UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

PBB desak pemerintah atasi masalah diskriminasi agama

14/11/2012

PBB desak pemerintah atasi masalah diskriminasi agama thumbnail

Navanethem Pillay (Foto: Sebastianus Gaguk)

 

Pemerintah Indonesia mesti menjamin kebebasan bagi setiap kelompok agama, menyusul kian meningkat dan tidak adanya tindakan tegas untuk mengakiri diskriminasi terhadap beberapa kelompok minoritas, demikian kata Komisaris Tinggi HAM PBB Navanethem Pillay di Jakarta kemarin.

“Dalam hal agama, Undang-Undang Dasar Indonesia menjunjung prinsip (non-diskriminasi ), dengan menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih dan melaksanakan agama sesuai pilihannya…. Pada saat yang bersamaan, semua ini dapat hilang jika tindakan tegas tidak diambil dalam menanggapi tingkat kekerasan yang terus meningkat, kebencian terhadap minoritas agama dan  interpretasi sempit serta ekstrim mengenai Islam”, kata Pillay dalam konferensi pers yang berlangsung di perwakilan Kantor PBB, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Pillay bertemu dengan  Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dan Sekretaris-Jenderal Kementerian Agama. Selain itu, ia juga bertemu dengan hakim dari Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung dari Mahkamah Agung, perwakilan Indonesia di mekanisme HAM ASEAN, Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), lembaga HAM nasional, Tim Negara di PBB serta anggota korps diplomatik.

Pada Minggu lalu, Pillay juga  bertemu dengan perwakilan komunitas Ahmadiyah, GKI Yasmin, HKBP Filadelfia, Syiah dan penganut kepercayaan.

“Saya sedih mendengar tindakan-tindakan kekerasan, pengusiran paksa, penolakan pemberian kartu tanda pengenal, bentuk-bentuk diskriminasi lainnya dan pelecehan terhadap mereka”, katanya.

Pillay juga menyayangkan tindakan aparat pemerintah yang tidak berhasil memberi kebebasan kepada semua warga.

“Saya juga sedih mendengarkan bahwa polisi terus gagal dalam memberikan perlindungan yang layak dalam kasus-kasus ini’, katanya.

Menurutnya, tentu saja isu-isu mengenai kekerasan dalam komunitas bersifat kompleks dan tidak mudah untuk diselesaikan.

“Namun, saya khususnya prihatin atas pernyataan-pernyataan para pejabat yang mendukung diskriminasi agama”, jelasnya.

Ia merekomendasikan agar Indonesia melakukan amandamen atau pencabutan Undang-Undang Penistaan Agama tahun 1965, Keputusan Menteri tahun 1969 dan 2006 mengenai pembangunan rumah ibadah dan kerukunan beragama, dan Keputusan Bersama Menteri tahun 2008 mengenai Ahmadiyah.

Salah satu pengikut Syiah, Ummi Kalsum – yang juga istri Tajul Muluk, pimpinan kelompok Syiah, Sampang Jawa Timur yang pada Juli lalu divonis penjara 2 tahun karena tuduhan menodai agama Islam – berharap banyak pada kedatangan Pillay ini.

Ia ingin agar pemerintah memperhatikan nasib ratusan warga Syiah di Sampang, Jawa Timur yang hingga kini masih berada di tempat pengungsian di Gelanggang Olahraga Sampang setelah mereka diserang oleh kelompok anti-Syiah pada akhir Agustus lalu dimana saat itu 2 orang warga meninggal dan puluhan rumah dibakar.

“Semoga apa yang disampaikan Pillay dapat dilaksanakan oleh pemerintah kita dan menganggap persoalan yang kami hadapi sebagai persoalan serius”, katanya.

Apalagi, menurutnya, selama di pengungsian, mereka terus mendapat intimidasi dari kelompok anti-Syiah, berupa ancaman pembunuhan bila mereka tetap mau berpegang pada ajaran aliran Syiah.

“Bahkan, sekitar 30-an warga kami  pada minggu lalu dipaksa menandatangi surat pernyataan bahwa mereka akan meninggalkan ajaran Syiah”.

Sementara itu, juru bicara GKI Yasmin Bona Sigalingging berharap, presiden segera mengambil langkah untuk mengatasai persoalan pembangunan gereja mereka yang sampai saat ini masih terkendala oleh Walikota Bogor, Diani Budiarto.

“Presiden sebagai kepala negara kiranya bijak mengatasi persoalan ini. Seruan PBB tentu saja menjadi ultimatum bahwa kebebasan beragama di Indonesia sudah terancam”, katanya.

Menurut Sigalingging, pemerintah perlu menegaskan wibawanya dengan menghormati hukum, berhubung sesuai keputusa MA, gereja mereka sudah diputuskan untuk didirikan.

“Negara seharusnya menegakkan hukum dan berani melawan tuntutan kelompok-kelompok intoleran”, katanya.

Ryan Dagur, Jakarta

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Sikap PMKRI tak hadiri undangan Watimpres dapat sanjungan
  2. Ratusan demonstran berbaris meminta pengesahan amademen konstitusi
  3. Penganiayaan orang Kristen di Zhejiang lebih parah dari data sebelumnya: China Aid
  4. Keadilan sulit dipahami terkait pembunuhan para aktivis lingkungan
  5. Presiden Jokowi tutup KAA, kecam terorisme atas nama agama
  6. Petisi online, selamatkan korban human trafficking Mary Jane
  7. Menag masih persoalkan batasan agama RUU PUB
  8. Otoritas Malaysia desak pemimpin Gereja memasang kembali salib
  9. Keluarga dan diplomat ajukan PK terakhir untuk menyelamatkan terpidana mati kasus narkoba
  10. NIIS dan Janji Surga
  1. Terpidana mati Katolik sudah terima “ritus terakhir”
  2. Umat Katolik KAJ diajak mendoakan para terpidana mati
  3. Kasih wanita Katolik Tiongkok terhadap anak terlantar menginspirasi anaknya menjadi imam
  4. Jesuit bantu korban gempa di Nepal
  5. Warga Filipina mengadakan tuguran untuk berdoa bagi Mary Jane
  6. Wapres: Prostitusi “online” atau tidak, bawah umur atau atas umur, tetap dilarang
  7. Ratusan demonstran berbaris meminta pengesahan amademen konstitusi
  8. KWI: Hukum untuk melindungi kehidupan, bukan menghilangkan kehidupan
  9. Kisah tentang penderitaan keluarga Mary Jane di Filipina
  10. Petisi online, selamatkan korban human trafficking Mary Jane
  1. Selalu ada Kartini di setiap zaman......
    Said Viktor Sagala on 2015-04-28 14:58:00
  2. Ya pak Kalla, tolong Anda bantu Pak Jokowi yang masih muda dalam segala hal deng...
    Said on 2015-04-28 09:58:00
  3. Istilah "kedaulatan hukum" seperti arti Kudus saja.. bukan! Sekarang dengan kep...
    Said on 2015-04-28 09:52:00
  4. Benar, setiap detik adalah baik untuk pengampunan. Terima kasih untuk petisi An...
    Said on 2015-04-28 09:35:00
  5. Beberapa tahun lagi kita akan meninggalkan bumi termasuk Indonesia. Pada waktu ...
    Said on 2015-04-24 08:03:00
  6. Diharap Bapak Menteri menyertakan pemuka agama lain disamping pemuka agama Islam...
    Said on 2015-04-24 07:52:00
  7. Orang berniat kurang baik takut pada simbol Salib Kristen... entah takut kejatuh...
    Said on 2015-04-23 07:55:00
  8. Senyum manis Kartini Susi penuh kasih pada bundanya... Siapa duga pada suatu har...
    Said on 2015-04-23 07:45:00
  9. Saya rasa saat yang tepat memohon grasi untuk Mary Jane dan yang lain adalah wak...
    Said on 2015-04-21 08:23:00
  10. Inilah orang kudus dewasa ini,, mereka mengorbankan diri tanpa takut dan dengan ...
    Said Boni Farneubun on 2015-04-19 06:56:00
UCAN India Books Online