Buruh adakan aksi mogok nasional

03/10/2012

Buruh adakan aksi mogok nasional thumbnail

 

Jutaan buruh di sejumlah kawasan industri hari ini mengadakan aksi mogok nasional sebagai upaya menuntut penghapusan sistem outsourcing.

Meski kemarin Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta agar aksi ini dibatalkan dan pekan lalu berjanji untuk menindak perusahan oursourcing yang melanggar aturan, namun Majelis Besar Pekerja Indonesia (MBPI) – yang membawahi sejumlah organisasi buruh – mengklaim 2,8 juta di 21 kabupaten dengan 80 kawasan industri tetap mogok dan buruh-buruh di luar kawasan industri tersebut mengadakan unjuk rasa di kantor-kantor DPRD di seluruh Indonesia.

Di kawasan industri Pulogadung, Jakarta  Timur, buruh melakukan sweeping terhadap buruh lain di sejumlah perusahan yang masih bekerja, membuat industri di kawasan tersebut lumpuh total hari ini.

Sementara itu, sejak kemarin, puluhan perusahan sengaja meliburkan pekerjanya hari ini karena takut terjadi sweeping.

Said Iqbal, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang merupakan bagian dari MBPI mengatakan, mogok ini merupakan luapan kekecewaan atas gagalnya perundingan dengan pemerintah.

“Beberapa kali kami mengadakan demonstrasi, namun reaksi pemerintah tetap saja sama, hanya berjanji, tapi tidak langsung mengambil langkah tegas”, katanya.

Untuk mengamankan aksi ini, polisi menyiapkan 15.000 personel.

Menteri Perindustrian Mohamad Suleman berharap agar aksi ini jangan sampai mengganggu produktivitas perusahaan masing-masing, sebab hal tersebut akan mengganggu stabilitas ekonomi.

“Demo itu memang hak warga negara. Kita ini kan negara demokrasi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana produktivitas pabrik tidak terganggu,” kata Hidayat di Jakarta hari ini.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun meminta agar pemerintah mengambil sikap yang jelas dan tegas terhadap aksi  ini.

“Aksi ini sangat mengganggu pengusaha. Karena itu kami meminta agar pemerintah bertindak tegas. Tapi, jangan hanya kalah dengan tuntutan buruh, pikirkan juga dengan pengusaha”, kata Ketua APINDO, Sofjan Wanandi kepada ucanews.com hari ini.

Ia pun meminta agar peserta aksi mogok nasional tidak melakukan intimidasi terhadap pekerja yang enggan mogok.

Pasalnya, hal ini akan menimbulkan ketidakstabilan operasional perusahaan.

“Mau mogok kerja ya silahkan tapi jangan ajak pekerja lain untuk ikut mogok,” katanya, sambil menambahkan, aksi ini perlu dilakukan secara damai dan tidak meluas pada pemblokiran jalur transportasi.

“Jangan sampai tol, bandara dan pelabuhan ditutup. Nanti masyarakat awam yang kena getahnya,” ucapnya.

Menurutnya, aksi anarkis hanya akan mampu membuat investor takut menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini mau tidak mau akan berdampak pada perekonomian nasional.

Mengenai tuntutan penghapusan outsourcing yang diminta buruh, ia mengatakan, hal itu tidak bisa dilakukan karena sistem outsourcing sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan Tahun 2003.

“Menurut saya, outsourcing tidak perlu dihapus. Yang perlu dilakukan adalah menindak perusahan-perusahan yang tidak menaati ketentuan yang telah ditetapkan”, katanya.

Ia juga belum bisa memastikan berapa kerugian yang dialami perusahan-perusahan akibat aksi mogok hari ini.

Ryan Dagur, Jakarta




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. PM Singapura ingatkan ancaman kelompok ekstrimis
  2. Warga Timor-Leste inginkan koalisi pemerintahan yang pro-rakyat
  3. Kardinal Zen kritik pengadilan yang mendiskualifikasi anggota parlemen
  4. Pendukung Mgr Hubertus Leteng meminta umat membela uskup
  5. Paus sumbang €25.000 untuk membantu warga di Afrika Timur
  6. Setelah kelompok teroris, ini target serangan Duterte berikutnya
  7. India memberikan pelatihan bagi jutaan PRT
  8. Pemimpin lintas agama mendoakan para pahlawan di rumah Aung San Suu Kyi
  9. Sr. Sesilia Ketut SSpS menjadi harapan warga yang mengungsi dari Timor-Leste
  10. Siswi Sekolah Katolik demo menentang pembunuhan karena narkoba
  1. Syalom, semua saudara. Tolong baca baik-baik, Pal Alex Marwata tidak mengatakan ...
    Said Aurel on 2017-07-24 16:04:09
  2. KPK ingin audit Gereja ? Gak salah, ada udang dibalik batu, ada unsur politik bs...
    Said Bonbon on 2017-07-23 21:19:37
  3. KPK tentunya tak berwenang mengaudit keuangan lembaga agama seperti gereja karen...
    Said Willy Nggadas on 2017-07-23 16:22:59
  4. Apapun undang-undangnya, soal perbuatan baik dalam hal ini gereja bebas korupsi...
    Said Alexander on 2017-07-23 07:02:14
  5. Good morning...
    Said Bienvenhu on 2017-07-23 05:19:23
  6. Pandangan yg rasional bila keterbukaan itu di mulai dari Gereja Katolik seperti ...
    Said Matias on 2017-07-22 21:51:12
  7. Sudah saatnya gereja accountable. https://www.naulinovation.com:8443/onebody/...
    Said Leonard on 2017-07-22 17:15:48
  8. Segera laksanakan audit keuangan Gereja dan KUB....
    Said Rey on 2017-07-22 13:47:36
  9. Audit Keuangan Hirarki Gereja Katolik Perlu dan wajib. Syaratnya hanya perlu goo...
    Said AB Raturangga on 2017-07-22 11:07:47
  10. Menurut saya, audit itu perlu .. tetapi dilakukan oleh divisi dari Keuskupan ata...
    Said Tony on 2017-07-22 06:56:49
UCAN India Books Online