UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Directory | A service of UCA News

UU Ormas ancam eksistensi Organisasi Keagamaan

05/11/2012

UU Ormas ancam eksistensi Organisasi Keagamaan thumbnail

Romo Antonius Benny Susetyo

 

Keberadaan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (UU Ormas) dinilai membahayakan eksistensi organisasi keagamaan.

Hal itu disampaikan oleh Koalisi Kemerdekaan Berserikat dan Berekspresi (KKBB) dalam konferensi pers tentang “Penolakan RUU Ormas”, di Wahid Institute, Jakarta Pusat, belum lama ini.

“Lembaga-lembaga keagamaan akan diatur, diintervensi oleh Pemerintah. Jadi ini berbahaya bagi ormas-ormas keagamaan. Eksistensinya akan terancam,” ujar perwakilan KKBB Romo Antonius Benny Susetyo, sekretaris eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia dalam konferensi pers tersebut.

Maka dari itu, tegas Romo Benny, RUU Ormas harus ditolak karena hal itu tidak dibutuhkan untuk saat ini.

RUU Ormas memiliki banyak efek buruk, salah satunya dana publik yang dikelola organisasi harus dilaporkan ke pemerintah tak terkecuai kotak amal masjid atau sumbangan keagamaan.

Menurut Romo Benny, salah satu pasal dalam RUU Ormas yakni Pasal 34 ayat 2 mengatur kewajiban melaporkan dan mendapat persetujuan pemerintah untuk sumbangan dana dari sumber manapun, dan ini berlaku bagi seluruh organisasi manapun.

“Untuk menginventarisisr dana publik kemanusian harus dilaporkan, dan diaudit di Mendagri. Termasuk kotak amal masjid. Jelas saja organisasi keagamaan bisa terancam eksistensinya, karena mempunyai logika sendiri,” lanjut imam itu.

Direktur Eksekutif Human Rihts Working Group  (HRWG) Choirul Anam menambahkan, bukan saja kotak amal yang didapat dari publik yang harus dilaporkan, media yang selama ini mengelola dana publik untuk korban bencana alam, tak serta merta digunakan untuk itu.

“Karena pemerintah bisa mengintervensi dana publik itu untuk apa. Misalnya, dana publik yang diperuntukkan untuk banjir, kemudian dialihkan untuk  lainnya. Jika arahan pemerintah itu ditolak, media akan kena sanksi,” kata Choirul.

Merujuk pasal di atas, organisasi yang mendapat dana publik, misalnya, bisa mendapatkan dana atau tidak tergantung dari keputusan pemerintah. Namun, hal ini membuka ruang aparat yang korup, dengan menciptakan peluang korupsi yang baru.

KKBB terdiri dari beberapa LSM diantaranya Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (Yappika), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Wahid Institute, Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Indonesia Parliamentary Center (IPC), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam).

  • http://www.facebook.com/melki.dio Melki Dio

    Menurut saya bunyi pasal yang bertentangan tersebut diatas direfisi dulu, saya tidak setuju UU Ormas ditolak secara keseluruhan.., ingat UU Ormas yang baru hadir karena adanya Ormas2 yang selama ini seenaknya berbuat anarkis, contoh ormas FPI…

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Paus menyerukan doa bagi orang Kristen yang eksodus dari Mosul
  2. Pengadilan Tinggi bela orang Kristen terkait CD yang menggunakan kata "Allah"
  3. Mengenal agama Baha'i yang sedang dikaji pemerintah Indonesia
  4. Paus Fransiskus akan makan siang bersama dengan 20 orang muda Katolik Asia
  5. Jokowi-JK diingatkan soal kelompok a-nasional
  6. Jokowi menangi Pilpres 2014
  7. Berpolitik tanpa bermusuhan: Natsir dan IJ Kasimo
  8. Tokoh lintas agama ajak seluruh elemen bangsa untuk menerima hasil Pilpres
  9. Kelompok masyarakat sipil dukung penetapan Pilpres oleh KPU
  10. Komunitas Sant’Egidio adakan buka puasa dengan warga Muslim yang kurang mampu
  1. Renungan hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  2. Wanita Sudan yang nyaris dieksekusi karena pindah agama bertemu Paus Fransiskus
  3. Paus Fransiskus akan makan siang bersama dengan 20 orang muda Katolik Asia
  4. Komunitas Sant’Egidio refleksikan pelayanan mereka bersama uskup, imam dan suster
  5. ISIS mengejar orang Kristen yang melarikan diri dari Mosul
  6. Jokowi-JK diingatkan soal kelompok a-nasional
  7. Mengenal agama Baha’i yang sedang dikaji pemerintah Indonesia
  8. Presiden Baru dan Krisis Lingkungan
  9. Presiden terpilih didesak agar tetap pegang janji terkait HAM
  10. Kelompok masyarakat sipil dukung penetapan Pilpres oleh KPU
  1. How can the state prohibits the use of Allah word, whereas the word is universal...
    Said y3 on 2014-07-14 14:51:00
  2. Good news. I have been in South Korea and several time attended Misa in Myongdon...
    Said y3 on 2014-07-14 14:40:00
  3. Tks Romo Uskup tercinta...
    Said Y3 on 2014-07-10 07:31:00
  4. very cool monsinyur...
    Said Y3 on 2014-07-10 07:23:00
  5. Aku ingin komentar namun diluar topik yang seenarnya. Namun ini menggangu pikira...
    Said Yohannes on 2014-07-08 17:53:00
  6. Kira2 FPI dan Kader PDIP garang yang mana ya.....kalo FPI yg diswiping tempat2 m...
    Said Wanto on 2014-07-05 18:19:00
  7. Amin...
    Said Cahya Nugroho on 2014-07-03 16:35:00
  8. Ini versi yang lebih lengkap dari pada yang sudah-sudah saya baca di media OL la...
    Said Dwi Prass on 2014-07-02 19:46:00
  9. sistem pemimpin dunia ini sudah akan berakhir. maka semua yg terjadi memang har...
    Said jojo on 2014-06-30 15:08:00
  10. Good article...
    Said yebambang on 2014-06-27 05:05:00
UCAN India Books Online