Survei: Indeks demokrasi Indonesia menurun

13/12/2012

Survei: Indeks demokrasi Indonesia menurun thumbnail

 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diukur berdasarkan tingkat kebebasan sipil, kelembagaan demokrasi dan pemenuhan hak-hak politik mengalami penurunan akibat meningkatnya eskalasi kekerasan dan perlakuan tak adil terhadap kelompok tertentu, demikian hasil laporan dari Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) bekerja sama dengan sejumlah lembaga pemerintah yang dirilis kemarin.

IDI di Indonesia pada 2010 menempati posisi 63,17, menurun dari 67,30 pada 2009. Penurunan itu terdiri dari indikator kebebasan sipil yang menurun dari 86,97 pada 2009 menjadi 82,53 pada 2010. Lalu indikator hak-hak politik menurun dari 54,60 pada 2009 menjadi 47,87 pada 2010. Namun, ada sedikit peningkatan dalam hal institusi demokrasi, yaitu dari 62,72 di 2009, naik menjadi 63,11 di 2010.

Provinsi DKI Jakarta menempati ranking teratas dengan 77,44 angka dan terendah ditempati Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 54,79 angka.

Tim ahli IDI, Maswadi Rauf, mengatakan, hasil ini diperoleh dari pengumpulan data secara kuantitatif dengan mengumpulkan berita dari surat kabar dan dokumen tertulis. Surat kabar yang dijadikan sumber adalah surat kabar yang sudah diseleksi berdasarkan oplah terbesar dan yang dinilai independen. Sedangkan pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan membentuk Focus Group Discussion (FGD) dan melakukan wawancara mendalam.

Rauf yang juga merupakan guru besar ilmu politik dari Universitas Indonesia, mengatakan turunnya indeks demokrasi di Indonesia karena kekerasan yang semakin meningkat.

“Fenomena yang kerap muncul di hampir semua provinsi adalah perlakuan tak adil pada kelompok tertentu dan kekerasan dalam demonstrasi. Untuk tahun 2011 dan 2012, kemungkinan akan kembali menurun, namun hasilnya belum bisa kita pastikan”, katanya di Jakarta kemarin.

IDI, lanjut Rauf, diukur dari perilaku masyarakat.

“Sebagai contoh, misalnya jumlah demonstrasi dengan kekerasan. Kita mencatat hampir setiap hari di setiap provinsi terjadi demonstrasi yang berujung pada kekerasan selama setahun itu (2010). Semakin banyak demonstrasi dengan kekerasan semakin buruk demokrasi itu. Dalam menyampaikan aspirasi dilakukan dengan membakar ban bahkan merusak gedung, itu bukan demokrasi,” ujar Maswadi.

Beate Trankmann, Direktur UNDP Indonesia mengatakan, yang perlu terus dilakukan ke depan adalah memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti DPR dan partai politik.

“Berikutnya, termasuk memajukan hak-hak politik, memastikan bahwa hak untuk terlibat dalam protes politik damai dan demonstrasi dihormati oleh semua pemangku kepentingan”, jelasnya.

“Juga, langkah-langkah lebih lanjut diperlukan untuk menjaga kebebasan berbicara terutama dalam pemilu serta kebebasan beragama”, tambah Trankmann.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengatakan “memang harus diakui, prinsip-prinsip demokrasi belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan”.

“Sejumlah kasus pertikaian antarwarga masyarakat yang kemudian baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja dibawa ke isu SARA, masih menjadi indikator bagaimana demokrasi belum sesuai yang diharapkan”, katanya.

Ia menambahkan, “ Semoga IDI 2010 bermanfaat guna memotivasi daerah dan masyarakat dalam meningkatkan kondisi demokrasi di wilayah masing-masing yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Ryan Dagur, Jakarta




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. PM Singapura ingatkan ancaman kelompok ekstrimis
  2. Warga Timor-Leste inginkan koalisi pemerintahan yang pro-rakyat
  3. Kardinal Zen kritik pengadilan yang mendiskualifikasi anggota parlemen
  4. Pendukung Mgr Hubertus Leteng meminta umat membela uskup
  5. Paus sumbang €25.000 untuk membantu warga di Afrika Timur
  6. Setelah kelompok teroris, ini target serangan Duterte berikutnya
  7. India memberikan pelatihan bagi jutaan PRT
  8. Pemimpin lintas agama mendoakan para pahlawan di rumah Aung San Suu Kyi
  9. Sr. Sesilia Ketut SSpS menjadi harapan warga yang mengungsi dari Timor-Leste
  10. Siswi Sekolah Katolik demo menentang pembunuhan karena narkoba
  1. Syalom, semua saudara. Tolong baca baik-baik, Pal Alex Marwata tidak mengatakan ...
    Said Aurel on 2017-07-24 16:04:09
  2. KPK ingin audit Gereja ? Gak salah, ada udang dibalik batu, ada unsur politik bs...
    Said Bonbon on 2017-07-23 21:19:37
  3. KPK tentunya tak berwenang mengaudit keuangan lembaga agama seperti gereja karen...
    Said Willy Nggadas on 2017-07-23 16:22:59
  4. Apapun undang-undangnya, soal perbuatan baik dalam hal ini gereja bebas korupsi...
    Said Alexander on 2017-07-23 07:02:14
  5. Good morning...
    Said Bienvenhu on 2017-07-23 05:19:23
  6. Pandangan yg rasional bila keterbukaan itu di mulai dari Gereja Katolik seperti ...
    Said Matias on 2017-07-22 21:51:12
  7. Sudah saatnya gereja accountable. https://www.naulinovation.com:8443/onebody/...
    Said Leonard on 2017-07-22 17:15:48
  8. Segera laksanakan audit keuangan Gereja dan KUB....
    Said Rey on 2017-07-22 13:47:36
  9. Audit Keuangan Hirarki Gereja Katolik Perlu dan wajib. Syaratnya hanya perlu goo...
    Said AB Raturangga on 2017-07-22 11:07:47
  10. Menurut saya, audit itu perlu .. tetapi dilakukan oleh divisi dari Keuskupan ata...
    Said Tony on 2017-07-22 06:56:49
UCAN India Books Online