Konferensi Waligereja Korea desak para calon presiden tegakkan nilai-nilai

Kemarin Konferensi Waligereja Korea mengirimkan proposal kebijakan kepada para calon presiden Korea Selatan, dengan meminta mereka untuk menunjukkan nilai-nilai Katolik dalam kampanye mereka.

Dokumen setebal 31 halaman itu berisi rekomendasi tentang berbagai hal dari kebebasan pers hingga lingkungan dan ekonomi, kata Pastor Hugo Park Jung-woo, sekretaris eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Korea.

“[Gereja memiliki] tugas untuk memberikan penilaian moral termasuk dalam bidang politik karena hak-hak dasar seseorang atau keselamatan nyawa manusia menuntut hal itu,” katanya.

Sembilan calon telah didaftarkan untuk bersaing dalam pemilu presiden pada 19 Desember, termasuk Park Geun-hye dari Partai Saenuri yang berkuasa dan Moon Sae-in dari Partai Persatuan Demokratik, partai oposisi.

Jajak pendapat belum lama ini telah menunjukkan kedua calon itu harus bersaing dengan Ahn Cheol-soo, seorang calon independen.

Para uskup juga menyerukan kepada para kandidat untuk menghapuskan hukuman mati.

Gereja juga telah meminta pemerintah mengubah atau mencabut Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak yang mengizinkan aborsi dalam kasus pemerkosaan, atau inses.

Pastor Park mengatakan pembangunan pangkalan militer kontroversial di Pulau Jeju dan PHK lebih dari 2.600 karyawan di sebuah pabrik mobil Ssangyong tahun 2009 menyusul bentrokan berdarah dengan pasukan keamanan juga termasuk dalam proposal kepada para calon presiden tersebut.

Pastor Park mengatakan PHK Ssangyong menunjukkan bahwa “sebuah kasus di mana pemodal menggunakan para karyawan sebagai sarana,” seraya menambahkan bahwa manusia tidak boleh dijadikan sarana demi tujuan komersial.

Lee Myung-bak, presiden Korea Selatan  saat ini, akan mundur pada akhir tahun setelah masa jabatannya berakhir.

Sumber:  Bishops make pre-election policy plea