UCAN Indonesia Catholic Church News
ENRICH YOUR SPIRITUAL LIFE

PBB desak pemerintah atasi masalah diskriminasi agama

14/11/2012

PBB desak pemerintah atasi masalah diskriminasi agama thumbnail

Navanethem Pillay (Foto: Sebastianus Gaguk)

 

Pemerintah Indonesia mesti menjamin kebebasan bagi setiap kelompok agama, menyusul kian meningkat dan tidak adanya tindakan tegas untuk mengakiri diskriminasi terhadap beberapa kelompok minoritas, demikian kata Komisaris Tinggi HAM PBB Navanethem Pillay di Jakarta kemarin.

“Dalam hal agama, Undang-Undang Dasar Indonesia menjunjung prinsip (non-diskriminasi ), dengan menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih dan melaksanakan agama sesuai pilihannya…. Pada saat yang bersamaan, semua ini dapat hilang jika tindakan tegas tidak diambil dalam menanggapi tingkat kekerasan yang terus meningkat, kebencian terhadap minoritas agama dan  interpretasi sempit serta ekstrim mengenai Islam”, kata Pillay dalam konferensi pers yang berlangsung di perwakilan Kantor PBB, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Pillay bertemu dengan  Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dan Sekretaris-Jenderal Kementerian Agama. Selain itu, ia juga bertemu dengan hakim dari Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung dari Mahkamah Agung, perwakilan Indonesia di mekanisme HAM ASEAN, Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), lembaga HAM nasional, Tim Negara di PBB serta anggota korps diplomatik.

Pada Minggu lalu, Pillay juga  bertemu dengan perwakilan komunitas Ahmadiyah, GKI Yasmin, HKBP Filadelfia, Syiah dan penganut kepercayaan.

“Saya sedih mendengar tindakan-tindakan kekerasan, pengusiran paksa, penolakan pemberian kartu tanda pengenal, bentuk-bentuk diskriminasi lainnya dan pelecehan terhadap mereka”, katanya.

Pillay juga menyayangkan tindakan aparat pemerintah yang tidak berhasil memberi kebebasan kepada semua warga.

“Saya juga sedih mendengarkan bahwa polisi terus gagal dalam memberikan perlindungan yang layak dalam kasus-kasus ini’, katanya.

Menurutnya, tentu saja isu-isu mengenai kekerasan dalam komunitas bersifat kompleks dan tidak mudah untuk diselesaikan.

“Namun, saya khususnya prihatin atas pernyataan-pernyataan para pejabat yang mendukung diskriminasi agama”, jelasnya.

Ia merekomendasikan agar Indonesia melakukan amandamen atau pencabutan Undang-Undang Penistaan Agama tahun 1965, Keputusan Menteri tahun 1969 dan 2006 mengenai pembangunan rumah ibadah dan kerukunan beragama, dan Keputusan Bersama Menteri tahun 2008 mengenai Ahmadiyah.

Salah satu pengikut Syiah, Ummi Kalsum – yang juga istri Tajul Muluk, pimpinan kelompok Syiah, Sampang Jawa Timur yang pada Juli lalu divonis penjara 2 tahun karena tuduhan menodai agama Islam – berharap banyak pada kedatangan Pillay ini.

Ia ingin agar pemerintah memperhatikan nasib ratusan warga Syiah di Sampang, Jawa Timur yang hingga kini masih berada di tempat pengungsian di Gelanggang Olahraga Sampang setelah mereka diserang oleh kelompok anti-Syiah pada akhir Agustus lalu dimana saat itu 2 orang warga meninggal dan puluhan rumah dibakar.

“Semoga apa yang disampaikan Pillay dapat dilaksanakan oleh pemerintah kita dan menganggap persoalan yang kami hadapi sebagai persoalan serius”, katanya.

Apalagi, menurutnya, selama di pengungsian, mereka terus mendapat intimidasi dari kelompok anti-Syiah, berupa ancaman pembunuhan bila mereka tetap mau berpegang pada ajaran aliran Syiah.

“Bahkan, sekitar 30-an warga kami  pada minggu lalu dipaksa menandatangi surat pernyataan bahwa mereka akan meninggalkan ajaran Syiah”.

Sementara itu, juru bicara GKI Yasmin Bona Sigalingging berharap, presiden segera mengambil langkah untuk mengatasai persoalan pembangunan gereja mereka yang sampai saat ini masih terkendala oleh Walikota Bogor, Diani Budiarto.

“Presiden sebagai kepala negara kiranya bijak mengatasi persoalan ini. Seruan PBB tentu saja menjadi ultimatum bahwa kebebasan beragama di Indonesia sudah terancam”, katanya.

Menurut Sigalingging, pemerintah perlu menegaskan wibawanya dengan menghormati hukum, berhubung sesuai keputusa MA, gereja mereka sudah diputuskan untuk didirikan.

“Negara seharusnya menegakkan hukum dan berani melawan tuntutan kelompok-kelompok intoleran”, katanya.

Ryan Dagur, Jakarta

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. KWI: Masih banyak yang perlu diupayakan untuk mewujudkan kerukunan
  2. Renungan Hari Minggu Prapaskah I/C Bersama Pastor Bill Grimm
  3. Pengaruh Islam merambat ke sekolah-sekolah misi di Malaysia
  4. Kerukunan umat beragama tahun 2015 capai poin 75,36
  5. Para uskup memperingatkan terhadap prevalensi pornografi cyber
  6. Ratusan calon imam diterjunkan untuk membersihkan lingkungan
  7. Perarakan Salib IYD 2016 disambut secara adat
  8. Kardinal Tagle kecam para politisi menjelang pemilu Filipina
  9. Karitas India menandai awal Prapaskah dengan kampanye menyelamatkan alam
  10. Gereja Katolik bantu korban banjir dan longsor
  1. Yah, mengapa sulit sekali mengajarkan kebersihan? Seperti mengajarkan kebersiha...
    Said donotchangemyname on 2016-02-12 11:04:00
  2. Anda benar juga......
    Said donotchangemyname on 2016-02-11 11:51:00
  3. Menurut hemat saya kok sah saja ya?? ... ini jadi heboh karena yg undang orang k...
    Said San Rho on 2016-02-10 09:49:00
  4. Menurut hemat saya kok sah saja ya?? ... ini jadi heboh karena yg undang orang k...
    Said San Rho on 2016-02-10 09:48:00
  5. Jadilah DONATUR Gereja, agar mereka datang kepadamu. Dan wartakanlah Injil dala...
    Said Hans Bolo on 2016-02-09 18:25:00
  6. Ya memang mengejutkan.. Sekarang yang penting: semoga pernikahan mereka awet!...
    Said donotchangemyname on 2016-02-09 14:24:00
  7. Semoga segala berjalan baik tanpa halangan apapun......
    Said donotchangemyname on 2016-02-02 09:22:00
  8. Salam. Saya menyebarkan tulisan saya tentang penghapusan hukuman mati. Kita bang...
    Said anton bele on 2016-01-27 19:45:00
  9. Susah kalau alam tidak bersahabat.. Andaikan bisa menemukan beberapa sumber air ...
    Said donotchangemyname on 2016-01-22 14:35:00
  10. Mungkin Taliban tidak suka ada orang2 yang pandai.. agar merekalah menang antara...
    Said donotchangemyname on 2016-01-21 09:37:00
UCAN India Books Online