UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

HRWG: Pemerintah ikut memelihara intoleransi agama

05/10/2012

HRWG: Pemerintah ikut memelihara intoleransi agama thumbnail

 

Human Rights Working Group (HRWG) hari ini mengatakan, intoleransi yang makin menyubur di Indonesia lewat pembatasan kebebasan beragama dalam bentuk pelarangan pembangunan rumah ibadah dan aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas disuburkan oleh sikap pemerintah yang “ikut memelihara adanya intoleransi”.

Menurut Direktur Eksekutif HRWG, Refendi Djamin, tendensi bahwa pemerintah memelihara intoleransi tampak pada sikap pemerintah yang memilih diam, tidak mau mengambil sikap tegas terhadap konflik pelanggaran kebebasan beragama.

“Bagaimana mungkin kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama bisa selesai sementara pemerintah sendiri memilih berpihak pada kelomok yang satu, dan dengan sengaja tidak mau menaati hukum”, kata Djamin dalam diskusi bertajuk “Mencari Solusi Permanen Masalah Toleransi Beragama di Indonesia” di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta.

Menurut Djamin, yang merupakan wakil Indonesia untuk  ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), hukum di Indonesia memberi jaminan kebebasan beragama, namun pemerintah dengan sengaja memilih tidak taat.

Ia mengambil contoh kasus GKI Yasmin di Bogor, Jawa Barat,  HKBP Filadelfia di Bekasi dan penyerangan terhadap komunitas Syiah di Sampang dan diskriminasi terhadap kaum Ahmadiyah.

Dalam kasus GKI Yasmin misalnya, meski Mahkamah Agung (MA) tahun 2011 sudah menetapkan pihak GKI Yasmin boleh mendirikan gereja yang sebelumnya dihalang-halangi oleh Walikota Bogor Diani Budioarto, namun hingga saat ini gereja tersebut belum juga dibangun karena Budiarto tetap saja melawan keputusan MA tersebut. Dan, pemerintah pusat malah tidak mengambil sikap tegas terhadap langkah Budiarto yang melawan hukum.

“Kasus ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana mungkin seorang walikota dengan sengaja melanggar Keputusan MA. Ini menjatuhkan martabat pemerintah Indonesia dan penegakan hukum”, kata Djamin.

Djamin menambahkan, saat ini pemerintah juga sering marah kepada NGO ketika kasus intoleransi diangkat ke dunia internasioanal, seperti yang terjadi dalam sidang Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM PBB yang berlangsung pada Mei hingga Juni lalu.

Menurut Djamin, “Yang perlu malu sebenarnya pemerintah yang tak mau taat hukum”.

Ia juga menilai, Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sidang Majelis PBB akhir September lalu yang mengusulkan pembentuka protokol antipenistaan agama hanya merupakan langkah pencitraan sesaat.

“Ia benar-benar sengaja lupa, bahwa kita masih memiliki berbagai macam masalah pelanggaran kebebasan beragama yang perlu diselesaiakn. Usulan presiden hanya untuk kepentingan politik sesaat dan menyenangkan mayoritas Islam di Indonesia”, jelasnya.

Sementara itu, Muhammad Anshor, Direktur HAM Kementeian Luar Negeri mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengadakan upaya mencari jalan tengah, win-win solustion terhadap masalah pelanggaran kebebasan beragama.

“Pemerintah sedang berupaya agar masalah-masalah yang ada diselesaikan dengan jalan yang tidak merugikan salah satu pihak. Pemerintah akan mengakomodasi solusi yang membuat semua pihak merasa tidak dinomorduakan”, kata Anshor.

Namun, menurut Djamin, hal itu tidak akan menyelesaikan persoalan.

“Dalam negara hukum dan demokrasi, pengharagan terhadap kebebasan beragama tidak bisa ditawar-tawar. Masalah pelanggaran kebebasan beragama adalah pengkhianatan terhadap demokrasi”, tegasnya.

Sementara itu, Jayadi Damanik, Tim Kuasa Hukum GKI Yasmin mengatakan, upaya ketegasan langkah GKI Yasmin untuk mendapat IMB gereja mereka dan menolak usulan pemerintah untuk merelokasi tempat pembangunan gereja bertujuan untuk menimbulkan efek jera, agar kasus pelanggaran kebebasan beragama tidak terus terjadi di Indonesia.

Ryan Dagur, Jakarta

  • http://www.facebook.com/Haulgan Haulian Siallagan

    “Pemerintah ikut memelihara intoleransi Agama” menurut saya bukan hanya “ikut” tetapi sudah dengan jelas bahwa pemerintah telah memproklamirkan bahwa NKRI adalah Negara Islam…bukankah seharusnya Pemerintah yang memberikan izin mendirikan bangunan kenapa harus meminta izin kepada masyarakat? Lihat disetiap kantor Pemerintah baik Sipil maupun Militer ada bangunan Mesjid yang dibiayai dari Pajak Masyarkat sementara rumah ibadah pemeluk agama lain yang tidak pernah menggunakan dana APBN tetapi harus minta izin kepada agama lain? ini keanehan dalam republik yang aneh ini…dan masih banyak hal2 yang aneh di republik ini…..muaaaaaaaaakkkk

  • laurentius

    Siapa bilang indonesia negara pancasila ? Ini negara islam, ya toh. lihat saja acara-acara tv dari pagi ke pagi lagi mungkin 90 persen isinya bernuansa islam. mesjid bisa berdiri dimana saja meski berdempetan di perumahan yang padat. Karena itu tak heran kalau pemerintah memang melindungi kekerasan terhadap non muslim. Kan tidak masuk akal, untuk dirikan gereja harus ada sejumlah tanda tangan padahal umat non muslim itu kan domisilinya tidak berkelompok, mana mungkin. ini kan tdak realistis. Sebenarnya ini semua karena rasa iri dan ketakutan yg berlebihan. Jadi jangan mimpi ya sebagai orang non muslim untuk bisa merasakan hidup di suatu negara yang berpancasila.

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Agama ramah dimulai dari diri sendiri
  2. Jesuit akan fokus pada pendidikan di Asia
  3. Di Bangladesh, pernikahan anak menghadapi kenyataan suram
  4. Ensiklik Paus Fransiskus tentang lingkungan dibahas dalam acara buka puasa bersama lintas agama
  5. Mahasiswa Papua demo di Jakarta tuntut merdeka
  6. Pesan Toleransi Azizah Bagi Hubungan Antaragama
  7. Integrasi politik di Papua stagnan akibat pelanggaran HAM
  8. Di Tacloban, korban topan kembalikan keceriaan dengan festival
  9. Umat Katolik di Hong Kong adakan ibadat Jalan Salib demi demokrasi
  10. Keuskupan Manado terus melakukan persiapan untuk IYD 2016
  1. Di Tacloban, korban topan kembalikan keceriaan dengan festival
  2. Radikalisme akan tetap ada selama adanya ketidakadilan
  3. Agama ramah dimulai dari diri sendiri
  4. Integrasi politik di Papua stagnan akibat pelanggaran HAM
  5. Di Bangladesh, pernikahan anak menghadapi kenyataan suram
  6. Jesuit akan fokus pada pendidikan di Asia
  7. Terlepas dari keputusan AS, Filipina tidak setuju pernikahan gay
  8. Ketika rumah bukan lagi sebuah tempat aman
  9. Dubes Vatikan ajak umat berdoa bagi Paus Fransiskus
  10. 15 tahun sahur bareng kaum pinggiran
  1. 1) "Sekolah cinta kasih" untuk orang tua sebelum menikah, agar tahu mengasihi an...
    Said on 2015-06-24 06:48:00
  2. Suster2 di biara butuh penjaga keamanan wanita (satpam wanita) yang terlatih men...
    Said on 2015-06-23 04:35:00
  3. Memprihatinkan... masalah bisa dipecahkan hanya kalau banyak minat menjadi imam ...
    Said on 2015-06-19 06:15:00
  4. Ribut selalu soal puasa dan warung. Mungkin karena jengkel bahwa puasa itu diwa...
    Said on 2015-06-19 05:59:00
  5. Kita dukung Paus Fransiscus - titik. Sebagian penentang besar ada di Amerika.. ...
    Said on 2015-06-18 08:01:00
  6. Katanya, Australia memang mengakui menyuap. Paling tidak, jujur....
    Said on 2015-06-12 08:11:00
  7. Sudahlah, jangan terlalu vokal. Kekhawatiran sebaiknya tidak diucapkan.. Memang...
    Said on 2015-06-12 08:08:00
  8. Bpk Menteri Lukman pikiriannya lurus, tulus dan peduli. Masih ada saja orang bi...
    Said on 2015-06-12 07:45:00
  9. Bangga ada siswi dari Makassar terpilih dan diundang sebagai wakil Indonesia.. k...
    Said on 2015-06-12 07:35:00
  10. Takut para migran membawa penyakit? Memang harus di karantina dulu.. Australia ...
    Said on 2015-06-11 17:18:00
UCAN India Books Online