UCAN Indonesia Catholic Church News

UU Ormas ancam eksistensi Organisasi Keagamaan

05/11/2012

UU Ormas ancam eksistensi Organisasi Keagamaan thumbnail

Romo Antonius Benny Susetyo

 

Keberadaan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (UU Ormas) dinilai membahayakan eksistensi organisasi keagamaan.

Hal itu disampaikan oleh Koalisi Kemerdekaan Berserikat dan Berekspresi (KKBB) dalam konferensi pers tentang “Penolakan RUU Ormas”, di Wahid Institute, Jakarta Pusat, belum lama ini.

“Lembaga-lembaga keagamaan akan diatur, diintervensi oleh Pemerintah. Jadi ini berbahaya bagi ormas-ormas keagamaan. Eksistensinya akan terancam,” ujar perwakilan KKBB Romo Antonius Benny Susetyo, sekretaris eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia dalam konferensi pers tersebut.

Maka dari itu, tegas Romo Benny, RUU Ormas harus ditolak karena hal itu tidak dibutuhkan untuk saat ini.

RUU Ormas memiliki banyak efek buruk, salah satunya dana publik yang dikelola organisasi harus dilaporkan ke pemerintah tak terkecuai kotak amal masjid atau sumbangan keagamaan.

Menurut Romo Benny, salah satu pasal dalam RUU Ormas yakni Pasal 34 ayat 2 mengatur kewajiban melaporkan dan mendapat persetujuan pemerintah untuk sumbangan dana dari sumber manapun, dan ini berlaku bagi seluruh organisasi manapun.

“Untuk menginventarisisr dana publik kemanusian harus dilaporkan, dan diaudit di Mendagri. Termasuk kotak amal masjid. Jelas saja organisasi keagamaan bisa terancam eksistensinya, karena mempunyai logika sendiri,” lanjut imam itu.

Direktur Eksekutif Human Rihts Working Group  (HRWG) Choirul Anam menambahkan, bukan saja kotak amal yang didapat dari publik yang harus dilaporkan, media yang selama ini mengelola dana publik untuk korban bencana alam, tak serta merta digunakan untuk itu.

“Karena pemerintah bisa mengintervensi dana publik itu untuk apa. Misalnya, dana publik yang diperuntukkan untuk banjir, kemudian dialihkan untuk  lainnya. Jika arahan pemerintah itu ditolak, media akan kena sanksi,” kata Choirul.

Merujuk pasal di atas, organisasi yang mendapat dana publik, misalnya, bisa mendapatkan dana atau tidak tergantung dari keputusan pemerintah. Namun, hal ini membuka ruang aparat yang korup, dengan menciptakan peluang korupsi yang baru.

KKBB terdiri dari beberapa LSM diantaranya Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (Yappika), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Wahid Institute, Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Indonesia Parliamentary Center (IPC), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam).

  • http://www.facebook.com/melki.dio Melki Dio

    Menurut saya bunyi pasal yang bertentangan tersebut diatas direfisi dulu, saya tidak setuju UU Ormas ditolak secara keseluruhan.., ingat UU Ormas yang baru hadir karena adanya Ormas2 yang selama ini seenaknya berbuat anarkis, contoh ormas FPI…

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Umat Katolik diminta ambil bagian dalam reformasi Paus Fransiskus
  2. Uskup Tiongkok berusia 89 tahun pimpin protes pembongkaran salib
  3. Tantangan dan masa depan kaum religius di Asia Tenggara
  4. Sekularisme, kemajuan teknologi pengaruhi panggilan religius di Asia Timur
  5. Uskup: Kunjungan Paus ke Korea Selatan masih berdampak
  6. Pertemuan JESCOM Asia-Pasifik ke-15 di Australia
  7. Presiden: Toleransi penting bagi bangsa yang majemuk
  8. Ahok: Pertemuan lintas agama penting mengatasi prasangka buruk
  9. Polisi Filipina serang pengungsi di gereja
  10. Khatib dan pendeta diharapkan hindari khotbah provokatif
  1. Pertemuan JESCOM Asia-Pasifik ke-15 di Australia
  2. Paroki harus manfaatkan FKUB
  3. Tahun ini 100.000 pengguna narkoba akan direhabilitasi
  4. Yesuit bantu sekolah rusak akibat gempa di Nepal
  5. Pemimpin Gereja sambut baik pembebasan pria Kristen terkait penghujatan
  6. RIP, Uskup Emeritus Prajasuta MSF wafat
  7. Gereja Katolik harus ‘semakin berani bersuara’ soal perubahan iklim: KWI
  8. Selama liburan Paus Fransiskus pilih bersantai di kediamannya
  9. Mengenakan kerudung dan salib, biarawati ini dilarang ikut ujian
  10. Lembaga kemanusiaan kecam pemblokiran bantuan untuk pengungsi
  1. Pemerintah terus mengundang investor - dan tentu akan memberi izin untuk itu. S...
    Said on 2015-07-29 07:50:00
  2. Negara Cina tidak mau menjadi warga bumi yang mudah bergaul..sepanjang masa. Ama...
    Said on 2015-07-25 08:12:00
  3. Papua itu besar, jauh di perbatasan, kurang peminat yang mau berdedikasi di desa...
    Said on 2015-07-25 08:01:00
  4. Yang salah ya salah dan harus masuk penjara. Jangan anggap enteng percikan api ....
    Said on 2015-07-24 08:25:00
  5. Sayang anak itu alami (kekerasan itu abnormal).. tapi kalau pemerintah mulai kew...
    Said on 2015-07-24 08:16:00
  6. Kalau masyarakat mau mengatur seenaknya, untuk apa ada bupati, DPRD dsb.? Merek...
    Said on 2015-07-24 08:04:00
  7. Benar, harus tertib pada aturan dan tata kota. Semoga dimengerti sebelum ditind...
    Said on 2015-07-24 07:49:00
  8. Apa sebabnya Cina soal agama bersikap sangat terbelakang? Tidak cocok dengan ke...
    Said on 2015-05-26 10:35:00
  9. Ya... mengapa tidak? Waktunya "rise and shine"......
    Said on 2015-05-19 08:35:00
  10. Malaysia, Indonesia berlomba membuang migran, ya? Saya bayangkan dipantai laut a...
    Said on 2015-05-19 08:31:00
UCAN India Books Online