UCAN Indonesia Catholic Church News
SEASON

Pemerintah akan evaluasi proses rekruitmen buruh migran

06/12/2012

Pemerintah akan evaluasi proses rekruitmen buruh migran thumbnail

 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar kemarin mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja di luar negeri, terutama di Malaysia menyusul terjadinya peristiwa penyekapan puluhan tenaga kerja perempuan di Malaysia oleh sebuah agen tenaga kerja ilegal baru-baru ini.

“Kita meminta agar Polri lebih agresif lagi untuk menangkap pelaku-pelaku pengiriman TKI ilegal yang mengarah pada aksi trafficking“, kata Muhaimin di Jakarta.

Ia mengacu kepada kasus penyekapan berbulan-bulan terhadap 105 pekerja migran perempuan,  95 orang di antaranya asal Indonesia, 6 dari Filipina dan 5 dari Kamboja di sebuah gedung dan dipaksa bekerja dari rumah ke rumah tanpa mendapat upah. Polisi Malaysia berhasil membebaskan mereka dan menangkap 12 pekerja Agensi Pekerjaan (AP) Sentosa, agen yang menangani mereka.

Tenaga kerja ini masuk ke Malaysia dalam beberapa bulan terakhir secara ilegal yang membuat mereka rentan terhadap aksi kekerasan.

“Mereka dikirim bekerja setiap pagi ke rumah-rumah di sekitar lokasi gedung sebagai pembantu rumah tangga. Saat malam, mereka disekap,” kata Direktur Imigrasi Selangor, Amran Ahmad, seperti dikutip The Star.

Para perempuan itu mengaku, agen pencari kerja yang merekrut mereka mengambil gaji mereka sebagai uang muka untuk jasa perekrutan. Uang yang diambil setara dengan tujuh bulan gaji. Para pembantu rumah tangga ini menerima gaji 230 dollar AS atau sekitar Rp 2,2 juta per bulan.

Iskandar mengatakan, selama ini pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada para calon buruh migran agar jangan bekerja di luar negeri jika tidak sesuai dengan prosedur resmi yang ada. Namun, ia mengakui bahwa sosialisasi yang lebih masif masih harus dilakukan, begitu juga dengan peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan semua pihak terkait.

“Jangan percaya pada rayuan bahwa berangkat secara ilegal itu murah. Apa pun alasannya itu merupakan penipuan yang nantinya ujung-ujung lebih mahal karena ada biaya transpor tak resmi dan banyak pungutan liar,” kata Muhaimin.

Untuk mengurangi buruh migrant ilegal, pemerintah juga terus berusaha memperkecil biaya penempatan tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri, mulai dari biaya persiapan, pelatihan, transportasi dan biaya lainnya.

Selain perlindungan dalam negeri, Muhaimin juga meminta pemerintah Malaysia agar dapat meningkatkan komitmennya dalam meningkatkan aspek perlindungan buruh migran dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam mempekerjakan buruh migran.

Ia menambahkan, pemerintah Indonesia dan Malaysia akan segera melakukan pertemuan dan rapat secara bilateral untuk membicarakan semua permasalahan ketenagakerjaan yang dijadwalkan pada akhir Desember.

Nur Harsono, Kordinator Divisi Advokasi Kebijakan Migrant Care menyebutkan, tak dapat dipungkiri, selama ini pengiriman buruh migrant banyak dilakukan oleh pihak swasta yang berlaku sebagai calo.

“Fakta di lapangan yang kami temukan, buruh migran dimanfaatkan oleh agen penyalur yang nakal. Selain memungut dana yang umumnya 4 juta rupiah sebelum berangkat, agen juga mendapatkan uang dari hasil potongan gaji setelah buruh migran bekerja. Waktu pulang pun, mereka masih juga diperas, ditagih uang oleh agen, tanpa alasan yang jelas”.

Menurut Harsono, kejadian seperti ini tidak akan terulang, jika pemerintah memotong jaringan para calo.

“Selama calo masih ada, maka buruh migran kita akan terus diperas”, katanya.

Ryan Dagur, Jakarta




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Delegasi Indonesia meriahkan WYD di Polandia
  2. Para uskup Timor Leste ingin memperbaiki liturgi
  3. Gereja diminta ikut mengawasi penggunaan dana desa
  4. Tiongkok akan tutup gereja selama KTT G20
  5. Pakistan mengambil langkah mengakhiri ‘pembunuhan demi kehormatan’
  6. Ratusan OMK Malaysia turut berpartisipasi di WYD
  7. Menggunakan Injil untuk perubahan sosial
  8. Romo Magnis: Peristiwa pelanggaran HAM 1965 digolongkan sebagai genosida
  9. Pemuda Katolik: Jokowi tak banyak janji, tapi kerja
  10. Menjelang IYD 2016, OMK gelar pentas seni
  1. Semoga berhasil ditiadakan.....
    Said Jenny Marisa on 2016-07-26 19:50:21
  2. Pengawasan dana desa?? Bukannya itu urusan pemerintah?...
    Said Jenny Marisa on 2016-07-26 17:08:38
  3. Jangan kareta kesalahan satu orang, ratusan orang dikorbankan. Kalau memang yang...
    Said brian on 2016-07-25 11:16:27
  4. Hanya Mao Ze Dong yang mereka idolakan... tidak ada yang lebih baik... Buat kita...
    Said Jenny Marisa on 2016-07-15 10:18:37
  5. Motornya jenis matic, pengendaranya jenis apa ya?...
    Said Jenny Marisa on 2016-07-08 09:37:42
  6. Upaya menjalin persahabatan tentu baik dan yang mengacaukannya, salah. Namun, a...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-21 10:44:28
  7. Romo Magnis mengatakan terus terang, yang mungkin tidak enak didengar....
    Said Jenny Marisa on 2016-06-21 08:07:15
  8. Ini baru bisa mengatakan selamat berbuka puasa, karena tidak ada yang mengusik.....
    Said Jenny Marisa on 2016-06-15 12:22:52
  9. Membuat UU tidak bisa baik karena niatnya sudah tidak adil Legislator bergelar ...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-10 09:15:14
  10. Merawat orang sakit jiwa menakutkan dan sangat tidak mudah. Obat2an tentu tidak...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-09 15:19:50
UCAN India Books Online