UCAN Indonesia Catholic Church News

Pemerintah setengah hati melindungi hak-hak masyarakat adat

30/10/2012

Pemerintah setengah hati melindungi hak-hak masyarakat adat thumbnail

Pastor Peter Aman OFM, Ketua INFO-JPIC

 

Perdebatan terjadi antara pejabat pemerintah dan sejumlah aktivis pemerhati 30 juta masyarakat adat terkait upaya perlindungan masyarakat adat di beberapa daerah seperti Papua, Kalimantan dan Sumatera yang menurut aktivis hak-haknya dilanggar dan menjadi korban dari ekpansi perusahaan-perusahaan perkebunan dan industri ekstraktif.

Sri Maharani Dwi Putri, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional (BPN), mengatakan, pemerintah pusat sudah berusaha memberi perlindungan kepada masyarakat adat, lewat pembentukan undang-undang yang menurutnya substansi undang-undang tersebut, “bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat adat”.

“Undang-undang kita telah menjamin perlindungan masyarakat adat. Kami tentu berupaya agar semua masyarakat kita dihargai, seiring dengan proses pembangunan yang terus berjalan”, katanya saat berbicara dalam seminar “Implementasi Rekomendasi Universal Periodic Review (UPR): Tantangan Untuk Pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia”, di Wisma Samadi, Klender, Jakarta Timur, Senin (29/10) yang diadakan oleh Franciscans International (FI) – organisasi HAM internasional  berbasis di Geneva, Swiss yang juga menjadi badan konsultatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Intern Franciscans for Justice, Peace and Integrity of Creation (INFO-JPIC).

Menurut Maharani, bila selama ini terjadi kasus-kasus yang merugikan posisi masyarakat adat, maka itu terjadi karena tidak adanya peraturan-peraturan daerah yang benar-benar menjamin kelestarian dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.

“Jadi bukan kesalahan pada undang-undang yang menjamin perlindungan terhadap mereka”, katanya.

Sementara itu, menurut Pastor Peter Aman OFM, ketua INFO-JPIC, berdasarkan fakta yang ditemukan  oleh anggota INFO-JPIC di Papua, Kalimantan, Sumatera dan juga di Flores, banyak warga masyarakat adat yang disingkirkan dan tanah mereka dirampas karena itu pemerintah tidak bisa hanya sekedar sampai pada pembuatan undang-undang.

“Mereka tidak berdaya melawan gempuran perusahan-perusahan yang berkolusi dengan pemerintah, terutama pemerintah lokal. Mereka dipaksa menyerahkan tanahnya, sebagian dicaplok untuk dibuat menjadi perkebunan-perkebunan dan daerah industri ekstraktif, seperti pertambangan”, katanya.

“Perhatikan implementasi undang-undang di lapangan. Persoalannya, ada gap yang besar antara apa yang digariskan undang-undang dan implementasi undang-undang itu”, tambah Pastor Peter.

Bruder Edy Rosaryanto OFM, ketua JPIC untuk Papua menyatakan bahwa banyak kasus pelanggaran HAM di Papua belum diselesaikan sampai saat ini oleh pemerintah Indonesia seperti kasus Wamena, Wasior dan Abepura.

Persoalan lain yang dihadapi oleh masyarakat adat adalah hilangnya hak mereka atas tanah yang selama ini telah menjadi sumber hidup dan identitas diri orang Papua untuk kepentingan pemerintah baik pusat maupun daerah, dan pengusaha. Contoh nyata yaitu hadirnya program MIFEE di Merauke.

Sejumlah masyarakat adat telah menolak program tersebut karena telah merasakan
dampak buruk yang diberikan namun pemerintah terus memaksakan program ini untuk terus dilaksanakan.

Dalam Sidang UPR di Jenewa, Swiss, Mei lalu, 15 negara anggota PBB mempertanyakan situasi HAM masyarakat adat di Papua, terutama menyangkut pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak keamanan, akses media dan
organisasi ke Papua dan perlindungan pembela HAM.

Namun, delegasi pemerintah  menolak rekomendasi tentang Papua dan masyarakat adat tersebut.

“Berdasarkan komposisi demografis yang ada, Pemerintah Indonesia tidak mengakui berlakunya konsep Masyarakat Adat seperti yang didefinisikan oleh Deklarasi PBB tentang Masyarakat Adat”, demikian tanggapan pemerintah terhadap rekomendasi UPR itu.

Ryan Dagur, Jakarta




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. VIDEO: Memahami Masyarakat China Modern
  2. Aung San Suu Kyi Lamban, Warga Muslim di Asia Kecewa
  3. Paus Akui Gereja Terlambat Menangani Pelecehan Seksual
  4. Menjadi Gembala “Berbau Ikan Asin”
  5. Pastor China Dipenjara Kasus Pencurian, Umat Mengatakan Dia Dijebak
  6. Diduga Karena Tekanan, Pemerintah Menutup Sebuah Misi Katolik di India
  7. Gempa Meksiko Menewaskan 11 Orang Saat Acara Pembaptisan
  8. Renungan Hari Minggu XXV Tahun A – 24 Sept 2017
  9. Partai Khunto Mundur, Timor-Leste Dipimpin Koalisi Minoritas
  10. Mgr Adrianus Sunarko Ditahbiskan Uskup Pangkalpinang Akhir Pekan Ini
  1. Pengertian radikal adalah konsep kebersamaan dlm Al-Quran dan hadist TDK boleh m...
    Said Ali Hanafiah on 2017-09-25 10:39:31
  2. Terima kasih atas masukannya Romo. Salam hangat...
    Said cnindonewsletter on 2017-09-18 16:37:16
  3. Koreksi: Sejak Oktober 2016, Superior Generale CDD bukan lagi R.P. Jhon Cia, ...
    Said Yustinus CDD on 2017-09-18 11:19:22
  4. Suster, perkenalkan saya Dame. Saya berumur 25 tahun dan saya sudah baptis katol...
    Said Parningotanna Dameria Siahaan on 2017-09-15 14:17:52
  5. kalau ada pohon yang tumbang sebab angin kencang, maka jangan salahkan angin yan...
    Said mursyid hasan on 2017-09-13 00:02:54
  6. Salam Kenal Sahabat seiman, Nama sy Antonius, tinggal di Jakarta Indonesia. Sy...
    Said Antonius on 2017-09-10 21:25:14
  7. Selamat siang Romo Indra Sanjaya. Di Wahyu 13:1 kitab deuterokanonik ada salah t...
    Said agus eko on 2017-09-10 14:04:11
  8. Infonya sangat bermanfaat. Semoga umat Katolik makin mencintai kitab suci.......
    Said Deo Reiki on 2017-09-07 08:31:09
  9. Selamat siang, Jika boleh saya meminta nomer telp ibu Angelic Dolly Pudjowati...
    Said Cornellia on 2017-09-04 15:26:00
  10. sejarah masa lalu, yang masih belum jelas keputusan dari Pemerintah, dan belum j...
    Said ANTONIUS NAIBAHO on 2017-09-02 17:16:52
UCAN India Books Online