UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Warga Dayak tuntut pengakuan Kaharingan sebagai agama

03/10/2012

Warga Dayak tuntut pengakuan Kaharingan sebagai agama thumbnail

Foto: dokumen

 

Sekitar 500 warga Suku Dayak yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Selatan menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Hulu Sungai Tengah menuntut kepercayaan Kaharingan menjadi agama yang diakui.

Koordinator aksi, Miso, mengatakan Kaharingan merupakan agama warisan nenek moyang Suku Dayak di Kalimantan belum pernah diakui secara resmi oleh pemerintah.

Selama ini, penganut Kaharingan di Kalimantan Selatan mendapat tekanan yang bersifat diskriminatif dan termarginalisasi.

“Akibatnya, umat Kaharingan tidak merasa aman untuk menganut agama atau kepercayaan tersebut,” jelasnya.

Massa diterima Sekda Hulu Sungai Tengah H IBG Dharma Putra. Dia mengungkapkan Pemkab Hulu Sungai Tengah bersama DPRD setempat akan mengawal warganya menuntut pengakuan ke pemerintah pusat.

Terkait hal ini, katanya, pemerintah pusat memiliki kewenangan, sementara itu Pemkab Hulu Sungai Tengah merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketua DPRD Hulu Sungai Tengah H Gusti Rosyadi Ilmi mengaku, akan segera melakukan rapat kerja untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Para peserta aksi meminta perlunya perda khusus tentang agama Kaharingan sehingga menjadi agama yang di akui di Hulu Sungai Tengah, diberikan kebebasan melaksanakan acara-acara ritual keagamaan berdasarkan keyakinan yang telah dilakukan turun temurun.

Pihaknya juga meminta untuk mencantumkan agama Kaharingan di identitas agama resmi di KTP dan surat administrasi pemerintahan lainnya, melantik dan menyumpah pejabat pemerintahan yang berasal dari Kaharingan sesuai tata cara agama Kaharingan, menghapus diskriminasi dan marginalisasi umat kaharingan di segala bidang khususnya bidang Pendidikan.

“Kami menuntut agar pemerintah daerah mencantumkan agama Kaharingan sebagai identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi para penganutnya,” ujar  Hadi Irawan dalam orasinya.

Selain pada KTP, masyarakat adat Dayak Meratus juga menuntut pemerintah daerah setempat tidak menjadikan agama Kaharingan sebagai alasan untuk mempersulit mereka dalam pengurusan surat-surat administrasi pemerintahan.

“Mayoritas masyarakat adat Dayak Meratus yang beragama Kaharingan tidak bisa mendapatkan akkte nikah dengan alasan agama tersebut tidak diakui oleh pemerintah dan pada kolom agama di KTP tanpa keterangan,” ujarnya.

Sebelum memulai aksi unjuk rasa, para pendemo melaksanakan ritual adat dengan menyembelih seekor ayam hitam sebagai persembahan kepada para leluruh dan para Dewa agar aksi berlangsung damai serta tidak mendapat gangguan dari roh-roh jahat.

Sumber: antaranews.com, republika.com

  • stephanus

    saya memberi apresiasi upaya itu dan mendukung

  • Adi Yatma

    Pemerintah harus memberikan perhatian lebih kepada suku dayak terhadap hak2 mereka dalam mengurus surat2 administrasi pemerintahan, tapi untuk menjadikan kepercayaan kaharingan sebagai agama perlu di telaah kembali

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. ASEAN dan koalisi masyarakat sipil luncurkan inisiatif sekolah aman
  2. Wapres: Masih banyak pemimpin yang "jual murah" surga
  3. Tiongkok bebaskan Uskup Yujiang setelah enam bulan ditahan
  4. Mgr Soegijapranata dan Romo Mangun jadi tokoh kesetaraan Indonesia dalam acara Bandung Lautan Damai
  5. Jutaan orang diharapkan akan menghormati relikwi Santo Fransiskus Xaverius
  6. Paus Fransiskus: Anak-anak berhak memiliki ibu dan ayah
  7. Konferensi Vatikan mencari bahasa baru terkait perkawinan
  8. Pelanggaran kebebasan beragama diperparah kebijakan pemerintah
  9. Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan SIGNIS Asia
  10. Amnesty Internasional kritik UU Penodaan Agama di Indonesia
  1. Kardinal Zen: Tiongkok tidak memahami ‘niat baik’ Paus Fransiskus
  2. Paus Fransiskus: Tuhan Maha Pemaaf, alam tidak
  3. KWI dukung gugatan nikah beda agama
  4. Model pendidikan seminari dan pesantren cocok diterapkan di perbatasan
  5. ASEAN dan koalisi masyarakat sipil luncurkan inisiatif sekolah aman
  6. PBB tekan Myanmar terkait hak-hak kewarganegaraan Rohingya
  7. Tokoh agama dan seniman kampanye Jakarta damai
  8. Gereja Katolik menandai 500 tahun di Myanmar
  9. Pemimpin Kristen dan Muslim desak revisi UU Penghujatan
  10. Keluarga berperan cegah kekerasan pada anak
  1. Terima kasih banyak Pater..atas kritikan dan sarannya.. Tuhan memberkati....
    Said on 2014-11-10 19:35:00
  2. Artikel berjudul "Paus membuat peraturan terkait pemberhentian dan pengunduran d...
    Said J. Mangkey msc on 2014-11-10 11:59:00
  3. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  4. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  5. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  6. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  7. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  8. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  9. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  10. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
UCAN India Books Online