UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Survei: Indeks demokrasi Indonesia menurun

13/12/2012

Survei: Indeks demokrasi Indonesia menurun thumbnail

 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diukur berdasarkan tingkat kebebasan sipil, kelembagaan demokrasi dan pemenuhan hak-hak politik mengalami penurunan akibat meningkatnya eskalasi kekerasan dan perlakuan tak adil terhadap kelompok tertentu, demikian hasil laporan dari Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) bekerja sama dengan sejumlah lembaga pemerintah yang dirilis kemarin.

IDI di Indonesia pada 2010 menempati posisi 63,17, menurun dari 67,30 pada 2009. Penurunan itu terdiri dari indikator kebebasan sipil yang menurun dari 86,97 pada 2009 menjadi 82,53 pada 2010. Lalu indikator hak-hak politik menurun dari 54,60 pada 2009 menjadi 47,87 pada 2010. Namun, ada sedikit peningkatan dalam hal institusi demokrasi, yaitu dari 62,72 di 2009, naik menjadi 63,11 di 2010.

Provinsi DKI Jakarta menempati ranking teratas dengan 77,44 angka dan terendah ditempati Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 54,79 angka.

Tim ahli IDI, Maswadi Rauf, mengatakan, hasil ini diperoleh dari pengumpulan data secara kuantitatif dengan mengumpulkan berita dari surat kabar dan dokumen tertulis. Surat kabar yang dijadikan sumber adalah surat kabar yang sudah diseleksi berdasarkan oplah terbesar dan yang dinilai independen. Sedangkan pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan membentuk Focus Group Discussion (FGD) dan melakukan wawancara mendalam.

Rauf yang juga merupakan guru besar ilmu politik dari Universitas Indonesia, mengatakan turunnya indeks demokrasi di Indonesia karena kekerasan yang semakin meningkat.

“Fenomena yang kerap muncul di hampir semua provinsi adalah perlakuan tak adil pada kelompok tertentu dan kekerasan dalam demonstrasi. Untuk tahun 2011 dan 2012, kemungkinan akan kembali menurun, namun hasilnya belum bisa kita pastikan”, katanya di Jakarta kemarin.

IDI, lanjut Rauf, diukur dari perilaku masyarakat.

“Sebagai contoh, misalnya jumlah demonstrasi dengan kekerasan. Kita mencatat hampir setiap hari di setiap provinsi terjadi demonstrasi yang berujung pada kekerasan selama setahun itu (2010). Semakin banyak demonstrasi dengan kekerasan semakin buruk demokrasi itu. Dalam menyampaikan aspirasi dilakukan dengan membakar ban bahkan merusak gedung, itu bukan demokrasi,” ujar Maswadi.

Beate Trankmann, Direktur UNDP Indonesia mengatakan, yang perlu terus dilakukan ke depan adalah memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti DPR dan partai politik.

“Berikutnya, termasuk memajukan hak-hak politik, memastikan bahwa hak untuk terlibat dalam protes politik damai dan demonstrasi dihormati oleh semua pemangku kepentingan”, jelasnya.

“Juga, langkah-langkah lebih lanjut diperlukan untuk menjaga kebebasan berbicara terutama dalam pemilu serta kebebasan beragama”, tambah Trankmann.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengatakan “memang harus diakui, prinsip-prinsip demokrasi belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan”.

“Sejumlah kasus pertikaian antarwarga masyarakat yang kemudian baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja dibawa ke isu SARA, masih menjadi indikator bagaimana demokrasi belum sesuai yang diharapkan”, katanya.

Ia menambahkan, “ Semoga IDI 2010 bermanfaat guna memotivasi daerah dan masyarakat dalam meningkatkan kondisi demokrasi di wilayah masing-masing yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Ryan Dagur, Jakarta

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Wapres: Masih banyak pemimpin yang "jual murah" surga
  2. Tiongkok bebaskan Uskup Yujiang setelah enam bulan ditahan
  3. Jutaan orang diharapkan akan menghormati relikwi Santo Fransiskus Xaverius
  4. Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan SIGNIS Asia
  5. Amnesty Internasional kritik UU Penodaan Agama di Indonesia
  6. Belajar Toleran seperti Warga Desa Boro
  7. Keluarga pasangan Kristen yang dibunuh di Pakistan takut akan keselamatan
  8. KWI dukung gugatan nikah beda agama
  9. Paus Fransiskus adakan undian barang hadiah untuk menggalang dana bagi tunawisma
  10. KWI: Melarang nikah bedah agama bentuk pelanggaran hak hak asasi
  1. Gereja Katolik Sri Lanka kecam penggunaan gambar Paus Fransiskus untuk kampanye pemilu
  2. KWI: Melarang nikah bedah agama bentuk pelanggaran hak hak asasi
  3. Kardinal Zen: Tiongkok tidak memahami ‘niat baik’ Paus Fransiskus
  4. Paus Fransiskus: Tuhan Maha Pemaaf, alam tidak
  5. KWI dukung gugatan nikah beda agama
  6. Model pendidikan seminari dan pesantren cocok diterapkan di perbatasan
  7. ASEAN dan koalisi masyarakat sipil luncurkan inisiatif sekolah aman
  8. PBB tekan Myanmar terkait hak-hak kewarganegaraan Rohingya
  9. Tokoh agama dan seniman kampanye Jakarta damai
  10. Gereja Katolik menandai 500 tahun di Myanmar
  1. Terima kasih banyak Pater..atas kritikan dan sarannya.. Tuhan memberkati....
    Said on 2014-11-10 19:35:00
  2. Artikel berjudul "Paus membuat peraturan terkait pemberhentian dan pengunduran d...
    Said J. Mangkey msc on 2014-11-10 11:59:00
  3. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  4. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  5. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  6. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  7. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  8. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  9. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  10. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
UCAN India Books Online