Pemerintah setengah hati melindungi hak-hak masyarakat adat

30/10/2012

Pemerintah setengah hati melindungi hak-hak masyarakat adat thumbnail

Pastor Peter Aman OFM, Ketua INFO-JPIC

 

Perdebatan terjadi antara pejabat pemerintah dan sejumlah aktivis pemerhati 30 juta masyarakat adat terkait upaya perlindungan masyarakat adat di beberapa daerah seperti Papua, Kalimantan dan Sumatera yang menurut aktivis hak-haknya dilanggar dan menjadi korban dari ekpansi perusahaan-perusahaan perkebunan dan industri ekstraktif.

Sri Maharani Dwi Putri, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional (BPN), mengatakan, pemerintah pusat sudah berusaha memberi perlindungan kepada masyarakat adat, lewat pembentukan undang-undang yang menurutnya substansi undang-undang tersebut, “bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat adat”.

“Undang-undang kita telah menjamin perlindungan masyarakat adat. Kami tentu berupaya agar semua masyarakat kita dihargai, seiring dengan proses pembangunan yang terus berjalan”, katanya saat berbicara dalam seminar “Implementasi Rekomendasi Universal Periodic Review (UPR): Tantangan Untuk Pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia”, di Wisma Samadi, Klender, Jakarta Timur, Senin (29/10) yang diadakan oleh Franciscans International (FI) – organisasi HAM internasional  berbasis di Geneva, Swiss yang juga menjadi badan konsultatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Intern Franciscans for Justice, Peace and Integrity of Creation (INFO-JPIC).

Menurut Maharani, bila selama ini terjadi kasus-kasus yang merugikan posisi masyarakat adat, maka itu terjadi karena tidak adanya peraturan-peraturan daerah yang benar-benar menjamin kelestarian dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.

“Jadi bukan kesalahan pada undang-undang yang menjamin perlindungan terhadap mereka”, katanya.

Sementara itu, menurut Pastor Peter Aman OFM, ketua INFO-JPIC, berdasarkan fakta yang ditemukan  oleh anggota INFO-JPIC di Papua, Kalimantan, Sumatera dan juga di Flores, banyak warga masyarakat adat yang disingkirkan dan tanah mereka dirampas karena itu pemerintah tidak bisa hanya sekedar sampai pada pembuatan undang-undang.

“Mereka tidak berdaya melawan gempuran perusahan-perusahan yang berkolusi dengan pemerintah, terutama pemerintah lokal. Mereka dipaksa menyerahkan tanahnya, sebagian dicaplok untuk dibuat menjadi perkebunan-perkebunan dan daerah industri ekstraktif, seperti pertambangan”, katanya.

“Perhatikan implementasi undang-undang di lapangan. Persoalannya, ada gap yang besar antara apa yang digariskan undang-undang dan implementasi undang-undang itu”, tambah Pastor Peter.

Bruder Edy Rosaryanto OFM, ketua JPIC untuk Papua menyatakan bahwa banyak kasus pelanggaran HAM di Papua belum diselesaikan sampai saat ini oleh pemerintah Indonesia seperti kasus Wamena, Wasior dan Abepura.

Persoalan lain yang dihadapi oleh masyarakat adat adalah hilangnya hak mereka atas tanah yang selama ini telah menjadi sumber hidup dan identitas diri orang Papua untuk kepentingan pemerintah baik pusat maupun daerah, dan pengusaha. Contoh nyata yaitu hadirnya program MIFEE di Merauke.

Sejumlah masyarakat adat telah menolak program tersebut karena telah merasakan
dampak buruk yang diberikan namun pemerintah terus memaksakan program ini untuk terus dilaksanakan.

Dalam Sidang UPR di Jenewa, Swiss, Mei lalu, 15 negara anggota PBB mempertanyakan situasi HAM masyarakat adat di Papua, terutama menyangkut pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak keamanan, akses media dan
organisasi ke Papua dan perlindungan pembela HAM.

Namun, delegasi pemerintah  menolak rekomendasi tentang Papua dan masyarakat adat tersebut.

“Berdasarkan komposisi demografis yang ada, Pemerintah Indonesia tidak mengakui berlakunya konsep Masyarakat Adat seperti yang didefinisikan oleh Deklarasi PBB tentang Masyarakat Adat”, demikian tanggapan pemerintah terhadap rekomendasi UPR itu.

Ryan Dagur, Jakarta

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Umat Katolik desak polisi segera menangkap pelaku pemerkosaan biarawati
  2. Menghadapi diskriminasi dalam Gereja, Kristen Dalit mengadu ke PBB
  3. Paus desak uskup agung baru menjadi saksi yang berani
  4. Lahan parkir gereja dibuka untuk warga Muslim mengunjungi bazaar Ramadan
  5. Keluarga Kristen Pakistan dipukul dan diarak setelah dituduh melakukan penghujatan
  6. Pernikahan sesama jenis sulit dilakukan di Indonesia
  7. 15 tahun sahur bareng kaum pinggiran
  8. Terlepas dari keputusan AS, Filipina tidak setuju pernikahan gay
  9. Agama ramah dimulai dari diri sendiri
  10. Radikalisme akan tetap ada selama adanya ketidakadilan
  1. Renungan Hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  2. Pernikahan sesama jenis sulit dilakukan di Indonesia
  3. Keluarga Kristen Pakistan dipukul dan diarak setelah dituduh melakukan penghujatan
  4. Komite untuk HAM berat segera disahkan
  5. Pertemuan para uskup Asia bahas perubahan iklim
  6. 173 warga Uyghur tiba di Turki setelah dibebaskan dari tahanan Thailand
  7. Kemenag latih pengawas Madya Pendidikan Agama Katolik
  8. Bagi jemaat Ahmadiyah, Ramadan berarti kasih meski ada tekanan
  9. Lahan parkir gereja dibuka untuk warga Muslim mengunjungi bazaar Ramadan
  10. Umat Katolik desak polisi segera menangkap pelaku pemerkosaan biarawati
  1. 1) "Sekolah cinta kasih" untuk orang tua sebelum menikah, agar tahu mengasihi an...
    Said on 2015-06-24 06:48:00
  2. Suster2 di biara butuh penjaga keamanan wanita (satpam wanita) yang terlatih men...
    Said on 2015-06-23 04:35:00
  3. Memprihatinkan... masalah bisa dipecahkan hanya kalau banyak minat menjadi imam ...
    Said on 2015-06-19 06:15:00
  4. Ribut selalu soal puasa dan warung. Mungkin karena jengkel bahwa puasa itu diwa...
    Said on 2015-06-19 05:59:00
  5. Kita dukung Paus Fransiscus - titik. Sebagian penentang besar ada di Amerika.. ...
    Said on 2015-06-18 08:01:00
  6. Katanya, Australia memang mengakui menyuap. Paling tidak, jujur....
    Said on 2015-06-12 08:11:00
  7. Sudahlah, jangan terlalu vokal. Kekhawatiran sebaiknya tidak diucapkan.. Memang...
    Said on 2015-06-12 08:08:00
  8. Bpk Menteri Lukman pikiriannya lurus, tulus dan peduli. Masih ada saja orang bi...
    Said on 2015-06-12 07:45:00
  9. Bangga ada siswi dari Makassar terpilih dan diundang sebagai wakil Indonesia.. k...
    Said on 2015-06-12 07:35:00
  10. Takut para migran membawa penyakit? Memang harus di karantina dulu.. Australia ...
    Said on 2015-06-11 17:18:00
UCAN India Books Online