UCAN Indonesia Catholic Church News
SEASON

HRWG: Pemerintah ikut memelihara intoleransi agama

05/10/2012

HRWG: Pemerintah ikut memelihara intoleransi agama thumbnail

 

Human Rights Working Group (HRWG) hari ini mengatakan, intoleransi yang makin menyubur di Indonesia lewat pembatasan kebebasan beragama dalam bentuk pelarangan pembangunan rumah ibadah dan aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas disuburkan oleh sikap pemerintah yang “ikut memelihara adanya intoleransi”.

Menurut Direktur Eksekutif HRWG, Refendi Djamin, tendensi bahwa pemerintah memelihara intoleransi tampak pada sikap pemerintah yang memilih diam, tidak mau mengambil sikap tegas terhadap konflik pelanggaran kebebasan beragama.

“Bagaimana mungkin kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama bisa selesai sementara pemerintah sendiri memilih berpihak pada kelomok yang satu, dan dengan sengaja tidak mau menaati hukum”, kata Djamin dalam diskusi bertajuk “Mencari Solusi Permanen Masalah Toleransi Beragama di Indonesia” di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta.

Menurut Djamin, yang merupakan wakil Indonesia untuk  ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), hukum di Indonesia memberi jaminan kebebasan beragama, namun pemerintah dengan sengaja memilih tidak taat.

Ia mengambil contoh kasus GKI Yasmin di Bogor, Jawa Barat,  HKBP Filadelfia di Bekasi dan penyerangan terhadap komunitas Syiah di Sampang dan diskriminasi terhadap kaum Ahmadiyah.

Dalam kasus GKI Yasmin misalnya, meski Mahkamah Agung (MA) tahun 2011 sudah menetapkan pihak GKI Yasmin boleh mendirikan gereja yang sebelumnya dihalang-halangi oleh Walikota Bogor Diani Budioarto, namun hingga saat ini gereja tersebut belum juga dibangun karena Budiarto tetap saja melawan keputusan MA tersebut. Dan, pemerintah pusat malah tidak mengambil sikap tegas terhadap langkah Budiarto yang melawan hukum.

“Kasus ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana mungkin seorang walikota dengan sengaja melanggar Keputusan MA. Ini menjatuhkan martabat pemerintah Indonesia dan penegakan hukum”, kata Djamin.

Djamin menambahkan, saat ini pemerintah juga sering marah kepada NGO ketika kasus intoleransi diangkat ke dunia internasioanal, seperti yang terjadi dalam sidang Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM PBB yang berlangsung pada Mei hingga Juni lalu.

Menurut Djamin, “Yang perlu malu sebenarnya pemerintah yang tak mau taat hukum”.

Ia juga menilai, Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sidang Majelis PBB akhir September lalu yang mengusulkan pembentuka protokol antipenistaan agama hanya merupakan langkah pencitraan sesaat.

“Ia benar-benar sengaja lupa, bahwa kita masih memiliki berbagai macam masalah pelanggaran kebebasan beragama yang perlu diselesaiakn. Usulan presiden hanya untuk kepentingan politik sesaat dan menyenangkan mayoritas Islam di Indonesia”, jelasnya.

Sementara itu, Muhammad Anshor, Direktur HAM Kementeian Luar Negeri mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengadakan upaya mencari jalan tengah, win-win solustion terhadap masalah pelanggaran kebebasan beragama.

“Pemerintah sedang berupaya agar masalah-masalah yang ada diselesaikan dengan jalan yang tidak merugikan salah satu pihak. Pemerintah akan mengakomodasi solusi yang membuat semua pihak merasa tidak dinomorduakan”, kata Anshor.

Namun, menurut Djamin, hal itu tidak akan menyelesaikan persoalan.

“Dalam negara hukum dan demokrasi, pengharagan terhadap kebebasan beragama tidak bisa ditawar-tawar. Masalah pelanggaran kebebasan beragama adalah pengkhianatan terhadap demokrasi”, tegasnya.

Sementara itu, Jayadi Damanik, Tim Kuasa Hukum GKI Yasmin mengatakan, upaya ketegasan langkah GKI Yasmin untuk mendapat IMB gereja mereka dan menolak usulan pemerintah untuk merelokasi tempat pembangunan gereja bertujuan untuk menimbulkan efek jera, agar kasus pelanggaran kebebasan beragama tidak terus terjadi di Indonesia.

Ryan Dagur, Jakarta

2 Comments on "HRWG: Pemerintah ikut memelihara intoleransi agama"

  1. Haulian Siallagan on Mon, 8th Oct 2012 6:00 am 

    “Pemerintah ikut memelihara intoleransi Agama” menurut saya bukan hanya “ikut” tetapi sudah dengan jelas bahwa pemerintah telah memproklamirkan bahwa NKRI adalah Negara Islam…bukankah seharusnya Pemerintah yang memberikan izin mendirikan bangunan kenapa harus meminta izin kepada masyarakat? Lihat disetiap kantor Pemerintah baik Sipil maupun Militer ada bangunan Mesjid yang dibiayai dari Pajak Masyarkat sementara rumah ibadah pemeluk agama lain yang tidak pernah menggunakan dana APBN tetapi harus minta izin kepada agama lain? ini keanehan dalam republik yang aneh ini…dan masih banyak hal2 yang aneh di republik ini…..muaaaaaaaaakkkk

  2. laurentius on Tue, 30th Oct 2012 11:22 am 

    Siapa bilang indonesia negara pancasila ? Ini negara islam, ya toh. lihat saja acara-acara tv dari pagi ke pagi lagi mungkin 90 persen isinya bernuansa islam. mesjid bisa berdiri dimana saja meski berdempetan di perumahan yang padat. Karena itu tak heran kalau pemerintah memang melindungi kekerasan terhadap non muslim. Kan tidak masuk akal, untuk dirikan gereja harus ada sejumlah tanda tangan padahal umat non muslim itu kan domisilinya tidak berkelompok, mana mungkin. ini kan tdak realistis. Sebenarnya ini semua karena rasa iri dan ketakutan yg berlebihan. Jadi jangan mimpi ya sebagai orang non muslim untuk bisa merasakan hidup di suatu negara yang berpancasila.




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Renungan Hari Minggu Biasa XIII/C bersama Pastor Bill Grimm
  2. 60 pengungsi Korea Utara dibaptis di Gereja Katolik Seoul
  3. Keuskupan Agung Semarang prioritaskan penyandang cacat
  4. Siapkan menu sahur, puasa pasangan beda agama
  5. LSM internasional desak PBB selesaikan pelanggaran HAM Papua
  6. Lokakarya Beijing ‘mendidik’ para rohaniwan Katolik
  7. Tahun Kerahiman, kesempatan pengampunan dan pembaharuan rohani bagi umat Katolik Pakistan
  8. Polisi secara brutal menyerang dan menyeret umat Katolik yang sedang berdoa
  9. Umat Kristiani Banglades berdoa bagi perdamaian
  10. Korupsi ancam eksistensi Pancasila
  1. Upaya menjalin persahabatan tentu baik dan yang mengacaukannya, salah. Namun, a...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-21 10:44:28
  2. Romo Magnis mengatakan terus terang, yang mungkin tidak enak didengar....
    Said Jenny Marisa on 2016-06-21 08:07:15
  3. Ini baru bisa mengatakan selamat berbuka puasa, karena tidak ada yang mengusik.....
    Said Jenny Marisa on 2016-06-15 12:22:52
  4. Membuat UU tidak bisa baik karena niatnya sudah tidak adil Legislator bergelar ...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-10 09:15:14
  5. Merawat orang sakit jiwa menakutkan dan sangat tidak mudah. Obat2an tentu tidak...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-09 15:19:50
  6. Apa yang terjadi sudah tercatat dalam sejaran Tiongkok kan? Tidak dapat disembu...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-07 13:03:09
  7. Kagum bagi yang "diam diam, kerja banyak" daripada "ramai ramai demo,tak hasilka...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-06 15:15:38
  8. Melihat gundukan sampah di Bantargebang rasanya mau angkat tangan. Jutaan orang ...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-03 20:20:38
  9. Kagum atas kerelaannya.. sambil juga rasa prihatin.....
    Said Jenny Marisa on 2016-06-03 10:06:08
  10. Yang memberi Ijin biasanya para politikus busuk yg mencari keuntunga pribadi dan...
    Said Eduardus on 2016-06-02 13:46:02
UCAN India Books Online