UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Polisi berada di peringkat pertama pelanggaran HAM

10/12/2012

Polisi berada di peringkat pertama pelanggaran HAM thumbnail

 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat Kepolisian sebagai institusi pelanggar HAM nomor satu tahun ini.

Komnas HAM mengungkap selama Januari hingga November 2012, Komnas HAM menerima sekitar 1.700-an pengaduan kasus pelanggaran HAM dari seluruh wilayah di Indonesia. Dari data tersebut pihak yang paling banyak diadukan adalah polisi.

Wakil Ketua Komnas Ham Muhammad Nur Khoiron mengatakan pemeringkatan pelanggaran ini berdasarkan jumlah pengaduan dari masyarakat selama 2012. Kata dia, di antara pengaduan itu terkait dengan masalah intoleransi.

“Kita akan mendorong polisi, di dalamnya juga kita akan mempertanyakan, mengevaluasi, meminta dengan tegas kepada Kepolisian, agar segera melakukan pembenahan lebih keras secara internal. Mungkin memang ada peraturan internal di kepolisian, namun itu belum terasa di tingkat lapangan khususnya dengan masalah intoleransi.”

Khoiron menambahkan angka pengaduan ini merupakan angka yang tertinggi sejak lima tahun terakhir.

Selain itu Komnas HAM menerima aduan terkait dengan kasus penahanan dan penangkapan, diskriminasi hukum dalam penyidikan dan penyiksaan dalam pemeriksaan.

Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan dalam pendidikan di kepolisian selalu menngedepankan budaya-budaya kekerasan. Ini yang membuat polisi menggunakan cara represif ketika berhadapan dengan masyarakat.

“Cara pandang di dalam pengetahuan kepolisian itu belum holistik. Belum betul-betul mendalam, karena masalah sosial itu tidak sekedar bisa didekati dari hukum doang, tetapi ada hal-hal yang bersifat antropologis, sosiologis, dan juga hal-hal yang bersifat nilai-nilai kelembagaan adat-istiadat, dan macam-macam. dan itulah dalam pendidikan kurang ungkapkan atau diisi secara bulat,” jelas Widodo.

Sementara itu anggota Komisi Hukum DPR, Eva Kusuma Sundari menilai penetapan polisi sebagai pelanggar HAM nomor wahid versi Komnas HAM adalah imbas dari kebijakan pemerintah yang tidak tegas.

Menurutnya, yang semestinya menjadi pelanggar HAM nomor wahid tahun ini adalah pemerintah, bukan polisi.

“Paling banyak sebetulnya Pemerintah Pusat, baru Polisi. Polisi ini sebenarnya, istilah Jawanya kena awu anget. Posisi dia sebagai penjaga ketertiban masyarakat sehingga punya resiko berhadapan dengan masyarakat yang akhirnya mengaku ditangani dengan pelanggar HAM, ” kata Eva.

Eva menambahkan, kepolisian juga perlu untuk terus memperbaiki standar prosedur dalam kinerjanya.

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Anggota Kongres AS: Ada 'jurang besar' di antara pemerintah Tiongkok dan Gereja Katolik
  2. Para pemimpin agama ASEAN bahas perdamaian
  3. Fransiskan India memerangi kekerasan terhadap perempuan
  4. Pemerintah berpihak pada FPI menentang pernikahan beda agama
  5. Para uskup isyaratkan untuk mengubah dokumen akhir Sinode
  6. Tokoh JIL Ulil Abshar Abdalla dilarang masuk Malaysia
  7. Pastor, suster gelar unjuk rasa di Komnas HAM desak pencabutan izin tambang
  8. Romo Benny: Basuki harus dialog dengan para penentangnya
  9. SBY dinilai gagal membebaskan perempuan dari kemiskinan
  10. 10 nilai merah dalam rapor Presiden SBY
  1. Jokowi-JK bersumpah pegang teguh UUD 1945
  2. Uskup Agung Kuala Lumpur fokus pada kaum muda
  3. Fransiskan India memerangi kekerasan terhadap perempuan
  4. Uskup Peraih Nobel Perdamaian doakan Jokowi-JK dalam Surat Terbuka
  5. Para pemimpin agama ASEAN bahas perdamaian
  6. SBY dinilai gagal membebaskan perempuan dari kemiskinan
  7. Anggota Kongres AS: Ada ‘jurang besar’ di antara pemerintah Tiongkok dan Gereja Katolik
  8. Renungan Hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  9. Pengadilan Pakistan pertahankan hukuman mati terhadap seorang ibu Kristen
  10. Negara tidak boleh diam terkait aksi anarkis berbau agama
  1. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  2. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  3. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  4. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  5. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  6. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  7. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  8. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
  9. Kita semua tertipu. Yang dikira dapat dipercayai pemerintahan yang baik ternyat...
    Said on 2014-09-30 10:19:00
  10. @donotchangemyname: baca dokumen2 Gereja yg terkait dgn hal tsb. Prinsip dan huk...
    Said Antonio on 2014-09-27 01:06:00
UCAN India Books Online