Menyambut peringatan Hari HAM hari ini Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota Mamuju, Sulsel, meminta pemerintah Indonesia menghentikan dan mencegah segala bentuk kekerasan antar etnik yang terus terjadi di Indonesia.

“Kekerasan berbau etnik di Lampung dan sejumlah daerah di Indonesia, jangan dibiarkan terulang lagi, pemerintah harus mencegah terjadi karena hanya merugikan bangsa ini,” kata Ketua FPPI Mamuju Nirwansyah di Mamuju, Ahad (9/12), sehubungan menyambut Hari Hak Azasi Manusia se-Dunia 10 Desember 2012 hari ini.

Ia mengatakan, konflik yang terjadi di Indonesia yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil adalah pelanggaran HAM karena membuat masyarakat tidak dapat hidup tenang, sehingga konflik harus disudahi dan dicegah terjadi.

“Pemerintah harus mendorong program yang terus mempersatukan persaudaraan bangsa dengan menciptakan kehidupan sosial yang baik, tanpa ada konflik agar keutuhan negara republik indonesia tetap terjaga,” katanya.

Menurutnya, sesama warga negara juga harus tetap menjaga persaudaraan ikatan sosial sebagai bangsa, dengan saling menghargai dan menghormati hak azasi masing masing hidup rukun dalam bingkai NKRI.

“Sewajarnya apabila HAM ingin sama-sama dijamin, maka di antara kita semua harus sama-sama menghargai HAM orang lain dan kelompok lain, kemudian menghargai hukum dan aturan yang ada dibangsa ini, intinya jangan saling berkonflik agar bangsa ini dapat maju dan berkembang,” katanya.

Ia juga meminta agar kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat kalangan bawah seperti petani, buruh dan pedagang kaki lima dihentikan. Begitu juga sebaliknya masyarakat harus menghargai aparat hukum yang sedang menjalankan tugas sehingga tidak terjadi konflik dan bangsa ini bisa tenang dalam melaksanakan pembangunan.

“Kita semua ingin bangsa ini maju, jadi jangan berkonflik, satu sama lain harus menghargai, demonstran menghargai polisi, polisi juga harus menghargai demonstran yang memperjuangkan haknya, intinya hukum harus dihargai dan HAM setiap orang harus dihargai,” tegas Nirwansyah.

Sementara itu sejumlah elemen organisasi yang tergabung di dalam Gerakan Rakyat Lampung (GRL) berunjuk rasa di kompleks perkantoran Pemprov Lampung.

Dalam aksi ini, mereka mengangkat tema ketenagakerjaan dan reformasi agraria. Mereka menuntut dihapuskannya sistem kerja alih daya (outsourcing) yang dinilai menyalahi hak-hak asasi tenaga kerja. Mereka juga menuntut dilaksanakannya reformasi agraria.

Lampung merupakan salah satu wilayah yang banyak mengalami konflik agraria, khususnya di Mesuji. Menurut para pengunjuk rasa, konflik ini bisa diselesaikan dengan melaksanakan redistribusi agraria yang diamanahkan dalam ketentuan reformasi agraria.

Mereka juga mengecam masih terjadinya penggusuran pedagang kaki lima seperti yang terjadi di Pasar Tugu Bandar Lampung. Di hari yang sama, para PKL Pasar Tugu juga berunjuk rasa menolak penggusuran.