Kurikulum baru hanya menguntungkan penerbit buku

Koalisi Pendidikan, praktisi pendidikan, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Federasi Serikat Guru Indonesia, orangtua murid, dan Indonesia Corruption Watch (ICW) secara tegas menolak perubahan kurikulum pendidikan yang diatur dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 menjadi Kurikulum 2013.

Menurut Direktur Eksekutif Sekolah Tanpa Batas (STB), Bambang Wisudo, perubahan kurikulum tidak memiliki latar belakang yang kuat dan terkesan terburu-buru. Alih-alih menyempurnakan kurikulum yang ada, perubahan ini menuurtnya justru seperti membongkar secara keseluruhan kurikulum yang ada dan tidak dapat menjamin pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik.

“Perubahan ini dilakukan secara reaktif tanpa ada visi yang jelas mengenai pendidikan. Perubahan ini hanya menguntungkan penerbit buku,” kata Bambang dalam jumpa pers di kantor ICW, Jakarta Selatan, Rabu (5/12).

Sementara itu praktisi pendidikan dan tokoh agama, Romo Benny Susetyo mengungkapkan sebaiknya anggaran negara untuk kurikulum 2013 ini dipakai untuk meningkatkan kualitas guru dan memperbaiki infrastruktur pendidikan.

“Kita sebaiknya menyelamatkan anggaran negara. Kalau disiapkan buku untuk ini, tapi lalu program kurikulumnya tidak berhasil, mau dikemanakan buku-buku ini? Padahal sudah menggunakan anggaran,” terang Romo Benny.

Hal serupa diungkapkan Jeirry Sumampow dari PGI. Ia mengatakan perubahan kurikulum yang bermasalah menjadi indikator kualitas masyarakat Indonesia pada lima hingga 10 tahun ke depan. Perubahan dinilai asal-asalan dan dipaksakan.

“Ini bukan masalah yang kecil, ini masalah masa depan bangsa. Capaiannya secara konkret itu gimana. Karena semuanya ngambang di kurikulum baru. Kurikulum ini penting karena menyangkut masa depan bangsa. Kami mengambil posisi menolak,” tegas Jeirry.

Mereka juga mengajak masyarakat bergerak untuk menolak perubahan kurikulum tidak didasari oleh paradigma yang jelas mengenai pendidikan. Para pemeharti pendidikan ini mengungkap, orientasi pendidikan harus mengacu pada konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa bukan pada selera kebutuhan pasar.(jpnn.com)