UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

HRWG: Pemerintah ikut memelihara intoleransi agama

05/10/2012

HRWG: Pemerintah ikut memelihara intoleransi agama thumbnail

 

Human Rights Working Group (HRWG) hari ini mengatakan, intoleransi yang makin menyubur di Indonesia lewat pembatasan kebebasan beragama dalam bentuk pelarangan pembangunan rumah ibadah dan aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas disuburkan oleh sikap pemerintah yang “ikut memelihara adanya intoleransi”.

Menurut Direktur Eksekutif HRWG, Refendi Djamin, tendensi bahwa pemerintah memelihara intoleransi tampak pada sikap pemerintah yang memilih diam, tidak mau mengambil sikap tegas terhadap konflik pelanggaran kebebasan beragama.

“Bagaimana mungkin kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama bisa selesai sementara pemerintah sendiri memilih berpihak pada kelomok yang satu, dan dengan sengaja tidak mau menaati hukum”, kata Djamin dalam diskusi bertajuk “Mencari Solusi Permanen Masalah Toleransi Beragama di Indonesia” di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta.

Menurut Djamin, yang merupakan wakil Indonesia untuk  ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), hukum di Indonesia memberi jaminan kebebasan beragama, namun pemerintah dengan sengaja memilih tidak taat.

Ia mengambil contoh kasus GKI Yasmin di Bogor, Jawa Barat,  HKBP Filadelfia di Bekasi dan penyerangan terhadap komunitas Syiah di Sampang dan diskriminasi terhadap kaum Ahmadiyah.

Dalam kasus GKI Yasmin misalnya, meski Mahkamah Agung (MA) tahun 2011 sudah menetapkan pihak GKI Yasmin boleh mendirikan gereja yang sebelumnya dihalang-halangi oleh Walikota Bogor Diani Budioarto, namun hingga saat ini gereja tersebut belum juga dibangun karena Budiarto tetap saja melawan keputusan MA tersebut. Dan, pemerintah pusat malah tidak mengambil sikap tegas terhadap langkah Budiarto yang melawan hukum.

“Kasus ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana mungkin seorang walikota dengan sengaja melanggar Keputusan MA. Ini menjatuhkan martabat pemerintah Indonesia dan penegakan hukum”, kata Djamin.

Djamin menambahkan, saat ini pemerintah juga sering marah kepada NGO ketika kasus intoleransi diangkat ke dunia internasioanal, seperti yang terjadi dalam sidang Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM PBB yang berlangsung pada Mei hingga Juni lalu.

Menurut Djamin, “Yang perlu malu sebenarnya pemerintah yang tak mau taat hukum”.

Ia juga menilai, Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sidang Majelis PBB akhir September lalu yang mengusulkan pembentuka protokol antipenistaan agama hanya merupakan langkah pencitraan sesaat.

“Ia benar-benar sengaja lupa, bahwa kita masih memiliki berbagai macam masalah pelanggaran kebebasan beragama yang perlu diselesaiakn. Usulan presiden hanya untuk kepentingan politik sesaat dan menyenangkan mayoritas Islam di Indonesia”, jelasnya.

Sementara itu, Muhammad Anshor, Direktur HAM Kementeian Luar Negeri mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengadakan upaya mencari jalan tengah, win-win solustion terhadap masalah pelanggaran kebebasan beragama.

“Pemerintah sedang berupaya agar masalah-masalah yang ada diselesaikan dengan jalan yang tidak merugikan salah satu pihak. Pemerintah akan mengakomodasi solusi yang membuat semua pihak merasa tidak dinomorduakan”, kata Anshor.

Namun, menurut Djamin, hal itu tidak akan menyelesaikan persoalan.

“Dalam negara hukum dan demokrasi, pengharagan terhadap kebebasan beragama tidak bisa ditawar-tawar. Masalah pelanggaran kebebasan beragama adalah pengkhianatan terhadap demokrasi”, tegasnya.

Sementara itu, Jayadi Damanik, Tim Kuasa Hukum GKI Yasmin mengatakan, upaya ketegasan langkah GKI Yasmin untuk mendapat IMB gereja mereka dan menolak usulan pemerintah untuk merelokasi tempat pembangunan gereja bertujuan untuk menimbulkan efek jera, agar kasus pelanggaran kebebasan beragama tidak terus terjadi di Indonesia.

Ryan Dagur, Jakarta

  • http://www.facebook.com/Haulgan Haulian Siallagan

    “Pemerintah ikut memelihara intoleransi Agama” menurut saya bukan hanya “ikut” tetapi sudah dengan jelas bahwa pemerintah telah memproklamirkan bahwa NKRI adalah Negara Islam…bukankah seharusnya Pemerintah yang memberikan izin mendirikan bangunan kenapa harus meminta izin kepada masyarakat? Lihat disetiap kantor Pemerintah baik Sipil maupun Militer ada bangunan Mesjid yang dibiayai dari Pajak Masyarkat sementara rumah ibadah pemeluk agama lain yang tidak pernah menggunakan dana APBN tetapi harus minta izin kepada agama lain? ini keanehan dalam republik yang aneh ini…dan masih banyak hal2 yang aneh di republik ini…..muaaaaaaaaakkkk

  • laurentius

    Siapa bilang indonesia negara pancasila ? Ini negara islam, ya toh. lihat saja acara-acara tv dari pagi ke pagi lagi mungkin 90 persen isinya bernuansa islam. mesjid bisa berdiri dimana saja meski berdempetan di perumahan yang padat. Karena itu tak heran kalau pemerintah memang melindungi kekerasan terhadap non muslim. Kan tidak masuk akal, untuk dirikan gereja harus ada sejumlah tanda tangan padahal umat non muslim itu kan domisilinya tidak berkelompok, mana mungkin. ini kan tdak realistis. Sebenarnya ini semua karena rasa iri dan ketakutan yg berlebihan. Jadi jangan mimpi ya sebagai orang non muslim untuk bisa merasakan hidup di suatu negara yang berpancasila.

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Uskup Agung Kuala Lumpur mengatakan kata 'Allah' masih digunakan dalam Misa
  2. Kemensos siapkan 700 pekerja sosial rehabilitasi korban narkoba
  3. Romo Benny: Presiden bertindak tak sesuai Konstitusi
  4. Utusan Vatikan bertemu para pejabat Vietnam di Hanoi
  5. Para frater belajar menulis berita
  6. Presiden Jokowi harus buktikan penegakan HAM di 2015
  7. Duta Vatikan menekankan dialog antaragama dalam pertemuan dengan para uskup di Malaysia
  8. Kardinal Baldisseri turut berdebat tentang keluarga menjelang sinode
  9. Wartawan ditahan di Tiongkok terkait laporan penganiayaan terhadap orang Kristen
  10. Kardinal Filoni memuji komunitas Katolik di Vietnam
  1. Seorang pastor Salesian terima penghargaan lingkungan dari pemerintah
  2. Pekerja migran hadapi pelecehan di luar negeri, apatis di dalam negeri
  3. Renungan Hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  4. Ratusan organisasi desak Myanmar mendrop RUU tentang agama, pernikahan yang kontroversial
  5. Kelompok HAM internasional soroti pelanggaran HAM di Indonesia
  6. Kelompok HAM: Tiongkok lakukan pelanggaran HAM luar biasa
  7. Kemiskinan kronis memicu pekerja anak
  8. Gereja kecam persembunyian orang miskin selama kunjungan Paus
  9. Semarang terbitkan Perda Perlindungan Perempuan dan PSK
  10. Kardinal Baldisseri turut berdebat tentang keluarga menjelang sinode
  1. Boleh saja melarang jika di tempat publik, tetapi jaminlah kalau perayaan diadak...
    Said on 2015-01-14 07:48:00
  2. Saya selalu beranggapan bahwa kecelakaan tidak perlu terjadi... Bahwasanya terja...
    Said on 2015-01-14 07:44:00
  3. Alangkah indahnya nanti kalau ada pemimpin baik.. semoga terus demikian....
    Said on 2015-01-14 07:30:00
  4. Aceh lain sifatnya dari Indonesia pada umumnya.. Kita prihatin nasib perempuan t...
    Said on 2015-01-14 07:17:00
  5. Mudah2an semacam ensiklik juga ditujukan untuk Indonesia, walaupun kaum Kristen-...
    Said on 2015-01-14 07:06:00
  6. Perjalanannya masih panjang di Aceh.....
    Said on 2015-01-09 05:46:00
  7. Baik sekali kalau dalam TNI tidak membedakan perayaan Nasrani - yang hadir semua...
    Said on 2015-01-09 05:44:00
  8. Like...
    Said Yohanes Seandy Sunjoko on 2014-12-21 10:11:00
  9. Mestinya yang mengajar, ya mengajar yang baik. Janganlah di khotbah pada waktu ...
    Said on 2014-12-18 07:06:00
  10. iya, iya, baiklah... tenaga dalam saja, jangan senjata. ..Banser kan artinya ba...
    Said on 2014-12-18 07:03:00
UCAN India Books Online