Buruh adakan aksi mogok nasional

Jutaan buruh di sejumlah kawasan industri hari ini mengadakan aksi mogok nasional sebagai upaya menuntut penghapusan sistem outsourcing.

Meski kemarin Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta agar aksi ini dibatalkan dan pekan lalu berjanji untuk menindak perusahan oursourcing yang melanggar aturan, namun Majelis Besar Pekerja Indonesia (MBPI) – yang membawahi sejumlah organisasi buruh – mengklaim 2,8 juta di 21 kabupaten dengan 80 kawasan industri tetap mogok dan buruh-buruh di luar kawasan industri tersebut mengadakan unjuk rasa di kantor-kantor DPRD di seluruh Indonesia.

Di kawasan industri Pulogadung, Jakarta  Timur, buruh melakukan sweeping terhadap buruh lain di sejumlah perusahan yang masih bekerja, membuat industri di kawasan tersebut lumpuh total hari ini.

Sementara itu, sejak kemarin, puluhan perusahan sengaja meliburkan pekerjanya hari ini karena takut terjadi sweeping.

Said Iqbal, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang merupakan bagian dari MBPI mengatakan, mogok ini merupakan luapan kekecewaan atas gagalnya perundingan dengan pemerintah.

“Beberapa kali kami mengadakan demonstrasi, namun reaksi pemerintah tetap saja sama, hanya berjanji, tapi tidak langsung mengambil langkah tegas”, katanya.

Untuk mengamankan aksi ini, polisi menyiapkan 15.000 personel.

Menteri Perindustrian Mohamad Suleman berharap agar aksi ini jangan sampai mengganggu produktivitas perusahaan masing-masing, sebab hal tersebut akan mengganggu stabilitas ekonomi.

“Demo itu memang hak warga negara. Kita ini kan negara demokrasi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana produktivitas pabrik tidak terganggu,” kata Hidayat di Jakarta hari ini.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun meminta agar pemerintah mengambil sikap yang jelas dan tegas terhadap aksi  ini.

“Aksi ini sangat mengganggu pengusaha. Karena itu kami meminta agar pemerintah bertindak tegas. Tapi, jangan hanya kalah dengan tuntutan buruh, pikirkan juga dengan pengusaha”, kata Ketua APINDO, Sofjan Wanandi kepada ucanews.com hari ini.

Ia pun meminta agar peserta aksi mogok nasional tidak melakukan intimidasi terhadap pekerja yang enggan mogok.

Pasalnya, hal ini akan menimbulkan ketidakstabilan operasional perusahaan.

“Mau mogok kerja ya silahkan tapi jangan ajak pekerja lain untuk ikut mogok,” katanya, sambil menambahkan, aksi ini perlu dilakukan secara damai dan tidak meluas pada pemblokiran jalur transportasi.

“Jangan sampai tol, bandara dan pelabuhan ditutup. Nanti masyarakat awam yang kena getahnya,” ucapnya.

Menurutnya, aksi anarkis hanya akan mampu membuat investor takut menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini mau tidak mau akan berdampak pada perekonomian nasional.

Mengenai tuntutan penghapusan outsourcing yang diminta buruh, ia mengatakan, hal itu tidak bisa dilakukan karena sistem outsourcing sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan Tahun 2003.

“Menurut saya, outsourcing tidak perlu dihapus. Yang perlu dilakukan adalah menindak perusahan-perusahan yang tidak menaati ketentuan yang telah ditetapkan”, katanya.

Ia juga belum bisa memastikan berapa kerugian yang dialami perusahan-perusahan akibat aksi mogok hari ini.

Ryan Dagur, Jakarta