Survei: Indeks demokrasi Indonesia menurun

13/12/2012

Survei: Indeks demokrasi Indonesia menurun thumbnail

 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diukur berdasarkan tingkat kebebasan sipil, kelembagaan demokrasi dan pemenuhan hak-hak politik mengalami penurunan akibat meningkatnya eskalasi kekerasan dan perlakuan tak adil terhadap kelompok tertentu, demikian hasil laporan dari Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) bekerja sama dengan sejumlah lembaga pemerintah yang dirilis kemarin.

IDI di Indonesia pada 2010 menempati posisi 63,17, menurun dari 67,30 pada 2009. Penurunan itu terdiri dari indikator kebebasan sipil yang menurun dari 86,97 pada 2009 menjadi 82,53 pada 2010. Lalu indikator hak-hak politik menurun dari 54,60 pada 2009 menjadi 47,87 pada 2010. Namun, ada sedikit peningkatan dalam hal institusi demokrasi, yaitu dari 62,72 di 2009, naik menjadi 63,11 di 2010.

Provinsi DKI Jakarta menempati ranking teratas dengan 77,44 angka dan terendah ditempati Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 54,79 angka.

Tim ahli IDI, Maswadi Rauf, mengatakan, hasil ini diperoleh dari pengumpulan data secara kuantitatif dengan mengumpulkan berita dari surat kabar dan dokumen tertulis. Surat kabar yang dijadikan sumber adalah surat kabar yang sudah diseleksi berdasarkan oplah terbesar dan yang dinilai independen. Sedangkan pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan membentuk Focus Group Discussion (FGD) dan melakukan wawancara mendalam.

Rauf yang juga merupakan guru besar ilmu politik dari Universitas Indonesia, mengatakan turunnya indeks demokrasi di Indonesia karena kekerasan yang semakin meningkat.

“Fenomena yang kerap muncul di hampir semua provinsi adalah perlakuan tak adil pada kelompok tertentu dan kekerasan dalam demonstrasi. Untuk tahun 2011 dan 2012, kemungkinan akan kembali menurun, namun hasilnya belum bisa kita pastikan”, katanya di Jakarta kemarin.

IDI, lanjut Rauf, diukur dari perilaku masyarakat.

“Sebagai contoh, misalnya jumlah demonstrasi dengan kekerasan. Kita mencatat hampir setiap hari di setiap provinsi terjadi demonstrasi yang berujung pada kekerasan selama setahun itu (2010). Semakin banyak demonstrasi dengan kekerasan semakin buruk demokrasi itu. Dalam menyampaikan aspirasi dilakukan dengan membakar ban bahkan merusak gedung, itu bukan demokrasi,” ujar Maswadi.

Beate Trankmann, Direktur UNDP Indonesia mengatakan, yang perlu terus dilakukan ke depan adalah memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti DPR dan partai politik.

“Berikutnya, termasuk memajukan hak-hak politik, memastikan bahwa hak untuk terlibat dalam protes politik damai dan demonstrasi dihormati oleh semua pemangku kepentingan”, jelasnya.

“Juga, langkah-langkah lebih lanjut diperlukan untuk menjaga kebebasan berbicara terutama dalam pemilu serta kebebasan beragama”, tambah Trankmann.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengatakan “memang harus diakui, prinsip-prinsip demokrasi belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan”.

“Sejumlah kasus pertikaian antarwarga masyarakat yang kemudian baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja dibawa ke isu SARA, masih menjadi indikator bagaimana demokrasi belum sesuai yang diharapkan”, katanya.

Ia menambahkan, “ Semoga IDI 2010 bermanfaat guna memotivasi daerah dan masyarakat dalam meningkatkan kondisi demokrasi di wilayah masing-masing yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Ryan Dagur, Jakarta

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Keluarga Kristen Pakistan dipukul dan diarak setelah dituduh melakukan penghujatan
  2. Umat Katolik desak polisi segera menangkap pelaku pemerkosaan biarawati
  3. Pernikahan sesama jenis sulit dilakukan di Indonesia
  4. Menghadapi diskriminasi dalam Gereja, Kristen Dalit mengadu ke PBB
  5. Lahan parkir gereja dibuka untuk warga Muslim mengunjungi bazaar Ramadan
  6. Paus desak uskup agung baru menjadi saksi yang berani
  7. Agama ramah dimulai dari diri sendiri
  8. Bagi jemaat Ahmadiyah, Ramadan berarti kasih meski ada tekanan
  9. Radikalisme akan tetap ada selama adanya ketidakadilan
  10. Gubernur Sulut dukung pembangunan pusat kaum muda Katolik
  1. Kardinal Tagle menyerukan sumbangan Internasional untuk Kongres Ekaristi
  2. Gereja Katolik Tiongkok sambut baik dengan gereja baru yang disumbangkan pemerintah
  3. Kelompok ekumenis menyerukan dimulainya kembali pembicaraan dengan pemberontak
  4. Petani kopi Timor Leste harus berjuang mencari sumber pendapatan lain
  5. Alasan Kristenisasi, acara kamp Gereja dibubarkan
  6. Komnas HAM: Ada yang ingin rekonsiliasi, ada yang tidak
  7. Renungan Hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  8. Pernikahan sesama jenis sulit dilakukan di Indonesia
  9. Keluarga Kristen Pakistan dipukul dan diarak setelah dituduh melakukan penghujatan
  10. Komite untuk HAM berat segera disahkan
  1. 1) "Sekolah cinta kasih" untuk orang tua sebelum menikah, agar tahu mengasihi an...
    Said on 2015-06-24 06:48:00
  2. Suster2 di biara butuh penjaga keamanan wanita (satpam wanita) yang terlatih men...
    Said on 2015-06-23 04:35:00
  3. Memprihatinkan... masalah bisa dipecahkan hanya kalau banyak minat menjadi imam ...
    Said on 2015-06-19 06:15:00
  4. Ribut selalu soal puasa dan warung. Mungkin karena jengkel bahwa puasa itu diwa...
    Said on 2015-06-19 05:59:00
  5. Kita dukung Paus Fransiscus - titik. Sebagian penentang besar ada di Amerika.. ...
    Said on 2015-06-18 08:01:00
  6. Katanya, Australia memang mengakui menyuap. Paling tidak, jujur....
    Said on 2015-06-12 08:11:00
  7. Sudahlah, jangan terlalu vokal. Kekhawatiran sebaiknya tidak diucapkan.. Memang...
    Said on 2015-06-12 08:08:00
  8. Bpk Menteri Lukman pikiriannya lurus, tulus dan peduli. Masih ada saja orang bi...
    Said on 2015-06-12 07:45:00
  9. Bangga ada siswi dari Makassar terpilih dan diundang sebagai wakil Indonesia.. k...
    Said on 2015-06-12 07:35:00
  10. Takut para migran membawa penyakit? Memang harus di karantina dulu.. Australia ...
    Said on 2015-06-11 17:18:00
UCAN India Books Online