PBB tidak dibutuhkan lagi di Timor Leste, kata perdana menteri

Perdana Menteri Timor Leste Kay Rala ‘Xanana’ Gusmao mengatakan mandat Misi PBB di Timor Leste (UNMIT, United Nations Integrated Mission in Timor Leste) tidak lagi dibutuhkan lagi dan tidak akan diperpanjang ketika misinya akan berakhir pada Desember.

Sebuah laporan singkat yang dibacakan pada Sidang Majelis Umum PBB ke-67 di New York, AS,  menyatakan keamanan nasional serta stabilitas politik dan sosial di Timor Leste telah membaik, kata Gusmao kepada wartawan di Dili setelah ia kembali dari New York pada Kamis.

“Rakyat Timor Leste tidak perlu misi PBB lagi. Tanggung jawab untuk menjaga keamanan nasional telah diserahkan kepada Kepolisian Nasional Timor Leste (PNTL, Policia Nacional de Timor-Leste),” katanya.

PNTL telah berperan penting dalam menegakkan hukum dan secara khusus menjaga keamanan selama pemilihan presiden pada Maret dan April serta pemilihan anggota parlemen pada Juli, kata Gusmao.

Dia mengatakan dia telah menjelaskan di New York bahwa Timor Leste sekarang memiliki lebih sedikit divisi sosial atau politik ketimbang negara-negara lain.

Namun, tidak semua warga Timor Leste setuju dengan pendapat perdana menteri itu.

Analis politik lokal Ermelindo das Neves Mendonca menyambut baik pernyataan Gusmao, tetapi ia menyadari bahwa bantuan luar negeri masih penting bagi pembangunan negara itu.

Timor Leste, yang menjadi sebuah negara merdeka 10 tahun lalu, “masih belum memiliki banyak sumber daya dan perlu dukungan kebutuhan dari negara-negara lain,” katanya.

Nelson Belo, direktur Fundasaun Mahein, sebuah LSM yang mengadvokasi masalah pertahanan dan keamanan, juga memberikan komentar, dengan mengatakan situasi keamanan di negara itu belum menjamin bila pasukan PBB ditarik semua.

“Kami masih membutuhkan pasukan penjaga perdamaian PBB, tapi bukan misi politiknya,” katanya.

UNMIT dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB sesuai dengan Resolusi 1704, yang diterapkan pada 25 Agustus 2006.

Dewan itu mengamanatkan UNMIT untuk mendukung pemerintah dan instansi terkait dengan maksud untuk mengkonsolidasi stabilitas, meningkatkan sebuah pemerintahan demokratis dan memfasilitasi dialog politik.

Sumber: UN no longer needed, says premier