Presiden ajak semua pihak perangi terorisme

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin menyerukan agar pemerintah dan masyarakat  benar-benar mencegah penyebaran paham terorisme, menyusul tendensi meningkatnya aksi teror dan penangkapan sejumlah teroris beberapa waktu terakhir.

“Saya ingin ajak dan serukan dan instruksikan agar kita tetap melakukan langkah pencegahan untuk tidak terjadi lagi aksi itu di masa mendatang. Bila ada aksi itu segera ditindak dan pelakunya dibawa ke pengadilan,” kata Yudhoyono dalam keterangan pers di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta  sebelum bertolak ke Inggris dan Laos untuk kunjungan kerja hingga 6 November.

Menurutnya, pencegahan dan penanggulangan aksi teror harus terus dilakukan dan merupakan tanggung jawab semua pihak, tidak hanya kepolisian dan aparat keamanan lainnya.

“Saya ingin ajak dan serukan bagi keluarga di tanah air terus bimbing putra-putri untuk tidak melakukan kejahatan teroris”, ujarnya.

Ia juga meminta agar masyarakat tidak abai pada lingkungan sekitarnya bila ada hal-hal yang mencurigakan, seperti aktivitas orang-orang yang mencurigakan di malam hari hendaknya masyarakat bisa melaporkan pada aparat keamanan.

“Lingkungan masyarakat harus mencegah, tidak boleh apatis, harus punya kepekaan. Dan para pemimpin agama membimbing dengan terampil dan menyerukan agar tidak melakukan aksi seperti itu,” kata Presiden.

Ia juga mengimbau masyarakat internasional untuk tidak mentolerir aksi-aksi yang bisa memancing sentimen agama dan juga pelecehan terhadap nilai-nilai agama dalam berbagai bentuk sehingga tidak dijadikan alasan untuk terjadinya aksi-aksi teror yang kerap mengatasnamakan agama.

Sementara itu, menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Ansyad Mbai, penyebab merebaknya aksi teror, salah satunya karena masih berkembangnya ideologi-ideologi radikal di tengah masyarakat.

“Ideologi radikal dapat membantu perekrutan sel-sel baru teroris. Bagi Indonesia ini salah satu pekerjaan besar. Teroris bisa kita tangkap hari ini, namun pada hari yang sama juga bisa jadi banyak orang yang direkrut,” katanya.

Oleh karena itu, katanya, BNPT selain fokus pada upaya penanganan terpidana terorisme melalui program deradikalisasi juga melakukan sosialisasi pada masyarakat agar ideologi radikal ini tidak menyebar dan penganutnya bertambah.

Saat ini, BNPT menyiapkan program untuk pencegahan paham radikal ini dengan membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 15 provinsi yang dinilai merupakan tempat rawan berkembangnya ideologi radikal dan rawan aksi terorisme, seperti Bali, Maluku, Jawa dan Aceh.

“Forum ini berfungsi untuk mendiskusikan berbagai persoalan terkait pencegahan terorisme di daerah, dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan dan sejumlah unsur lainnya”, jelasnya.

Ryan Dagur, Jakarta