Warga Rohingya menghadapi masa depan yang suram

Setelah seminggu akibat kekerasan tak terduga yang terjadi belum lama ini, orang-orang Rohingya terus menghadapi pergolakan dan masa depan yang suram.

Bentrokan pekan lalu di beberapa bagian Rakhine telah menewaskan sedikitnya 88 orang dan memaksa sekitar 28.000 meninggalkan rumah-rumah mereka. Sementara pertempuran dilaporkan telah mereda di zona utama konflik, dan perkembangan diplomatik tidak membawa kabar baik.

Pada Senin Pemerintah Bangladesh mengatakan kepada Pemerintah Myanmar untuk menangani para pengungsi Rohingya, seraya menambahkan berbagai akses ke negaranya akan tetap ditutup bagi para pengungsi yang berusaha menyeberangi perbatasan.

Menteri Luar Negeri Dipu Moni mengatakan pemerintah Myanmar harus menjamin keamanan dan keselamatan rakyatnya.

“Kami perlu memastikan bahwa isu Rohingya di Myanmar tidak menciptakan masalah bagi Bangladesh,” kata wanita itu.

Komentar Moni muncul ketika PBB mengimbau Bangladesh untuk membuka perbatasannya bagi orang-orang yang melarikan diri dari aksi kekerasan terbaru.

Dhaka mengatakan negaranya telah mengalami berulang kali masuknya warga Rohingya dari negara bagian Rakhine akibat bentrokan.

Pada akhir pekan pihak berwenang Bangladesh menutup perbatasan bagian tenggara negara itu di distrik Cox Bazar, dengan memulangkan kembali lebih dari 50 pengungsi dan mencegah 3.000 orang untuk menyeberangi Sungai Naf, batas maritim, dengan menggunakan kapal nelayan.

“Menurut petunjuk pemerintah, kami harus bersiaga tinggi untuk menghalangi para pengungsi Rohingya. Kami tidak akan membiarkan mereka masuk,” kata Ruhul Amin, administrator distrik itu di Cox Bazar.

Sementara itu, Surin Pitsuwan, Sekjen Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengingatkan bahwa masalah Rohingya dapat menggoyahkan kawasan Asia Tenggara.

“Mereka [para Rohingya] saat ini berada di bawah tekanan luar biasa dan menderita. Jika masyarakat internasional, termasuk ASEAN, tidak mampu meredakan tekanan dan penderitaan itu, [mereka] bisa menjadi radikal  dan seluruh kawasan itu bisa tidak stabil, termasuk Selat Malaka,” katanya di Jakarta kemarin.

Dia menambahkan bahwa Selat Malaka telah menjadi salah satu faktor ekonomi yang paling penting di kawasan Asia Tenggara. Jalur laut ini berfungsi sebagai saluran pengiriman utama antara India dan Samudra Pasifik, dan menghubungkan perekonomian Asia seperti India, Cina, Jepang dan Korea Selatan.

“Hal yang harus dilakukan adalah melakukan pendekatan kemanusiaan, untuk membebaskan mereka dari belenggu kemiskinan, terisolasi dan pemindahan secara paksa,” lanjutnya.

Namun, ia sepakat dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh. Ia mengatakan pemerintah Myanmar harus menyelesaikan keamanan, politik, hak asasi manusia dan isu-isu demokrasi.

Dia melihat isu Rohingya bukan sebagai konflik agama antara Muslim dan Buddha. “Tempat ini adalah strategis dan masalah keamanan,” katanya. “Kita harus sangat berhati-hati.”

Sumber: More talk but no relief for Rohingyas