Pemerintah Filipina dan Islam Moro akan tandatangani perjanjian damai

Pemerintah dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF, Moro Islamic Liberation Front) mencapai terobosan besar pada Minggu dengan membuat “kerangka kerja perjanjian damai” untuk menghentikan konflik yang telah berlangsung hampir empat dekade di Mindanao yang telah menewaskan lebih dari 120.000 orang.

“Kami telah menunggu hal ini selama bertahun-tahun,” kata Ghadzali Jaafar, wakil ketua MILF untuk bidang politik.

Dalam pidato hari Minggu Presiden Benigno Aquino mengumumkan bahwa Bangsamoro (bangsa Moro) akan diganti dengan Wilayah Otonomi Muslim Mindanao (ARMM, Autonomous Region in Muslim Mindanao).

Aquino menjelaskan ARMM, yang dibentuk tahun 1989 oleh ibunya, Mantan Presiden Corazon Aquino, adalah sebuah “eksperimen yang gagal.”

Dia mengatakan perjannjian baru itu akan membuka jalan menuju “perdamaian final dan abadi di Mindanao” dan “semua mantan anggota kelompok separatis untuk tidak lagi bercita-cita mendirikan negara terpisah.”

“Ini berarti bahwa tangan yang pertama kali  memegang senapan akan menggunakannya untuk mengolah  tanah, menjual produk, dan membuka pintu kesempatan,” kata Aquino.

Jaafar mengatakan masyarakat Moro “bahagia” dengan perjanjian tersebut.

Perjanjian tersebut membentuk sebuah “komisi transisi” yang terdiri dari 15 anggota yang akan membahas rincian perjanjian itu dan membuat rancangan undang-undang demi entitas politik Bangsamoro dalam dua tahun.

MILF harus membuat sebuah “program berjangka” untuk membubarkan pasukan dan menonaktifkan senjata mereka, kata perjanjian itu, tanpa menentukan jadwal.

Para pejabat pemerintah mengatakan perjanjian ini diharapkan akan ditandatangani di Manila pada 15 Oktober.

Presiden Aquino mengatakan pembentukan entitas politik baru itu harus melewati Kongres dan referendum untuk memastikan semua pemangku kepentingan akan terlibat dalam proses sebelum hal itu diterapkan.

Presiden menjelaskan kesepakatan itu sebagai peta jalan untuk mendirikan entitas politik baru yang akan diatur oleh umat Muslim di negara mayoritas Katolik itu.

Para pemimpin  Gereja Katolik menyambut baik berita itu, dengan mengatakan perjanjian itu adalah langkah untuk mencapai perdamaian di Mindanao.

“Kita telah banyak menderita dan setiap langkah kecil untuk perdamaian adalah tanda harapan untuk perdamaian,” kata Uskup Martin Jumoad dari Basilan. Namun, ia mengatakan masyarakat hendaknya dibimbing untuk menjalankan perjanjian tersebut.

“Kita harus waspada …. Harus ada pendidikan total,” kata prelatus itu. “Saya berharap ada penghormatan agama dalam Bangsamoro ini,” tambahnya.

Uskup Agung Orlando Quevedo dari Cotabato menyebut kerangka kerja perjanjian tersebut merupakan “puncak” dari “jalan yang panjang dan sulit menuju perdamaian.”

Ia mengatakan ia berharap perjanjian damai yang lebih permanen adalah “kesabaran, niat yang tulus, dan transparansi.”

Amerika Serikat juga menyambut baik perjanjian tersebut.

“Keberhasilan pelaksanaan perjanjian ini akan meningkatkan keamanan, stabilitas, dan pembangunan bagi rakyat Mindanao,” kata Duta Besar AS Harry Thomas Jr dalam sebuah pernyataan.

Dia mengatakan Amerika Serikat “akan terus mencari cara-cara untuk mendukung rakyat Mindanao sehingga mereka mempercepat pertumbuhan secara luas dan inklusif.”

Para pejabat Malaysia termasuk Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak
memfasilitasi pembicaraan damai tersebut.

Sumber: Real chance of peace as landmark deal is signed