UCAN Indonesia Catholic Church News
In Season and Out, Homilies for Year A

Aktivis kecam pernyataan Menkopolhukam terkait peristiwa 1965

02/10/2012

Aktivis kecam pernyataan Menkopolhukam terkait peristiwa 1965 thumbnail

Haris Azhar

 

Aktivis HAM mengecam pernyataan Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto yang mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu meminta maaf atas tragedi pembunuhan jutaan warga dan simpatisan Partai Komunis Indonesia tahun 1965-1966 karena hal tersebut dilakukan demi menyelamatkan negara.

Menurut Suyanto, pembunuhan massal pada era Soeharto tersebut justru bermanfaat.

“Kalau peristiwa itu tak terjadi, negara kita tidak akan seperti sekarang ini”, katanya kepada media kemarin.

Haris Azhar Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kepada ucanews.com hari ini mengatakan, “Suyanto seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan seperti itu. Pernyataannya hanya mendukung impunitas terhadap pelaku kejahatan masa lalu”.

Menurut Azhar, pernyataan Suyanto menunjukkan adanya kecenderungan kuat pemerintah untuk mengabaikan saja upaya pengungkapan kasus 1965-1966 yang selama ini terus diperjuangkan oleh aktivis HAM dan keluarga korban.

“Dalam konteks HAM, pengakuan negara merupakan salah satu pilar penting dalam penanganan peristiwa pelanggaran HAM masa lalu. Negara juga harus menindaklanjutinya dengan perumusan aturan hukum yang menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa itu adalah kejahatan. Kejahatan tersebut kemudian diuji lewat proses hukum ataupun non-hukum”.

Selain itu, lanjut Azhar, permintaan maaf bisa menjawab kerinduan keluarga korban yang terus mempertanyakan keberpihakan negara untuk mengungkap apa yang dialami keluarga mereka.

”Menyelesaikan masalah HAM masa lalu juga berguna agar bangsa kita tidak terus mereproduksi aksi-aksi pelanggaran HAM baik saat sekarang maupun pada masa yang akan datang”, tambah Azhar.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nurcholis juga menyatakan, pernyataan Suyanto telah mencederai hati korban dan kemanusiaan.

“Pemerintah harus memahami posisi korban. Menurut saya, pernyataan (Djoko) itu tidak produktif sebab makna rekonsiliasi untuk korban lebih besar lagi, bukan hanya sekadar minta maaf lalu urusannya selesai,” ujar Nurcholis dalam diskusi tragedi kemanusiaan 1965-1966 di Universitas Indonesia, Depok, kemarin malam.

Nurcholis menilai, pemerintah sepatutnya harus menjelaskan alasan pernyataannya secara komprehensif dan didukung oleh data sejarah yang tidak sepihak.

Dia menilai, dalam masa reformasi seperti sekarang, sejarah sepatutnya dikritisi oleh banyak pihak, termasuk sejarah mengenai peristiwa di balik tragedi kemanusiaan 1965-1966.

“Permasalahan adanya pelanggaran HAM berat harus diketahui generasi muda agar kejadian seperti itu tidak muncul lagi di Indonesia,” terangnya.

Sebelumnya pada akhir Juli lalu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyampaikan hasil investigasinya atas peristiwa tersebut.

Menurut Komnas HAM, saat itu telah terjadi  pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran penduduk, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan dan penghilangan orang secara paksa.

“Para korban maupun keluarga korban juga mengalami penderitaan mental (psikologis) secara turun-temurun yakni berupa adanya tindakan diskriminasi di bidang hak sipil dan politik, maupun di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya”, demikian laporan Komnas HAM.

Komnas HAM merekomendasikan dua opsi kepada pemerintah. Pertama, pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM pada periode tersebut. Kedua, Presiden Yudhoyono melakukan rekonsiliasi antara pelaku serta korban dan meminta maaf atas kekelaman sejarah tersebut.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Namun, hingga kini belum ada kemajuan.

Ryan Dagur, Jakarta

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Renungan Hari Minggu Biasa VIII/A bersama Pastor Bill Grimm
  2. Caritas membantu penderita kanker ke daerah terpencil di India
  3. Provinsi SVD Cina mendapat imam baru dari Togo
  4. Paus Fransiskus: Populisme egoistis ‘dorong penolakan migran’
  5. Hukum Islam sedang diperjuangkan di Malaysia
  6. Gereja Katolik Vietnam mengenang uskup ‘rendah hati’
  7. Hari Kaum Muda menyatukan OMK Banglades
  8. Seorang misionaris di antara para ‘keluyuran malam’
  9. Keluarga korban pembunuhan terkait narkoba dibantu atasi trauma
  10. Kardinal Zen khawatir terkait kesepakatan Vatikan dan Tiongkok
  1. Rama yth. Menurut iman saya, semua orang katolik punya kuasa mengusir setan.....
    Said markoes padmonegoro on 2017-02-06 12:43:43
  2. Adakah hubungan baik seperti ini? Mengapa ini bisa? Karena ada bahaya mengancam...
    Said Jenny Marisa on 2017-02-03 13:57:52
  3. Tidak salah orang mempunyai harapan keselamatan seperti hal sederhana seperti in...
    Said Jenny Marisa on 2017-02-02 21:30:20
  4. Ikut senang.....
    Said Jenny Marisa on 2017-02-01 14:16:51
  5. Filipina telah memilih sendiri pemimpinnya.. nampaknya mereka suka sifatnya yang...
    Said Jenny Marisa on 2017-01-30 12:24:36
  6. Pada akhirnya Surabaya menjadi pionir untuk penutupan lokalisasi, Risma memulai,...
    Said Agustinus Utomo on 2017-01-29 02:09:19
  7. tidak bisa dimengerti aturan2 di Cina.....
    Said Jenny Marisa on 2017-01-28 15:40:09
  8. Mas bisa bantu kami ga buat pelayanan pekerjaan Tuhan di kalimantan?...
    Said Daniel Malonda on 2017-01-27 11:58:36
  9. begitu meriah.....
    Said Jenny Marisa on 2017-01-19 12:12:02
  10. Bapak Romo.Mohon Maaf Atas Kelancangan Saya, ''Mohon DOA'' Bagi Keluarga Saya, T...
    Said moseslamere on 2017-01-16 09:51:46
UCAN India Books Online