UCAN Indonesia Catholic Church News
Tomorrows church today

Pemerintah setengah hati melindungi hak-hak masyarakat adat

30/10/2012

Pemerintah setengah hati melindungi hak-hak masyarakat adat thumbnail

Pastor Peter Aman OFM, Ketua INFO-JPIC

 

Perdebatan terjadi antara pejabat pemerintah dan sejumlah aktivis pemerhati 30 juta masyarakat adat terkait upaya perlindungan masyarakat adat di beberapa daerah seperti Papua, Kalimantan dan Sumatera yang menurut aktivis hak-haknya dilanggar dan menjadi korban dari ekpansi perusahaan-perusahaan perkebunan dan industri ekstraktif.

Sri Maharani Dwi Putri, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional (BPN), mengatakan, pemerintah pusat sudah berusaha memberi perlindungan kepada masyarakat adat, lewat pembentukan undang-undang yang menurutnya substansi undang-undang tersebut, “bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat adat”.

“Undang-undang kita telah menjamin perlindungan masyarakat adat. Kami tentu berupaya agar semua masyarakat kita dihargai, seiring dengan proses pembangunan yang terus berjalan”, katanya saat berbicara dalam seminar “Implementasi Rekomendasi Universal Periodic Review (UPR): Tantangan Untuk Pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia”, di Wisma Samadi, Klender, Jakarta Timur, Senin (29/10) yang diadakan oleh Franciscans International (FI) – organisasi HAM internasional  berbasis di Geneva, Swiss yang juga menjadi badan konsultatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Intern Franciscans for Justice, Peace and Integrity of Creation (INFO-JPIC).

Menurut Maharani, bila selama ini terjadi kasus-kasus yang merugikan posisi masyarakat adat, maka itu terjadi karena tidak adanya peraturan-peraturan daerah yang benar-benar menjamin kelestarian dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.

“Jadi bukan kesalahan pada undang-undang yang menjamin perlindungan terhadap mereka”, katanya.

Sementara itu, menurut Pastor Peter Aman OFM, ketua INFO-JPIC, berdasarkan fakta yang ditemukan  oleh anggota INFO-JPIC di Papua, Kalimantan, Sumatera dan juga di Flores, banyak warga masyarakat adat yang disingkirkan dan tanah mereka dirampas karena itu pemerintah tidak bisa hanya sekedar sampai pada pembuatan undang-undang.

“Mereka tidak berdaya melawan gempuran perusahan-perusahan yang berkolusi dengan pemerintah, terutama pemerintah lokal. Mereka dipaksa menyerahkan tanahnya, sebagian dicaplok untuk dibuat menjadi perkebunan-perkebunan dan daerah industri ekstraktif, seperti pertambangan”, katanya.

“Perhatikan implementasi undang-undang di lapangan. Persoalannya, ada gap yang besar antara apa yang digariskan undang-undang dan implementasi undang-undang itu”, tambah Pastor Peter.

Bruder Edy Rosaryanto OFM, ketua JPIC untuk Papua menyatakan bahwa banyak kasus pelanggaran HAM di Papua belum diselesaikan sampai saat ini oleh pemerintah Indonesia seperti kasus Wamena, Wasior dan Abepura.

Persoalan lain yang dihadapi oleh masyarakat adat adalah hilangnya hak mereka atas tanah yang selama ini telah menjadi sumber hidup dan identitas diri orang Papua untuk kepentingan pemerintah baik pusat maupun daerah, dan pengusaha. Contoh nyata yaitu hadirnya program MIFEE di Merauke.

Sejumlah masyarakat adat telah menolak program tersebut karena telah merasakan
dampak buruk yang diberikan namun pemerintah terus memaksakan program ini untuk terus dilaksanakan.

Dalam Sidang UPR di Jenewa, Swiss, Mei lalu, 15 negara anggota PBB mempertanyakan situasi HAM masyarakat adat di Papua, terutama menyangkut pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak keamanan, akses media dan
organisasi ke Papua dan perlindungan pembela HAM.

Namun, delegasi pemerintah  menolak rekomendasi tentang Papua dan masyarakat adat tersebut.

“Berdasarkan komposisi demografis yang ada, Pemerintah Indonesia tidak mengakui berlakunya konsep Masyarakat Adat seperti yang didefinisikan oleh Deklarasi PBB tentang Masyarakat Adat”, demikian tanggapan pemerintah terhadap rekomendasi UPR itu.

Ryan Dagur, Jakarta




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Diskriminasi terhadap LGBT terus menguat di Indonesia
  2. Uskup desak warga Filipina tidak lupa pelajaran darurat militer
  3. Paus Fransiskus nikmati lagu dari Indonesia
  4. Caritas Keuskupan Bandung bantu korban banjir bandang di Kabupaten Garut
  5. Bupati resmikan Gereja Katolik Santo Yosep Kemantan
  6. Universitas Katolik pertama dibuka di Vietnam
  7. Uskup desak umat Katolik bantu keluarga korban perang melawan narkoba
  8. Uskup minta umat Katolik miliki Kitab Suci dan mewartakan
  9. Kelompok Buddha garis keras Myanmar protes komisi tentang Rohingya
  10. Pemuda yang hendak bakar gereja di Bombana ditetapkan sebagai tersangka
  1. Nampaknya penduduk di Kalimantan lebih toleran......
    Said Jenny Marisa on 2016-09-23 09:07:47
  2. Kekejaman semakin banyak terjadi, apa sebabnya? Mengerikan membaca berita sekar...
    Said Jenny Marisa on 2016-09-16 16:28:43
  3. Untuk mencegah umat di keuskupan mati karenanya, harus dipasang poster yang jela...
    Said Jenny Marisa on 2016-09-13 13:45:12
  4. Semua aparat pemerintah daerah dan TNI POLRI di negri ini kehilangan tenaga..?...
    Said Agus giyai on 2016-09-13 11:14:00
  5. Semua aparat pemerintah daerah,TNI POLRI yang bertugas di negri ini, kehilangan ...
    Said Agus giyai on 2016-09-13 11:08:57
  6. Mengapa perempuan dibenci dan diperlakukan dengan kejam... Apakah laki laki itu ...
    Said Jenny Marisa on 2016-09-12 12:16:03
  7. hebatttt sr Nia saudariku.....
    Said holiq on 2016-09-10 23:47:46
  8. Soal menghukum orang bukan urusan saya, tetapi toh tidak dapat diam saja. Menir...
    Said Jenny Marisa on 2016-09-09 20:01:47
  9. Profisiat Mgr.... Semoga Tuhan sentiasa menaungi dan melindungi Bapa Uskup dalam...
    Said Permata on 2016-09-04 17:51:22
  10. Bagaimana doa melepaskan kuasa iblis...
    Said pkoing on 2016-09-04 01:06:09
UCAN India Books Online