UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Directory | A service of UCA News

PBB desak pemerintah atasi masalah diskriminasi agama

14/11/2012

PBB desak pemerintah atasi masalah diskriminasi agama thumbnail

Navanethem Pillay (Foto: Sebastianus Gaguk)

 

Pemerintah Indonesia mesti menjamin kebebasan bagi setiap kelompok agama, menyusul kian meningkat dan tidak adanya tindakan tegas untuk mengakiri diskriminasi terhadap beberapa kelompok minoritas, demikian kata Komisaris Tinggi HAM PBB Navanethem Pillay di Jakarta kemarin.

“Dalam hal agama, Undang-Undang Dasar Indonesia menjunjung prinsip (non-diskriminasi ), dengan menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih dan melaksanakan agama sesuai pilihannya…. Pada saat yang bersamaan, semua ini dapat hilang jika tindakan tegas tidak diambil dalam menanggapi tingkat kekerasan yang terus meningkat, kebencian terhadap minoritas agama dan  interpretasi sempit serta ekstrim mengenai Islam”, kata Pillay dalam konferensi pers yang berlangsung di perwakilan Kantor PBB, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Pillay bertemu dengan  Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dan Sekretaris-Jenderal Kementerian Agama. Selain itu, ia juga bertemu dengan hakim dari Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung dari Mahkamah Agung, perwakilan Indonesia di mekanisme HAM ASEAN, Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), lembaga HAM nasional, Tim Negara di PBB serta anggota korps diplomatik.

Pada Minggu lalu, Pillay juga  bertemu dengan perwakilan komunitas Ahmadiyah, GKI Yasmin, HKBP Filadelfia, Syiah dan penganut kepercayaan.

“Saya sedih mendengar tindakan-tindakan kekerasan, pengusiran paksa, penolakan pemberian kartu tanda pengenal, bentuk-bentuk diskriminasi lainnya dan pelecehan terhadap mereka”, katanya.

Pillay juga menyayangkan tindakan aparat pemerintah yang tidak berhasil memberi kebebasan kepada semua warga.

“Saya juga sedih mendengarkan bahwa polisi terus gagal dalam memberikan perlindungan yang layak dalam kasus-kasus ini’, katanya.

Menurutnya, tentu saja isu-isu mengenai kekerasan dalam komunitas bersifat kompleks dan tidak mudah untuk diselesaikan.

“Namun, saya khususnya prihatin atas pernyataan-pernyataan para pejabat yang mendukung diskriminasi agama”, jelasnya.

Ia merekomendasikan agar Indonesia melakukan amandamen atau pencabutan Undang-Undang Penistaan Agama tahun 1965, Keputusan Menteri tahun 1969 dan 2006 mengenai pembangunan rumah ibadah dan kerukunan beragama, dan Keputusan Bersama Menteri tahun 2008 mengenai Ahmadiyah.

Salah satu pengikut Syiah, Ummi Kalsum – yang juga istri Tajul Muluk, pimpinan kelompok Syiah, Sampang Jawa Timur yang pada Juli lalu divonis penjara 2 tahun karena tuduhan menodai agama Islam – berharap banyak pada kedatangan Pillay ini.

Ia ingin agar pemerintah memperhatikan nasib ratusan warga Syiah di Sampang, Jawa Timur yang hingga kini masih berada di tempat pengungsian di Gelanggang Olahraga Sampang setelah mereka diserang oleh kelompok anti-Syiah pada akhir Agustus lalu dimana saat itu 2 orang warga meninggal dan puluhan rumah dibakar.

“Semoga apa yang disampaikan Pillay dapat dilaksanakan oleh pemerintah kita dan menganggap persoalan yang kami hadapi sebagai persoalan serius”, katanya.

Apalagi, menurutnya, selama di pengungsian, mereka terus mendapat intimidasi dari kelompok anti-Syiah, berupa ancaman pembunuhan bila mereka tetap mau berpegang pada ajaran aliran Syiah.

“Bahkan, sekitar 30-an warga kami  pada minggu lalu dipaksa menandatangi surat pernyataan bahwa mereka akan meninggalkan ajaran Syiah”.

Sementara itu, juru bicara GKI Yasmin Bona Sigalingging berharap, presiden segera mengambil langkah untuk mengatasai persoalan pembangunan gereja mereka yang sampai saat ini masih terkendala oleh Walikota Bogor, Diani Budiarto.

“Presiden sebagai kepala negara kiranya bijak mengatasi persoalan ini. Seruan PBB tentu saja menjadi ultimatum bahwa kebebasan beragama di Indonesia sudah terancam”, katanya.

Menurut Sigalingging, pemerintah perlu menegaskan wibawanya dengan menghormati hukum, berhubung sesuai keputusa MA, gereja mereka sudah diputuskan untuk didirikan.

“Negara seharusnya menegakkan hukum dan berani melawan tuntutan kelompok-kelompok intoleran”, katanya.

Ryan Dagur, Jakarta

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Dipaksa pindah agama dan bayar pajak, warga Kristen tinggalkan Mosul
  2. Presiden Baru dan Krisis Lingkungan
  3. Konflik Israel-Palestina bukan perang agama
  4. Capres Jokowi berkunjung ke KWI
  5. Ribuan orang turun ke jalan menentang serangan terhadap para biarawati Katolik
  6. Anak Indonesia butuh keteladanan
  7. Paus menyerukan doa bagi orang Kristen yang eksodus dari Mosul
  8. Misa Syukur dipimpin uskup yang tak diakui Vatikan diprotes para seminaris
  9. Pengadilan Tinggi bela orang Kristen terkait CD yang menggunakan kata "Allah"
  10. Para suster Misionaris Cinta Kasih terus bekerja di Gaza
  1. Presiden Baru dan Krisis Lingkungan
  2. Presiden terpilih didesak agar tetap pegang janji terkait HAM
  3. Kelompok masyarakat sipil dukung penetapan Pilpres oleh KPU
  4. Para suster Misionaris Cinta Kasih terus bekerja di Gaza
  5. Jokowi-JK harus pilih menteri yang dukung masyarakat adat
  6. Anak Indonesia butuh keteladanan
  7. Jokowi menangi Pilpres 2014
  8. Mahfud: Prabowo tidak akan menang di MK
  9. Hari Anak Nasional, 795 anak pidana dapatkan remisi
  10. Ribuan orang turun ke jalan menentang serangan terhadap para biarawati Katolik
  1. How can the state prohibits the use of Allah word, whereas the word is universal...
    Said y3 on 2014-07-14 14:51:00
  2. Good news. I have been in South Korea and several time attended Misa in Myongdon...
    Said y3 on 2014-07-14 14:40:00
  3. Tks Romo Uskup tercinta...
    Said Y3 on 2014-07-10 07:31:00
  4. very cool monsinyur...
    Said Y3 on 2014-07-10 07:23:00
  5. Aku ingin komentar namun diluar topik yang seenarnya. Namun ini menggangu pikira...
    Said Yohannes on 2014-07-08 17:53:00
  6. Kira2 FPI dan Kader PDIP garang yang mana ya.....kalo FPI yg diswiping tempat2 m...
    Said Wanto on 2014-07-05 18:19:00
  7. Amin...
    Said Cahya Nugroho on 2014-07-03 16:35:00
  8. Ini versi yang lebih lengkap dari pada yang sudah-sudah saya baca di media OL la...
    Said Dwi Prass on 2014-07-02 19:46:00
  9. sistem pemimpin dunia ini sudah akan berakhir. maka semua yg terjadi memang har...
    Said jojo on 2014-06-30 15:08:00
  10. Good article...
    Said yebambang on 2014-06-27 05:05:00
UCAN India Books Online