UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Pemerintah setengah hati melindungi hak-hak masyarakat adat

30/10/2012

Pemerintah setengah hati melindungi hak-hak masyarakat adat thumbnail

Pastor Peter Aman OFM, Ketua INFO-JPIC

 

Perdebatan terjadi antara pejabat pemerintah dan sejumlah aktivis pemerhati 30 juta masyarakat adat terkait upaya perlindungan masyarakat adat di beberapa daerah seperti Papua, Kalimantan dan Sumatera yang menurut aktivis hak-haknya dilanggar dan menjadi korban dari ekpansi perusahaan-perusahaan perkebunan dan industri ekstraktif.

Sri Maharani Dwi Putri, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional (BPN), mengatakan, pemerintah pusat sudah berusaha memberi perlindungan kepada masyarakat adat, lewat pembentukan undang-undang yang menurutnya substansi undang-undang tersebut, “bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat adat”.

“Undang-undang kita telah menjamin perlindungan masyarakat adat. Kami tentu berupaya agar semua masyarakat kita dihargai, seiring dengan proses pembangunan yang terus berjalan”, katanya saat berbicara dalam seminar “Implementasi Rekomendasi Universal Periodic Review (UPR): Tantangan Untuk Pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia”, di Wisma Samadi, Klender, Jakarta Timur, Senin (29/10) yang diadakan oleh Franciscans International (FI) – organisasi HAM internasional  berbasis di Geneva, Swiss yang juga menjadi badan konsultatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Intern Franciscans for Justice, Peace and Integrity of Creation (INFO-JPIC).

Menurut Maharani, bila selama ini terjadi kasus-kasus yang merugikan posisi masyarakat adat, maka itu terjadi karena tidak adanya peraturan-peraturan daerah yang benar-benar menjamin kelestarian dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.

“Jadi bukan kesalahan pada undang-undang yang menjamin perlindungan terhadap mereka”, katanya.

Sementara itu, menurut Pastor Peter Aman OFM, ketua INFO-JPIC, berdasarkan fakta yang ditemukan  oleh anggota INFO-JPIC di Papua, Kalimantan, Sumatera dan juga di Flores, banyak warga masyarakat adat yang disingkirkan dan tanah mereka dirampas karena itu pemerintah tidak bisa hanya sekedar sampai pada pembuatan undang-undang.

“Mereka tidak berdaya melawan gempuran perusahan-perusahan yang berkolusi dengan pemerintah, terutama pemerintah lokal. Mereka dipaksa menyerahkan tanahnya, sebagian dicaplok untuk dibuat menjadi perkebunan-perkebunan dan daerah industri ekstraktif, seperti pertambangan”, katanya.

“Perhatikan implementasi undang-undang di lapangan. Persoalannya, ada gap yang besar antara apa yang digariskan undang-undang dan implementasi undang-undang itu”, tambah Pastor Peter.

Bruder Edy Rosaryanto OFM, ketua JPIC untuk Papua menyatakan bahwa banyak kasus pelanggaran HAM di Papua belum diselesaikan sampai saat ini oleh pemerintah Indonesia seperti kasus Wamena, Wasior dan Abepura.

Persoalan lain yang dihadapi oleh masyarakat adat adalah hilangnya hak mereka atas tanah yang selama ini telah menjadi sumber hidup dan identitas diri orang Papua untuk kepentingan pemerintah baik pusat maupun daerah, dan pengusaha. Contoh nyata yaitu hadirnya program MIFEE di Merauke.

Sejumlah masyarakat adat telah menolak program tersebut karena telah merasakan
dampak buruk yang diberikan namun pemerintah terus memaksakan program ini untuk terus dilaksanakan.

Dalam Sidang UPR di Jenewa, Swiss, Mei lalu, 15 negara anggota PBB mempertanyakan situasi HAM masyarakat adat di Papua, terutama menyangkut pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak keamanan, akses media dan
organisasi ke Papua dan perlindungan pembela HAM.

Namun, delegasi pemerintah  menolak rekomendasi tentang Papua dan masyarakat adat tersebut.

“Berdasarkan komposisi demografis yang ada, Pemerintah Indonesia tidak mengakui berlakunya konsep Masyarakat Adat seperti yang didefinisikan oleh Deklarasi PBB tentang Masyarakat Adat”, demikian tanggapan pemerintah terhadap rekomendasi UPR itu.

Ryan Dagur, Jakarta

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pemerintah berpihak pada FPI menentang pernikahan beda agama
  2. Ulil: Umat Muslim yang percaya kata 'Allah' hanya untuk Islam adalah 'keliru'
  3. Para uskup isyaratkan untuk mengubah dokumen akhir Sinode
  4. Sinode berakhir dengan mempertegas ajaran Gereja
  5. Negara tidak boleh diam terkait aksi anarkis berbau agama
  6. Pengadilan Pakistan pertahankan hukuman mati terhadap seorang ibu Kristen
  7. Uskup Peraih Nobel Perdamaian doakan Jokowi-JK dalam Surat Terbuka
  8. Singapura menjadikan Tahun Evangelisasi Baru untuk Bunda Maria
  9. Jokowi-JK bersumpah pegang teguh UUD 1945
  10. Renungan Hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  1. Para kardinal bahas penderitaan orang Kristen di Timur Tengah
  2. Jadwal pemilu presiden Sri Lanka menghambat kunjungan Paus Fransiskus
  3. Presiden Jokowi hadapi setumpuk masalah HAM
  4. Indonesia kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB
  5. Pewartaan agama dinilai sensitif, SEJUK rilis buku “Mewartakan Agama”
  6. Institut Sekular Asia bertemu di Korea Selatan
  7. Sinode berakhir dengan mempertegas ajaran Gereja
  8. Ulil: Umat Muslim yang percaya kata ‘Allah’ hanya untuk Islam adalah ‘keliru’
  9. Paroki Santo Petrus di perbatasan Papua dikunjungi KSAD dan Pangdam Cendrawasih
  10. Meneropong keberagaman agama lewat media
  1. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  2. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  3. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  4. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  5. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  6. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  7. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  8. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
  9. Kita semua tertipu. Yang dikira dapat dipercayai pemerintahan yang baik ternyat...
    Said on 2014-09-30 10:19:00
  10. @donotchangemyname: baca dokumen2 Gereja yg terkait dgn hal tsb. Prinsip dan huk...
    Said Antonio on 2014-09-27 01:06:00
UCAN India Books Online