FPI protes wagub pimpin lembaga Islam

Ratusan orang dari Front Pembela Islam (FPI) berdemo di depan Gedung DPRD DKI Jakarta menuntut SK Gubernur DKI Jakarta yang mengatur wagub  memimpin 12 lembaga, termasuk lembaga Islam untuk ditinjau.

Dalam aksi mereka Selasa (9/10) mereka mempertanyakan SK tersebut menyusul terpilihnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai wagub DKI periode 2012-2017.

“Kami meminta diskusi kedudukan SK yang berkenaan dengan tugas-tugas wagub. Kenapa kita adakan begini karena kita tahu wagub kita non Muslim. Tugas wagub adalah bahwa wagub DKI memiliki 12 tugas, yang secara langsung melekat pada jabatannya,” ujar Jafar Shiddiq, jubir DPD FPI Jakarta, seperti dilansir detik.com.

Tugas Wagub antara lain sebagai ketua badan pembina lembaga bahasa ilmu Alquran, ketua dewan pembina lembaga pengembangan Tilawatil Quran, ketua dewan pertimbangan Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah, ketua dewan pembina Badan Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia, ketua badan pembina Koordinasi Dakwah Islam, ketua dewan penasihat Dewan Masjid Indonesia, ketua dewan pembina Jakarta Islamic Center, dan ketua dewan penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama.

Karena tugas yang secara langsung melekat pada Ahok, Jafar meminta penundaan pelantikan wagub.

Pihaknya juga meminta ketua DPRD DKI Jakarta mencabut semua PP Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mengatur jabatan melekat wagub di lembaga Islam tersebut.

“DPRD DKI juga harus membuat perda larangan bagi non Muslim memegang jabatan apa pun dalam lembaga Islam yang berada dalam pemprov DKI,” ucapnya.

Sekadar diketahui, 12 jabatan wagub ex officio itu tertuang dalam SK Gubernur DKI Jakarta sebagai implementasi pasal 26 huruf F Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengatur tugas-tugas wakil gubernur.

Sementara itu Direktur Eksekutif Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid menilai protes Front Pembela Islam (FPI) yang mendesak penundaan pelantikan Jokowi-Ahok sebagai pasangan gubernur DKI Jakarta hanya upaya memperlambat proses demokrasi yang terjadi di Jakarta.

“Masyarakat kita sudah cerdas dan makin rasional dalam berpolitik. Cara seperti itu hanya berkutat dalam perbedaan agama, saya kira kita hanya membuang peluang untuk membangun Jakarta ke arah yang positif,” ujar Usman Hamid dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Selasa 9 Oktober 2012, seperti dilansir vivanews.com.

Menurut Usman, protes yang disampaikan oleh ormas Islam tersebut dianggap berlebihan, sebab masalah Ahok hanya menyangkut administrasi yang bersifat struktural.