UCAN Indonesia Catholic Church News
Happy Easter to all

HRWG: Pemerintah ikut memelihara intoleransi agama

05/10/2012

HRWG: Pemerintah ikut memelihara intoleransi agama thumbnail

 

Human Rights Working Group (HRWG) hari ini mengatakan, intoleransi yang makin menyubur di Indonesia lewat pembatasan kebebasan beragama dalam bentuk pelarangan pembangunan rumah ibadah dan aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas disuburkan oleh sikap pemerintah yang “ikut memelihara adanya intoleransi”.

Menurut Direktur Eksekutif HRWG, Refendi Djamin, tendensi bahwa pemerintah memelihara intoleransi tampak pada sikap pemerintah yang memilih diam, tidak mau mengambil sikap tegas terhadap konflik pelanggaran kebebasan beragama.

“Bagaimana mungkin kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama bisa selesai sementara pemerintah sendiri memilih berpihak pada kelomok yang satu, dan dengan sengaja tidak mau menaati hukum”, kata Djamin dalam diskusi bertajuk “Mencari Solusi Permanen Masalah Toleransi Beragama di Indonesia” di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta.

Menurut Djamin, yang merupakan wakil Indonesia untuk  ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), hukum di Indonesia memberi jaminan kebebasan beragama, namun pemerintah dengan sengaja memilih tidak taat.

Ia mengambil contoh kasus GKI Yasmin di Bogor, Jawa Barat,  HKBP Filadelfia di Bekasi dan penyerangan terhadap komunitas Syiah di Sampang dan diskriminasi terhadap kaum Ahmadiyah.

Dalam kasus GKI Yasmin misalnya, meski Mahkamah Agung (MA) tahun 2011 sudah menetapkan pihak GKI Yasmin boleh mendirikan gereja yang sebelumnya dihalang-halangi oleh Walikota Bogor Diani Budioarto, namun hingga saat ini gereja tersebut belum juga dibangun karena Budiarto tetap saja melawan keputusan MA tersebut. Dan, pemerintah pusat malah tidak mengambil sikap tegas terhadap langkah Budiarto yang melawan hukum.

“Kasus ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana mungkin seorang walikota dengan sengaja melanggar Keputusan MA. Ini menjatuhkan martabat pemerintah Indonesia dan penegakan hukum”, kata Djamin.

Djamin menambahkan, saat ini pemerintah juga sering marah kepada NGO ketika kasus intoleransi diangkat ke dunia internasioanal, seperti yang terjadi dalam sidang Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM PBB yang berlangsung pada Mei hingga Juni lalu.

Menurut Djamin, “Yang perlu malu sebenarnya pemerintah yang tak mau taat hukum”.

Ia juga menilai, Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sidang Majelis PBB akhir September lalu yang mengusulkan pembentuka protokol antipenistaan agama hanya merupakan langkah pencitraan sesaat.

“Ia benar-benar sengaja lupa, bahwa kita masih memiliki berbagai macam masalah pelanggaran kebebasan beragama yang perlu diselesaiakn. Usulan presiden hanya untuk kepentingan politik sesaat dan menyenangkan mayoritas Islam di Indonesia”, jelasnya.

Sementara itu, Muhammad Anshor, Direktur HAM Kementeian Luar Negeri mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengadakan upaya mencari jalan tengah, win-win solustion terhadap masalah pelanggaran kebebasan beragama.

“Pemerintah sedang berupaya agar masalah-masalah yang ada diselesaikan dengan jalan yang tidak merugikan salah satu pihak. Pemerintah akan mengakomodasi solusi yang membuat semua pihak merasa tidak dinomorduakan”, kata Anshor.

Namun, menurut Djamin, hal itu tidak akan menyelesaikan persoalan.

“Dalam negara hukum dan demokrasi, pengharagan terhadap kebebasan beragama tidak bisa ditawar-tawar. Masalah pelanggaran kebebasan beragama adalah pengkhianatan terhadap demokrasi”, tegasnya.

Sementara itu, Jayadi Damanik, Tim Kuasa Hukum GKI Yasmin mengatakan, upaya ketegasan langkah GKI Yasmin untuk mendapat IMB gereja mereka dan menolak usulan pemerintah untuk merelokasi tempat pembangunan gereja bertujuan untuk menimbulkan efek jera, agar kasus pelanggaran kebebasan beragama tidak terus terjadi di Indonesia.

Ryan Dagur, Jakarta

  • http://www.facebook.com/Haulgan Haulian Siallagan

    “Pemerintah ikut memelihara intoleransi Agama” menurut saya bukan hanya “ikut” tetapi sudah dengan jelas bahwa pemerintah telah memproklamirkan bahwa NKRI adalah Negara Islam…bukankah seharusnya Pemerintah yang memberikan izin mendirikan bangunan kenapa harus meminta izin kepada masyarakat? Lihat disetiap kantor Pemerintah baik Sipil maupun Militer ada bangunan Mesjid yang dibiayai dari Pajak Masyarkat sementara rumah ibadah pemeluk agama lain yang tidak pernah menggunakan dana APBN tetapi harus minta izin kepada agama lain? ini keanehan dalam republik yang aneh ini…dan masih banyak hal2 yang aneh di republik ini…..muaaaaaaaaakkkk

  • laurentius

    Siapa bilang indonesia negara pancasila ? Ini negara islam, ya toh. lihat saja acara-acara tv dari pagi ke pagi lagi mungkin 90 persen isinya bernuansa islam. mesjid bisa berdiri dimana saja meski berdempetan di perumahan yang padat. Karena itu tak heran kalau pemerintah memang melindungi kekerasan terhadap non muslim. Kan tidak masuk akal, untuk dirikan gereja harus ada sejumlah tanda tangan padahal umat non muslim itu kan domisilinya tidak berkelompok, mana mungkin. ini kan tdak realistis. Sebenarnya ini semua karena rasa iri dan ketakutan yg berlebihan. Jadi jangan mimpi ya sebagai orang non muslim untuk bisa merasakan hidup di suatu negara yang berpancasila.

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Tahun 2030, Cina jadi negara dengan umat Kristen terbanyak di dunia
  2. Uskup pimpin Misa Paskah bersama penderita kusta
  3. Kamis Putih, Paus membasuh kaki seorang Muslim Libya dan wanita Etiopia
  4. Pertanyaan muncul terkait kanonisasi yang cepat terhadap dua Paus
  5. Pesan 'Urbi et Orbi' Paus Fransiskus pada Hari Raya Paskah 2014
  6. Ribuan umat Islam hadiri deklarasi anti-Syiah di Bandung
  7. Tim delapan kardinal mulai membahas lagi reformasi
  8. Presiden ucapkan selamat Paskah
  9. “Keselamatan akan segera datang kepada saya," tulis Asia Bibi dari balik jeruji besi
  10. Komnas HAM: Aliansi tak berhak larang ajaran Syiah
  1. Penerapan Hukum Syariah di Brunei mengancam orang Kristen
  2. Uskup pimpin Misa Paskah bersama penderita kusta
  3. Pertanyaan muncul terkait kanonisasi yang cepat terhadap dua Paus
  4. NGO desak hukuman lebih berat untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak
  5. Umat Katolik Papua Nugini menghormati misionaris pertama
  6. Hari Bumi, pemuka agama jadi kunci pelestarian lingkungan
  7. Imam anti-nuklir berjuang jadi anggota parlemen
  8. Buku Tanpa Diskriminasi diharapkan jadi referensi capres
  9. KPK: Perempuan rentan godaan birokrasi bobrok
  10. Tahun 2030, Cina jadi negara dengan umat Kristen terbanyak di dunia
  1. hmmm..semoga saja isa di tata dengan baik oleh pengurus dengan di bantu pemerint...
    Said kornelius,.. on 2014-04-19 09:49:00
  2. Setuju Romo....rakyat butuh media untuk bisa benar-benar mengenal calon presiden...
    Said Fransisca Ninin Nilamsari on 2014-04-17 19:59:00
  3. Ternyata anak2 ke sekolah tetap harus dijaga orang tua atau utusannya. Sekolah,...
    Said on 2014-04-17 08:02:00
  4. Niat baik dan bersahabat patut disambut baik dan dihargai. Mengapa tidak disebu...
    Said on 2014-04-17 07:45:00
  5. Setuju Romo, kita membutuhkan Pemimpin yang sungguh-sungguh memiliki komitmen un...
    Said Wahyu Handoko Yulianto on 2014-04-17 06:50:00
  6. Terima kasih Mgr. Koo. Kisah hidup yang menjadi inspirasi bagi kami utk memperta...
    Said corry on 2014-04-10 12:42:00
  7. Ria: sy jg geram dengan tindakan mantan pastor ini, yg akhirnya membuat nama Ger...
    Said corry on 2014-04-10 12:27:00
  8. Dimana2 orang Kristen dianiaya, dikambinghitamkan dgn alasan ini itu yg tdk terb...
    Said Corry on 2014-04-10 11:48:00
  9. Aneh negeri ini jg presiden odong2. Ini bukan negara muslim, shg seenaknya mener...
    Said Corry on 2014-04-10 11:41:00
  10. Metode blusukan memang telah dilakukan oleh Yesus dan juga para nabi, sehingga p...
    Said Hadrianus Wardjito on 2014-04-07 20:47:00
UCAN India Books Online