kemanusiaan.

“Pemerintah harus memahami posisi korban. Menurut saya, pernyataan (Djoko) itu tidak produktif sebab makna rekonsiliasi untuk korban lebih besar lagi, bukan hanya sekadar minta maaf lalu urusannya selesai,” ujar Nurcholis dalam diskusi tragedi kemanusiaan 1965-1966 di Universitas Indonesia, Depok, kemarin malam.

Nurcholis menilai, pemerintah sepatutnya harus menjelaskan alasan pernyataannya secara komprehensif dan didukung oleh data sejarah yang tidak sepihak.

Dia menilai, dalam masa reformasi seperti sekarang, sejarah sepatutnya dikritisi oleh banyak pihak, termasuk sejarah mengenai peristiwa di balik tragedi kemanusiaan 1965-1966.

“Permasalahan adanya pelanggaran HAM berat harus diketahui generasi muda agar kejadian seperti itu tidak muncul lagi di Indonesia,” terangnya.

Sebelumnya pada akhir Juli lalu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyampaikan hasil investigasinya atas peristiwa tersebut.

Menurut Komnas HAM, saat itu telah terjadi  pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran penduduk, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan dan penghilangan orang secara paksa.

“Para korban maupun keluarga korban juga mengalami penderitaan mental (psikologis) secara turun-temurun yakni berupa adanya tindakan diskriminasi di bidang hak sipil dan politik, maupun di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya”, demikian laporan Komnas HAM.

Komnas HAM merekomendasikan dua opsi kepada pemerintah. Pertama, pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM pada periode tersebut. Kedua, Presiden Yudhoyono melakukan rekonsiliasi antara pelaku serta korban dan meminta maaf atas kekelaman sejarah tersebut.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Namun, hingga kini belum ada kemajuan.

Ryan Dagur, Jakarta

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Para penderita kusta berjuang menghadapi penyakit dan diskriminasi
  2. Pendidikan anak wilayah pesisir memprihatinkan
  3. Kamboja mendeportasi 36 warga Kristen Montagnard ke Vietnam
  4. Di hadapan aktivis lintas iman, mantan pentolan FPI paparkan kisahnya
  5. Menteri Agama: Pemimpin bisa berasal dari kalangan mana pun
  6. Taiwan dikunjungi uskup tak diakui Vatikan, muncul spekulasi hubungan Sino-Vatikan
  7. Kardinal Kriengsak: 'Sekularisme' merupakan wajah setan
  8. RUU Perlindungan Umat Beragama akan atur syarat agama
  9. Denominasi Gereja termasuk Katolik dukung Kongres X GAMKI
  10. Syafii Maarif: tingkatkan toleransi terhadap pemimpin beda keyakinan
  1. Kamboja mendeportasi 36 warga Kristen Montagnard ke Vietnam
  2. Pendidikan anak wilayah pesisir memprihatinkan
  3. Di hadapan aktivis lintas iman, mantan pentolan FPI paparkan kisahnya
  4. Para penderita kusta berjuang menghadapi penyakit dan diskriminasi
  5. Yesuit bantu film Hollywood tentang martir Jepang abad ke-17
  6. Tiongkok umumkan satu tahun moratorium tentang impor ukiran gading
  7. Tak terekam, perempuan Poso redamkan konflik Islam-Kristen
  8. Dua tahun: Paus Emeritus terlupakan melihat dirinya bukan sebagai bayangan
  9. Pastor membawa altar ke sawah dan kandang
  10. Mencintai Tuhan dan Sesama
  1. Tokoh tokoh yang netral, mendamaikan, mendinginkan suasana, kita butuhkan... sek...
    Said on 2015-02-27 11:43:00
  2. Ya memang tidak mudah mempunyai jabatan dimana harus memimpin banyak golongan di...
    Said on 2015-02-27 11:27:00
  3. semangat pelayanan yang luar biasa, Tuhan memberkati karya Romo...
    Said maria warwanto on 2015-02-26 05:34:00
  4. Seorang Misioner sejati yang sangat langka pada zaman sekarang. Hidup Romo Caro...
    Said Sary on 2015-02-25 07:35:00
  5. Kalau boleh usul, sebaiknya praktek yang dilakukan di Aceh tetap di Aceh, jangan...
    Said on 2015-02-24 10:46:00
  6. Saya beranggapan ada side effect dari adanya hukuman mati (bukan efek jera). Di...
    Said on 2015-02-24 10:43:00
  7. Hari Valentine sesungguhnya adalah perayaan atau lebih tepatnya kenangan akan ke...
    Said jane on 2015-02-18 06:25:00
  8. Yang haram bukan hari nya valetine nya tapi manusia nya. Kalau cuma mikir nya ng...
    Said Guess on 2015-02-16 11:21:00
  9. Tentu semua negara harus berupaya yang semestinya; sebetulnya tiap pemerintah ya...
    Said on 2015-02-11 07:05:00
  10. Saya percaya ensiklik akan diterbitkan oleh Paus Fransiskus karena situasi yang...
    Said sr.yustina on 2015-02-08 08:42:00
UCAN India Books Online