UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Aktivis kecam pernyataan Menkopolhukam terkait peristiwa 1965

02/10/2012

Aktivis kecam pernyataan Menkopolhukam terkait peristiwa 1965 thumbnail

Haris Azhar

 

Aktivis HAM mengecam pernyataan Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto yang mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu meminta maaf atas tragedi pembunuhan jutaan warga dan simpatisan Partai Komunis Indonesia tahun 1965-1966 karena hal tersebut dilakukan demi menyelamatkan negara.

Menurut Suyanto, pembunuhan massal pada era Soeharto tersebut justru bermanfaat.

“Kalau peristiwa itu tak terjadi, negara kita tidak akan seperti sekarang ini”, katanya kepada media kemarin.

Haris Azhar Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kepada ucanews.com hari ini mengatakan, “Suyanto seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan seperti itu. Pernyataannya hanya mendukung impunitas terhadap pelaku kejahatan masa lalu”.

Menurut Azhar, pernyataan Suyanto menunjukkan adanya kecenderungan kuat pemerintah untuk mengabaikan saja upaya pengungkapan kasus 1965-1966 yang selama ini terus diperjuangkan oleh aktivis HAM dan keluarga korban.

“Dalam konteks HAM, pengakuan negara merupakan salah satu pilar penting dalam penanganan peristiwa pelanggaran HAM masa lalu. Negara juga harus menindaklanjutinya dengan perumusan aturan hukum yang menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa itu adalah kejahatan. Kejahatan tersebut kemudian diuji lewat proses hukum ataupun non-hukum”.

Selain itu, lanjut Azhar, permintaan maaf bisa menjawab kerinduan keluarga korban yang terus mempertanyakan keberpihakan negara untuk mengungkap apa yang dialami keluarga mereka.

”Menyelesaikan masalah HAM masa lalu juga berguna agar bangsa kita tidak terus mereproduksi aksi-aksi pelanggaran HAM baik saat sekarang maupun pada masa yang akan datang”, tambah Azhar.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nurcholis juga menyatakan, pernyataan Suyanto telah mencederai hati korban dan kemanusiaan.

“Pemerintah harus memahami posisi korban. Menurut saya, pernyataan (Djoko) itu tidak produktif sebab makna rekonsiliasi untuk korban lebih besar lagi, bukan hanya sekadar minta maaf lalu urusannya selesai,” ujar Nurcholis dalam diskusi tragedi kemanusiaan 1965-1966 di Universitas Indonesia, Depok, kemarin malam.

Nurcholis menilai, pemerintah sepatutnya harus menjelaskan alasan pernyataannya secara komprehensif dan didukung oleh data sejarah yang tidak sepihak.

Dia menilai, dalam masa reformasi seperti sekarang, sejarah sepatutnya dikritisi oleh banyak pihak, termasuk sejarah mengenai peristiwa di balik tragedi kemanusiaan 1965-1966.

“Permasalahan adanya pelanggaran HAM berat harus diketahui generasi muda agar kejadian seperti itu tidak muncul lagi di Indonesia,” terangnya.

Sebelumnya pada akhir Juli lalu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyampaikan hasil investigasinya atas peristiwa tersebut.

Menurut Komnas HAM, saat itu telah terjadi  pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran penduduk, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan dan penghilangan orang secara paksa.

“Para korban maupun keluarga korban juga mengalami penderitaan mental (psikologis) secara turun-temurun yakni berupa adanya tindakan diskriminasi di bidang hak sipil dan politik, maupun di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya”, demikian laporan Komnas HAM.

Komnas HAM merekomendasikan dua opsi kepada pemerintah. Pertama, pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM pada periode tersebut. Kedua, Presiden Yudhoyono melakukan rekonsiliasi antara pelaku serta korban dan meminta maaf atas kekelaman sejarah tersebut.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Namun, hingga kini belum ada kemajuan.

Ryan Dagur, Jakarta

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Lomba lukisan tentang iman Katolik untuk menemukan seniman muda
  2. Kapel Sistina dipasang dengan sistem pencahayaan baru untuk melestarikan lukisan
  3. Tuntaskan Konflik Papua
  4. Kardinal Tagle: Jadwal Paus akan padat selama kunjungan ke Filipina
  5. Adrianus Meliala: Tidak murah menegakkan hukum di daerah konflik
  6. Menteri perempuan pertama dari Papua berjanji akan angkat martabat perempuan
  7. Menteri perempuan pertama dari Papua berjanji akan angkat martabat perempuan
  8. Pembunuh biarawati: Pengampunan keluarga memberikan 'kehidupan baru' bagi dia
  9. Umat Katolik protes terkait perampasan lahan Gereja oleh pemerintah
  10. Diskriminasi Ras vs Sumpah Pemuda
  1. Paus Fransiskus: Jangan menjadi orang Kristen kalau berperilaku buruk
  2. Anarkisme umat Islam akibat salah menafsirkan Alquran
  3. Adrianus Meliala: Tidak murah menegakkan hukum di daerah konflik
  4. Kardinal Tagle: Jadwal Paus akan padat selama kunjungan ke Filipina
  5. Tuntaskan Konflik Papua
  6. Kapel Sistina dipasang dengan sistem pencahayaan baru untuk melestarikan lukisan
  7. Sejumlah agamawan Indonesia ikuti dialog lintas agama di Polandia dan Slowakia
  8. Paus desak para aktivis berjuang melawan ‘penyebab kemiskinan struktural’
  9. Kemenag siapkan RUU Perlindungan Umat Beragama
  10. Ketulusan Jokowi menjadi obat pengungsi Sinabung
  1. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  2. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  3. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  4. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  5. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  6. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  7. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  8. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
  9. Kita semua tertipu. Yang dikira dapat dipercayai pemerintahan yang baik ternyat...
    Said on 2014-09-30 10:19:00
  10. @donotchangemyname: baca dokumen2 Gereja yg terkait dgn hal tsb. Prinsip dan huk...
    Said Antonio on 2014-09-27 01:06:00
UCAN India Books Online