Buruh perempuan yang dituduh teroris dibebaskan

Seorang buruh perempuan yang dituduh sebagai pelaku teror lantaran mengirim SMS ancaman kepada perusahan tempat ia bekerja, akhirnya dibebaskan oleh polisi pada hari Sabtu (6/9), akibat muncul desakan dari serikat pekerja, LSM, anggota DPR dan Komnas HAM.

Polisi mengabulkan surat permohonan penangguhan penahanan yang diberikan pihak yang menuntut pembebasan Omih Bintih Saanen, buruh berusia 28 tahun tersebut. Namun, ia masih dikenakan wajib lapor ke polisi setiap hari Senin dan Kamis guna kepentingan penyidikan dan pengawasan.

Sebelumnya Omih, sapaanya, ditahan di LP Wanita Tangerang sejak 29 September menyusul laporan perusahan PT Panarub Dwikarya (PDK) – produsen sepatu bemerek Adidas, Specs dan Mizuno – tentang SMS yang ia kirim pada 14 September kepada pihak manajemen perusahan, isinya, “Hati-hati untuk yang di dalam PDK, malam ini sedang dirakit bom untuk meledakan PDK esok hari”.

“Omih mengirim sms tersebut karena hilaf. Tidak ada niat untuk melakukan teror, pada waktu itu Omih sangat kesal terhadap perusahaan yang tidak mengizinkan cuti ketika anak saya sakit dan akhirnya meninggal,” tuturnya dalam jumpa pers di Kantor LBH Sabtu lalu.

Rudi Daman, Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), yang mengkordinir upaya pembebasan Omih ketika dihubungi hari ini mengatakan, anak perempuan Omih meninggal dalam usia 2 dua tahun karena sakit dan Omih tidak bisa merawatnya karena tidak pernah mendapatkan izin dari perusahan untuk meninggalkan pekerjaan padahal jelas saat itu ada keterangan dari dokter bahwa anaknya sakit dan sedang dirawat.

Daman juga menjelaskan, Omih juga kesal atas PHK secara sepihak 1.3000 buruh pada 12 Juli lalu oleh perusahan, termasuk dirinya, akibat aksi mogok kerja memprotes buruknya manajemen kerja.

Akibat SMS-nya itu, Omih kemudian dituduh telah melakukan pelanggaran pidana teror serta Undang-Undang  Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Daman menilai, penahanan itu merupakan upaya kriminalisasi.

“Bukannya memenuhi tuntutan para buruh, pihak manajemen perusahan justru melakukan PHK besar-besaran,” kata Daman.

Ia mengkritik polisi yang tidak memproses pihak perusahan terhadap tindakan PHK yang mencabut hak-hak buruh.

“Polisi malahan melakukan tindakan berlebihan (excessive of power) yang menempatkan Omih sebagai teroris serta melakukan penahanan. Padahal Omih merupakan korban dari pelanggaran HAM dan kesewenang-wenangan perusahan”.

Ryan Dagur, Jakarta