UCAN Indonesia Catholic Church News

UU Ormas ancam eksistensi Organisasi Keagamaan

05/11/2012

UU Ormas ancam eksistensi Organisasi Keagamaan thumbnail

Romo Antonius Benny Susetyo

 

Keberadaan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (UU Ormas) dinilai membahayakan eksistensi organisasi keagamaan.

Hal itu disampaikan oleh Koalisi Kemerdekaan Berserikat dan Berekspresi (KKBB) dalam konferensi pers tentang “Penolakan RUU Ormas”, di Wahid Institute, Jakarta Pusat, belum lama ini.

“Lembaga-lembaga keagamaan akan diatur, diintervensi oleh Pemerintah. Jadi ini berbahaya bagi ormas-ormas keagamaan. Eksistensinya akan terancam,” ujar perwakilan KKBB Romo Antonius Benny Susetyo, sekretaris eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia dalam konferensi pers tersebut.

Maka dari itu, tegas Romo Benny, RUU Ormas harus ditolak karena hal itu tidak dibutuhkan untuk saat ini.

RUU Ormas memiliki banyak efek buruk, salah satunya dana publik yang dikelola organisasi harus dilaporkan ke pemerintah tak terkecuai kotak amal masjid atau sumbangan keagamaan.

Menurut Romo Benny, salah satu pasal dalam RUU Ormas yakni Pasal 34 ayat 2 mengatur kewajiban melaporkan dan mendapat persetujuan pemerintah untuk sumbangan dana dari sumber manapun, dan ini berlaku bagi seluruh organisasi manapun.

“Untuk menginventarisisr dana publik kemanusian harus dilaporkan, dan diaudit di Mendagri. Termasuk kotak amal masjid. Jelas saja organisasi keagamaan bisa terancam eksistensinya, karena mempunyai logika sendiri,” lanjut imam itu.

Direktur Eksekutif Human Rihts Working Group  (HRWG) Choirul Anam menambahkan, bukan saja kotak amal yang didapat dari publik yang harus dilaporkan, media yang selama ini mengelola dana publik untuk korban bencana alam, tak serta merta digunakan untuk itu.

“Karena pemerintah bisa mengintervensi dana publik itu untuk apa. Misalnya, dana publik yang diperuntukkan untuk banjir, kemudian dialihkan untuk  lainnya. Jika arahan pemerintah itu ditolak, media akan kena sanksi,” kata Choirul.

Merujuk pasal di atas, organisasi yang mendapat dana publik, misalnya, bisa mendapatkan dana atau tidak tergantung dari keputusan pemerintah. Namun, hal ini membuka ruang aparat yang korup, dengan menciptakan peluang korupsi yang baru.

KKBB terdiri dari beberapa LSM diantaranya Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (Yappika), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Wahid Institute, Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Indonesia Parliamentary Center (IPC), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam).

  • http://www.facebook.com/melki.dio Melki Dio

    Menurut saya bunyi pasal yang bertentangan tersebut diatas direfisi dulu, saya tidak setuju UU Ormas ditolak secara keseluruhan.., ingat UU Ormas yang baru hadir karena adanya Ormas2 yang selama ini seenaknya berbuat anarkis, contoh ormas FPI…

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Romo Magnis: Pemeluk agama tak sama dengan pendukung bola
  2. Jika Gairah Hidup Anda Redup, Nyalakan dengan Ini
  3. Kehadiran minoritas harus memberi arti bagi mayoritas
  4. Umat Katolik di Tiongkok desak bebaskan uskup lansia yang sakit dan lama dipenjara
  5. Tanggapan Gereja Katolik Asia terhadap Laudato si' dalam mengatasi perubahan iklim
  6. Prioritas, pewartaan, sentuhan kasih mencerminkan latar belakang Paus Fransiskus
  7. TV María akan menampilkan acara untuk anak-anak, orang muda
  8. Kardinal Hong Kong: Ia tidak diundang ke Sinode tentang Keluarga
  9. Kelompok Religius luncurkan website menentang perdagangan manusia
  10. Para uskup AS belajar isu migran di Malaysia
  1. Sekolah di Timor Leste masih berjuang dengan kebutuhan dasar
  2. Gereja Katolik dukung aksi mogok nasional pekerja di India
  3. Gereja: UU Ras dan Agama Myanmar bisa menimbulkan perpecahan
  4. Cendikiawan Muslim: Pemerintah harus mengambil langkah pemblokiran situs radikal
  5. Tanggapan Gereja Katolik Asia terhadap Laudato si’ dalam mengatasi perubahan iklim
  6. Umat Katolik di Tiongkok desak bebaskan uskup lansia yang sakit dan lama dipenjara
  7. Hadiri HUT Paroki Salib Suci, Azizah jadi ikon pluralisme
  8. Pemenang Magsaysay Award dinilai sebagai ‘pahlawan modern’ di Asia
  9. Komnas HAM desak pelaku diadili
  10. Para demonstran menuntut akhiri kekerasan terhadap komunitas Kristen di India
  1. Kapan Tiongkok itu jadi negera yang normal - sehat lahir batin?...
    Said on 2015-09-03 08:54:00
  2. Tentu saja kesibukan sebatas Liturgi - Altar, perlu diimbangi dengan ketegasan p...
    Said sani@ on 2015-08-21 11:51:00
  3. Silahkan baca di teks ini selengkapnya...terima kasih.. http://www.mirifica.net...
    Said on 2015-08-19 14:30:00
  4. “Dalam perjalanan ke depan, Gereja Katolik memandang bahwa pemerintah dan para p...
    Said kristiadjirahardjo on 2015-08-17 10:55:00
  5. Undangan kepada Bapa Suci dr Menag unt berkunjung ke Indonesia,tentu sangat meng...
    Said tarcisius fenfat on 2015-08-15 10:51:00
  6. Menuju keteraturan......
    Said on 2015-08-14 16:46:00
  7. Baik sekali kalau Bpk Menteri kunjung ke Vatikan.....
    Said on 2015-08-14 16:45:00
  8. Salut kepada menteri agama t ksi atas upayanya utk mengundang bp paus franciskus...
    Said Eduardus on 2015-08-13 13:29:00
  9. Roma 10:9: Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan...
    Said mietiaw69 on 2015-07-29 14:34:00
  10. Pemerintah terus mengundang investor - dan tentu akan memberi izin untuk itu. S...
    Said on 2015-07-29 07:50:00
UCAN India Books Online