Polisi berada di peringkat pertama pelanggaran HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat Kepolisian sebagai institusi pelanggar HAM nomor satu tahun ini.

Komnas HAM mengungkap selama Januari hingga November 2012, Komnas HAM menerima sekitar 1.700-an pengaduan kasus pelanggaran HAM dari seluruh wilayah di Indonesia. Dari data tersebut pihak yang paling banyak diadukan adalah polisi.

Wakil Ketua Komnas Ham Muhammad Nur Khoiron mengatakan pemeringkatan pelanggaran ini berdasarkan jumlah pengaduan dari masyarakat selama 2012. Kata dia, di antara pengaduan itu terkait dengan masalah intoleransi.

“Kita akan mendorong polisi, di dalamnya juga kita akan mempertanyakan, mengevaluasi, meminta dengan tegas kepada Kepolisian, agar segera melakukan pembenahan lebih keras secara internal. Mungkin memang ada peraturan internal di kepolisian, namun itu belum terasa di tingkat lapangan khususnya dengan masalah intoleransi.”

Khoiron menambahkan angka pengaduan ini merupakan angka yang tertinggi sejak lima tahun terakhir.

Selain itu Komnas HAM menerima aduan terkait dengan kasus penahanan dan penangkapan, diskriminasi hukum dalam penyidikan dan penyiksaan dalam pemeriksaan.

Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan dalam pendidikan di kepolisian selalu menngedepankan budaya-budaya kekerasan. Ini yang membuat polisi menggunakan cara represif ketika berhadapan dengan masyarakat.

“Cara pandang di dalam pengetahuan kepolisian itu belum holistik. Belum betul-betul mendalam, karena masalah sosial itu tidak sekedar bisa didekati dari hukum doang, tetapi ada hal-hal yang bersifat antropologis, sosiologis, dan juga hal-hal yang bersifat nilai-nilai kelembagaan adat-istiadat, dan macam-macam. dan itulah dalam pendidikan kurang ungkapkan atau diisi secara bulat,” jelas Widodo.

Sementara itu anggota Komisi Hukum DPR, Eva Kusuma Sundari menilai penetapan polisi sebagai pelanggar HAM nomor wahid versi Komnas HAM adalah imbas dari kebijakan pemerintah yang tidak tegas.

Menurutnya, yang semestinya menjadi pelanggar HAM nomor wahid tahun ini adalah pemerintah, bukan polisi.

“Paling banyak sebetulnya Pemerintah Pusat, baru Polisi. Polisi ini sebenarnya, istilah Jawanya kena awu anget. Posisi dia sebagai penjaga ketertiban masyarakat sehingga punya resiko berhadapan dengan masyarakat yang akhirnya mengaku ditangani dengan pelanggar HAM, ” kata Eva.

Eva menambahkan, kepolisian juga perlu untuk terus memperbaiki standar prosedur dalam kinerjanya.