DPR: Potensi langgar HAM, RUU Kamnas didrop

05/10/2012

DPR: Potensi langgar HAM, RUU Kamnas didrop thumbnail

Polisi menyemprotkan air kepada para demonstran

 

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengusulkan agar Rancangan Undang-undang  Keamanan Nasional (RUU Kamnas) didrop saja.

“Kalau tak ada titik temu, mau tak mau, didrop,” kata Priyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/10).

Priyo menjelaskan, RUU Kamnas adalah inisiatif pemerintah dan sudah diajukan sejak 2005. Tapi, walau sangat penting, vital, dan strategis, sampai kini pembahasan RUU itu tak pernah ada kemajuan.

Priyo, sebagai pimpinan DPR RI Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, mengaku pernah menulis surat kepada presiden kalau DPR telah mengembalikan draft RUU itu. Dalam surat itu, katanya, DPR mengembalikan draf RUU Kamnas ke pemerintah. “Dan Presiden menulis surat kepada kami, intinya tetap sama (ingin melanjutkan),” kata Priyo.

Sementara itu Ketua Panitia Khusus RUU Keamanan Nasional, Agus Gumiwang, mengatakan pembahasan RUU Kamnas bisa dibatalkan. Sebab, RUU itu dinilai berpotensi melanggar HAM.

“RUU itu dianggap tidak memegang empat prinsip. Ada potensi melanggar HAM, demokrasi, penegakan hukum, dan supremasi sipil,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/10).

Menurutnya, semua fraksi di Pansus RUU Kamnas sepakat bahwa draf yang dikirim pemerintah jauh dari harapan.

Dia menambahkan, dalam draf yang dikirim pemerintah itu banyak pasal dan ayat yang dinilai tidak relevan. “Misalnya definisi ancaman, kegiatan intelijen, pengaturan mengenai penyadapan, pemeriksaan, dan penahanan,” katanya.

Jika RUU Kamnas digolkan, ia menambahkan, ada celah untuk kembali ke zaman otoriter sebelum reformasi. “Kami khawatir itu dijadikan monopoli pihak tertentu,” tambahnya.

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. PM Singapura ingatkan ancaman kelompok ekstrimis
  2. Warga Timor-Leste inginkan koalisi pemerintahan yang pro-rakyat
  3. Kardinal Zen kritik pengadilan yang mendiskualifikasi anggota parlemen
  4. Pendukung Mgr Hubertus Leteng meminta umat membela uskup
  5. Paus sumbang €25.000 untuk membantu warga di Afrika Timur
  6. Setelah kelompok teroris, ini target serangan Duterte berikutnya
  7. India memberikan pelatihan bagi jutaan PRT
  8. Pemimpin lintas agama mendoakan para pahlawan di rumah Aung San Suu Kyi
  9. Sr. Sesilia Ketut SSpS menjadi harapan warga yang mengungsi dari Timor-Leste
  10. Siswi Sekolah Katolik demo menentang pembunuhan karena narkoba
  1. Syalom, semua saudara. Tolong baca baik-baik, Pal Alex Marwata tidak mengatakan ...
    Said Aurel on 2017-07-24 16:04:09
  2. KPK ingin audit Gereja ? Gak salah, ada udang dibalik batu, ada unsur politik bs...
    Said Bonbon on 2017-07-23 21:19:37
  3. KPK tentunya tak berwenang mengaudit keuangan lembaga agama seperti gereja karen...
    Said Willy Nggadas on 2017-07-23 16:22:59
  4. Apapun undang-undangnya, soal perbuatan baik dalam hal ini gereja bebas korupsi...
    Said Alexander on 2017-07-23 07:02:14
  5. Good morning...
    Said Bienvenhu on 2017-07-23 05:19:23
  6. Pandangan yg rasional bila keterbukaan itu di mulai dari Gereja Katolik seperti ...
    Said Matias on 2017-07-22 21:51:12
  7. Sudah saatnya gereja accountable. https://www.naulinovation.com:8443/onebody/...
    Said Leonard on 2017-07-22 17:15:48
  8. Segera laksanakan audit keuangan Gereja dan KUB....
    Said Rey on 2017-07-22 13:47:36
  9. Audit Keuangan Hirarki Gereja Katolik Perlu dan wajib. Syaratnya hanya perlu goo...
    Said AB Raturangga on 2017-07-22 11:07:47
  10. Menurut saya, audit itu perlu .. tetapi dilakukan oleh divisi dari Keuskupan ata...
    Said Tony on 2017-07-22 06:56:49
UCAN India Books Online