UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

HRWG: Pemerintah ikut memelihara intoleransi agama

05/10/2012

HRWG: Pemerintah ikut memelihara intoleransi agama thumbnail

 

Human Rights Working Group (HRWG) hari ini mengatakan, intoleransi yang makin menyubur di Indonesia lewat pembatasan kebebasan beragama dalam bentuk pelarangan pembangunan rumah ibadah dan aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas disuburkan oleh sikap pemerintah yang “ikut memelihara adanya intoleransi”.

Menurut Direktur Eksekutif HRWG, Refendi Djamin, tendensi bahwa pemerintah memelihara intoleransi tampak pada sikap pemerintah yang memilih diam, tidak mau mengambil sikap tegas terhadap konflik pelanggaran kebebasan beragama.

“Bagaimana mungkin kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama bisa selesai sementara pemerintah sendiri memilih berpihak pada kelomok yang satu, dan dengan sengaja tidak mau menaati hukum”, kata Djamin dalam diskusi bertajuk “Mencari Solusi Permanen Masalah Toleransi Beragama di Indonesia” di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta.

Menurut Djamin, yang merupakan wakil Indonesia untuk  ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), hukum di Indonesia memberi jaminan kebebasan beragama, namun pemerintah dengan sengaja memilih tidak taat.

Ia mengambil contoh kasus GKI Yasmin di Bogor, Jawa Barat,  HKBP Filadelfia di Bekasi dan penyerangan terhadap komunitas Syiah di Sampang dan diskriminasi terhadap kaum Ahmadiyah.

Dalam kasus GKI Yasmin misalnya, meski Mahkamah Agung (MA) tahun 2011 sudah menetapkan pihak GKI Yasmin boleh mendirikan gereja yang sebelumnya dihalang-halangi oleh Walikota Bogor Diani Budioarto, namun hingga saat ini gereja tersebut belum juga dibangun karena Budiarto tetap saja melawan keputusan MA tersebut. Dan, pemerintah pusat malah tidak mengambil sikap tegas terhadap langkah Budiarto yang melawan hukum.

“Kasus ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana mungkin seorang walikota dengan sengaja melanggar Keputusan MA. Ini menjatuhkan martabat pemerintah Indonesia dan penegakan hukum”, kata Djamin.

Djamin menambahkan, saat ini pemerintah juga sering marah kepada NGO ketika kasus intoleransi diangkat ke dunia internasioanal, seperti yang terjadi dalam sidang Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM PBB yang berlangsung pada Mei hingga Juni lalu.

Menurut Djamin, “Yang perlu malu sebenarnya pemerintah yang tak mau taat hukum”.

Ia juga menilai, Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sidang Majelis PBB akhir September lalu yang mengusulkan pembentuka protokol antipenistaan agama hanya merupakan langkah pencitraan sesaat.

“Ia benar-benar sengaja lupa, bahwa kita masih memiliki berbagai macam masalah pelanggaran kebebasan beragama yang perlu diselesaiakn. Usulan presiden hanya untuk kepentingan politik sesaat dan menyenangkan mayoritas Islam di Indonesia”, jelasnya.

Sementara itu, Muhammad Anshor, Direktur HAM Kementeian Luar Negeri mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengadakan upaya mencari jalan tengah, win-win solustion terhadap masalah pelanggaran kebebasan beragama.

“Pemerintah sedang berupaya agar masalah-masalah yang ada diselesaikan dengan jalan yang tidak merugikan salah satu pihak. Pemerintah akan mengakomodasi solusi yang membuat semua pihak merasa tidak dinomorduakan”, kata Anshor.

Namun, menurut Djamin, hal itu tidak akan menyelesaikan persoalan.

“Dalam negara hukum dan demokrasi, pengharagan terhadap kebebasan beragama tidak bisa ditawar-tawar. Masalah pelanggaran kebebasan beragama adalah pengkhianatan terhadap demokrasi”, tegasnya.

Sementara itu, Jayadi Damanik, Tim Kuasa Hukum GKI Yasmin mengatakan, upaya ketegasan langkah GKI Yasmin untuk mendapat IMB gereja mereka dan menolak usulan pemerintah untuk merelokasi tempat pembangunan gereja bertujuan untuk menimbulkan efek jera, agar kasus pelanggaran kebebasan beragama tidak terus terjadi di Indonesia.

Ryan Dagur, Jakarta

  • http://www.facebook.com/Haulgan Haulian Siallagan

    “Pemerintah ikut memelihara intoleransi Agama” menurut saya bukan hanya “ikut” tetapi sudah dengan jelas bahwa pemerintah telah memproklamirkan bahwa NKRI adalah Negara Islam…bukankah seharusnya Pemerintah yang memberikan izin mendirikan bangunan kenapa harus meminta izin kepada masyarakat? Lihat disetiap kantor Pemerintah baik Sipil maupun Militer ada bangunan Mesjid yang dibiayai dari Pajak Masyarkat sementara rumah ibadah pemeluk agama lain yang tidak pernah menggunakan dana APBN tetapi harus minta izin kepada agama lain? ini keanehan dalam republik yang aneh ini…dan masih banyak hal2 yang aneh di republik ini…..muaaaaaaaaakkkk

  • laurentius

    Siapa bilang indonesia negara pancasila ? Ini negara islam, ya toh. lihat saja acara-acara tv dari pagi ke pagi lagi mungkin 90 persen isinya bernuansa islam. mesjid bisa berdiri dimana saja meski berdempetan di perumahan yang padat. Karena itu tak heran kalau pemerintah memang melindungi kekerasan terhadap non muslim. Kan tidak masuk akal, untuk dirikan gereja harus ada sejumlah tanda tangan padahal umat non muslim itu kan domisilinya tidak berkelompok, mana mungkin. ini kan tdak realistis. Sebenarnya ini semua karena rasa iri dan ketakutan yg berlebihan. Jadi jangan mimpi ya sebagai orang non muslim untuk bisa merasakan hidup di suatu negara yang berpancasila.

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Jesuit Asia Selatan menekankan pentingnya rasa kepedulian terhadap Rohingya
  2. Renungan Hari Raya Tritunggal Mahakudus bersama Pastor Bill Grimm
  3. Para pemimpin Katolik ditahan di Tiongkok
  4. Partai Komunis Tiongkok keluarkan peringatan kepada anggotanya yang menganut agama
  5. Paus Fransiskus desak masyarakat internasional bantu ribuan migran Asia
  6. Biarawati Katolik luncurkan kampanye untuk membantu pengungsi Rohingya
  7. Gereja menentang otoritas Zhejiang terkait kampanye pembongkaran salib
  8. Alkitab dengan kata 'Allah' akan dilarang di Semenanjung Malaysia
  9. Gereja Katolik terus membantu para korban gempa di Nepal
  10. Kardinal Myanmar menyerukan pemerintah untuk bersikap belarasa dan peduli dengan Rohingya
  1. Myanmar melemparkan tanggung jawab terkait krisis manusia perahu
  2. Polisi tahan peserta aksi damai di Papua
  3. Renungan Hari Raya Tritunggal Mahakudus bersama Pastor Bill Grimm
  4. PBB ingatkan Myanmar terkait empat RUU tentang ‘ras dan agama’
  5. Gubernur Ahok: Banyak politikus bersaing menjual agama
  6. Karitas kecam pembubaran ‘tidak manusiawi’ terhadap protes damai petani
  7. Jesuit Asia Selatan menekankan pentingnya rasa kepedulian terhadap Rohingya
  8. Sektarianisme telah mengerus kebhinnekaan Indonesia
  9. Para pemimpin Katolik ditahan di Tiongkok
  10. Ratusan biksu radikal Myanmar memprotes ‘tekanan’ internasioal terkait Rohingya
  1. Kalaupun bantuan itu merupakan "first aid", sudah menolong juga. Ada yang menye...
    Said on 2015-05-28 07:14:00
  2. Beberapa daerah gelombang panas. Apakah daerah lain dapat membantu dengan member...
    Said on 2015-05-28 06:51:00
  3. Apa sebabnya Cina soal agama bersikap sangat terbelakang? Tidak cocok dengan ke...
    Said on 2015-05-26 10:35:00
  4. Ya... mengapa tidak? Waktunya "rise and shine"......
    Said on 2015-05-19 08:35:00
  5. Malaysia, Indonesia berlomba membuang migran, ya? Saya bayangkan dipantai laut a...
    Said on 2015-05-19 08:31:00
  6. Sudahlah, jangan (dikirim) bekerja luar negeri, mereka biar di Indonesia, bekerj...
    Said on 2015-05-19 08:16:00
  7. Selamat bekerja. Bersyukur terpilih karena kesempatan untuk menempah diri menjad...
    Said Martin Teiseran on 2015-05-19 04:48:00
  8. Iya, bagaimana ini, televisi begitu "leko"nya memberitakan dan meng-interview ur...
    Said on 2015-05-13 20:53:00
  9. Merupakan masalah bagi migran maupun negara penampung. Bagaimana menerima orang...
    Said on 2015-05-13 07:04:00
  10. Jika membangun rumah, sisihkan tanah untuk taman dan resapan air, tanami satu, ...
    Said on 2015-05-12 19:15:00
UCAN India Books Online