Kenakalan remaja tak semata ajaran agama kurang

Aksi kekerasan yang dilakukan pelajar dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Ada banyak wacana untuk mengatasi persoalan itu, salah satunya menambah jam pelajaran agama, pendidikan pancasila, dan budi pekerti. Tawuran selama ini masih diidentikkan dengan persoalan moral yang buruk.

Namun, hal itu dianggap psikolog sebagai jalan keluar yang kurang tepat. Psikolog dari Universitas Indonesia, Sarlito Wirawan Sarwono mengatakan, sejauh ini tidak pernah ada bukti empiris yang menyebutkan kemampuan baca-tulis Alquran menjamin moral seseorang.

“Faktanya, meski Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, untuk urusan korupsi, negara ini masih berada di urutan atas,” kata Sarlito saat ditemui dalam diskusi publik yang diadakan oleh Maarif Institute bertema “Remaja dan Fenomena Kekerasan: Pelaku ataukah Korban?” di Jakarta, belum lama ini.

Dia menilai, orang terlalu menggampangkan dan menyederhanakan sebuah masalah, meskipun sudut pandang kurang tepat. Salah satu contohnya adalah keputusan orang tua memasukkan anaknya ke pesantren. Keputusan seperti itu jamak dilakukan karena untuk mengubah perilaku sang anak yang nakal menjadi baik.

Padahal dengan memasukkan ke pesantren, anak itu justru akan merasa dibuang. Itu karena pada prinsipnya, kenakalan yang dilakukan anak-anak adalah sebuah usaha untuk mencari perhatian dari orang-orang yang lebih tua dari mereka.

Sarlito menambahkan, sistem pendidikan saat ini telah menciptakan sekolah model pabrik. Ujian Nasional (UN) telah menyamaratakan anak-anak dengan kemampuan yang berbeda-beda. Sistem ini telah membebani anak yang tak jarang berujung pada stres.

Para tenaga pengajar sebaiknya tidak hanya bisa bicara kepada para muridnya, tetapi juga bisa memberi contoh dan nilai-nilai yang konkret. Selain itu, para pelajar sebaiknya diberikan tugas untuk melakukan observasi lapangan.

Setelah itu, hasil observasi langsung didiskusikan dan dikaitkan dengan nilai-nilai agama dan kebangsaan. “Para murid jangan hanya disuruh menghapal, tapi juga ada kegiatan yang bertujuan mengimplementasikan apa yang sudah mereka pelajari. Contoh yang paling mudah adalah para guru tidak boleh merokok, bila murid-muridnya juga dilarang merokok,” ucapnya.

Di negara-negara maju, pelajaran wajib di sekolah hanya empat. Situasi itu setidaknya diterapkan di Amerika, di mana pelajaran wajib yang didapat hanyalah pelajaran Sejarah, Bahasa Inggris, Matematika, dan Science. Sisanya para siswa dibebaskan memilih sesuai bakat dan minatnya masing-masing.

“Tapi, di Indonesia kan tidak seperti itu. Selain mata pelajarannya banyak, sudah cukup lama ada labeling bahwa anak berprestasi adalah bila berhasil masuk jurusan IPA; selain itu adalah kelompok ‘kelas dua’. Apalagi untuk anak-anak yang tidak sekolah. Padahal faktanya, banyak orang yang tidak sekolah, tapi mereka bisa sukses,” kata Sarlito menjelaskan.

Sementara itu Danik Eka Rahmaningtiyas, mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah menyatakan, tawuran pelajar umumnya dilatarbelakangi oleh kepenatan siswa terhadap pelajaran dan sistem pendidikan yang cenderung “mengurung” pelajar dengan berbagai kewajiban.

Dia pernah melakukan survei tentang waktu yang disukai pelajar saat di sekolah. Jawaban hampir sebagian besar siswa memang cukup mencengangkan. Para pelajar berpendapat, ada tiga waktu yang mereka sukai, yakni saat jam kosong karena tidak ada guru, jam istirahat, dan jam pulang sekolah.

“Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang salah dengan sistem dan metode pengajaran di sekolah?” tanyanya.

Menurutnya, sekolah seharusnya dilihat sebagai sebuah tempat untuk mengembangkan potensi, dan bukan sebuah wadah untuk mewajibkan agar siswa menjadi sesuatu. Sekolah harus bisa jadi tempat yang menyenangkan, dan bukan sebuah tempat yang membosankan, terlebih lagi menakutkan bagi sebagian siswa yang dianggap tidak pintar. (Sinar Harapan)