UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

PBB desak pemerintah atasi masalah diskriminasi agama

14/11/2012

PBB desak pemerintah atasi masalah diskriminasi agama thumbnail

Navanethem Pillay (Foto: Sebastianus Gaguk)

 

Pemerintah Indonesia mesti menjamin kebebasan bagi setiap kelompok agama, menyusul kian meningkat dan tidak adanya tindakan tegas untuk mengakiri diskriminasi terhadap beberapa kelompok minoritas, demikian kata Komisaris Tinggi HAM PBB Navanethem Pillay di Jakarta kemarin.

“Dalam hal agama, Undang-Undang Dasar Indonesia menjunjung prinsip (non-diskriminasi ), dengan menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih dan melaksanakan agama sesuai pilihannya…. Pada saat yang bersamaan, semua ini dapat hilang jika tindakan tegas tidak diambil dalam menanggapi tingkat kekerasan yang terus meningkat, kebencian terhadap minoritas agama dan  interpretasi sempit serta ekstrim mengenai Islam”, kata Pillay dalam konferensi pers yang berlangsung di perwakilan Kantor PBB, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Pillay bertemu dengan  Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dan Sekretaris-Jenderal Kementerian Agama. Selain itu, ia juga bertemu dengan hakim dari Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung dari Mahkamah Agung, perwakilan Indonesia di mekanisme HAM ASEAN, Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), lembaga HAM nasional, Tim Negara di PBB serta anggota korps diplomatik.

Pada Minggu lalu, Pillay juga  bertemu dengan perwakilan komunitas Ahmadiyah, GKI Yasmin, HKBP Filadelfia, Syiah dan penganut kepercayaan.

“Saya sedih mendengar tindakan-tindakan kekerasan, pengusiran paksa, penolakan pemberian kartu tanda pengenal, bentuk-bentuk diskriminasi lainnya dan pelecehan terhadap mereka”, katanya.

Pillay juga menyayangkan tindakan aparat pemerintah yang tidak berhasil memberi kebebasan kepada semua warga.

“Saya juga sedih mendengarkan bahwa polisi terus gagal dalam memberikan perlindungan yang layak dalam kasus-kasus ini’, katanya.

Menurutnya, tentu saja isu-isu mengenai kekerasan dalam komunitas bersifat kompleks dan tidak mudah untuk diselesaikan.

“Namun, saya khususnya prihatin atas pernyataan-pernyataan para pejabat yang mendukung diskriminasi agama”, jelasnya.

Ia merekomendasikan agar Indonesia melakukan amandamen atau pencabutan Undang-Undang Penistaan Agama tahun 1965, Keputusan Menteri tahun 1969 dan 2006 mengenai pembangunan rumah ibadah dan kerukunan beragama, dan Keputusan Bersama Menteri tahun 2008 mengenai Ahmadiyah.

Salah satu pengikut Syiah, Ummi Kalsum – yang juga istri Tajul Muluk, pimpinan kelompok Syiah, Sampang Jawa Timur yang pada Juli lalu divonis penjara 2 tahun karena tuduhan menodai agama Islam – berharap banyak pada kedatangan Pillay ini.

Ia ingin agar pemerintah memperhatikan nasib ratusan warga Syiah di Sampang, Jawa Timur yang hingga kini masih berada di tempat pengungsian di Gelanggang Olahraga Sampang setelah mereka diserang oleh kelompok anti-Syiah pada akhir Agustus lalu dimana saat itu 2 orang warga meninggal dan puluhan rumah dibakar.

“Semoga apa yang disampaikan Pillay dapat dilaksanakan oleh pemerintah kita dan menganggap persoalan yang kami hadapi sebagai persoalan serius”, katanya.

Apalagi, menurutnya, selama di pengungsian, mereka terus mendapat intimidasi dari kelompok anti-Syiah, berupa ancaman pembunuhan bila mereka tetap mau berpegang pada ajaran aliran Syiah.

“Bahkan, sekitar 30-an warga kami  pada minggu lalu dipaksa menandatangi surat pernyataan bahwa mereka akan meninggalkan ajaran Syiah”.

Sementara itu, juru bicara GKI Yasmin Bona Sigalingging berharap, presiden segera mengambil langkah untuk mengatasai persoalan pembangunan gereja mereka yang sampai saat ini masih terkendala oleh Walikota Bogor, Diani Budiarto.

“Presiden sebagai kepala negara kiranya bijak mengatasi persoalan ini. Seruan PBB tentu saja menjadi ultimatum bahwa kebebasan beragama di Indonesia sudah terancam”, katanya.

Menurut Sigalingging, pemerintah perlu menegaskan wibawanya dengan menghormati hukum, berhubung sesuai keputusa MA, gereja mereka sudah diputuskan untuk didirikan.

“Negara seharusnya menegakkan hukum dan berani melawan tuntutan kelompok-kelompok intoleran”, katanya.

Ryan Dagur, Jakarta

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Uskup Suwatan undang Paus Fransiskus ke Manado
  2. Menteri Agama: Pemimpin bisa berasal dari kalangan mana pun
  3. Kardinal Kriengsak: 'Sekularisme' merupakan wajah setan
  4. Pastor dikenal sebagai pejuang lingkungan tantang Bupati Rotok
  5. Imam Yesuit India yang diculik di Afghanistan telah dibebaskan
  6. Mengenal hukuman mati di Asia Tenggara
  7. Presiden FABC memberi penghormatan kepada 21 orang Kristen yang dipenggal sebagai martir
  8. Taiwan dikunjungi uskup tak diakui Vatikan, muncul spekulasi hubungan Sino-Vatikan
  9. Syafii Maarif: tingkatkan toleransi terhadap pemimpin beda keyakinan
  10. Konferensi Waligereja Filipina serukan doa dalam menanggapi tuduhan kudeta
  1. Taiwan dikunjungi uskup tak diakui Vatikan, muncul spekulasi hubungan Sino-Vatikan
  2. Renungan Hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  3. RUU Perlindungan Umat Beragama akan atur syarat agama
  4. Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap perempuan
  5. Di Mindanao, anak-anak pengungsi menanggung beban konflik
  6. Kitab Suci dijadikan jantung kehidupan Gereja Cina
  7. Serangan anti-Kristen terus terjadi di India meskipun jaminan perdana menteri
  8. Menteri Agama: Pemimpin bisa berasal dari kalangan mana pun
  9. Syafii Maarif: tingkatkan toleransi terhadap pemimpin beda keyakinan
  10. Denominasi Gereja termasuk Katolik dukung Kongres X GAMKI
  1. Seorang Misioner sejati yang sangat langka pada zaman sekarang. Hidup Romo Caro...
    Said Sary on 2015-02-25 07:35:00
  2. Kalau boleh usul, sebaiknya praktek yang dilakukan di Aceh tetap di Aceh, jangan...
    Said on 2015-02-24 10:46:00
  3. Saya beranggapan ada side effect dari adanya hukuman mati (bukan efek jera). Di...
    Said on 2015-02-24 10:43:00
  4. Hari Valentine sesungguhnya adalah perayaan atau lebih tepatnya kenangan akan ke...
    Said jane on 2015-02-18 06:25:00
  5. Yang haram bukan hari nya valetine nya tapi manusia nya. Kalau cuma mikir nya ng...
    Said Guess on 2015-02-16 11:21:00
  6. Tentu semua negara harus berupaya yang semestinya; sebetulnya tiap pemerintah ya...
    Said on 2015-02-11 07:05:00
  7. Saya percaya ensiklik akan diterbitkan oleh Paus Fransiskus karena situasi yang...
    Said sr.yustina on 2015-02-08 08:42:00
  8. Boleh saja melarang jika di tempat publik, tetapi jaminlah kalau perayaan diadak...
    Said on 2015-01-14 07:48:00
  9. Saya selalu beranggapan bahwa kecelakaan tidak perlu terjadi... Bahwasanya terja...
    Said on 2015-01-14 07:44:00
  10. Alangkah indahnya nanti kalau ada pemimpin baik.. semoga terus demikian....
    Said on 2015-01-14 07:30:00
UCAN India Books Online