Survei: Indeks demokrasi Indonesia menurun

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diukur berdasarkan tingkat kebebasan sipil, kelembagaan demokrasi dan pemenuhan hak-hak politik mengalami penurunan akibat meningkatnya eskalasi kekerasan dan perlakuan tak adil terhadap kelompok tertentu, demikian hasil laporan dari Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) bekerja sama dengan sejumlah lembaga pemerintah yang dirilis kemarin.

IDI di Indonesia pada 2010 menempati posisi 63,17, menurun dari 67,30 pada 2009. Penurunan itu terdiri dari indikator kebebasan sipil yang menurun dari 86,97 pada 2009 menjadi 82,53 pada 2010. Lalu indikator hak-hak politik menurun dari 54,60 pada 2009 menjadi 47,87 pada 2010. Namun, ada sedikit peningkatan dalam hal institusi demokrasi, yaitu dari 62,72 di 2009, naik menjadi 63,11 di 2010.

Provinsi DKI Jakarta menempati ranking teratas dengan 77,44 angka dan terendah ditempati Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 54,79 angka.

Tim ahli IDI, Maswadi Rauf, mengatakan, hasil ini diperoleh dari pengumpulan data secara kuantitatif dengan mengumpulkan berita dari surat kabar dan dokumen tertulis. Surat kabar yang dijadikan sumber adalah surat kabar yang sudah diseleksi berdasarkan oplah terbesar dan yang dinilai independen. Sedangkan pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan membentuk Focus Group Discussion (FGD) dan melakukan wawancara mendalam.

Rauf yang juga merupakan guru besar ilmu politik dari Universitas Indonesia, mengatakan turunnya indeks demokrasi di Indonesia karena kekerasan yang semakin meningkat.

“Fenomena yang kerap muncul di hampir semua provinsi adalah perlakuan tak adil pada kelompok tertentu dan kekerasan dalam demonstrasi. Untuk tahun 2011 dan 2012, kemungkinan akan kembali menurun, namun hasilnya belum bisa kita pastikan”, katanya di Jakarta kemarin.

IDI, lanjut Rauf, diukur dari perilaku masyarakat.

“Sebagai contoh, misalnya jumlah demonstrasi dengan kekerasan. Kita mencatat hampir setiap hari di setiap provinsi terjadi demonstrasi yang berujung pada kekerasan selama setahun itu (2010). Semakin banyak demonstrasi dengan kekerasan semakin buruk demokrasi itu. Dalam menyampaikan aspirasi dilakukan dengan membakar ban bahkan merusak gedung, itu bukan demokrasi,” ujar Maswadi.

Beate Trankmann, Direktur UNDP Indonesia mengatakan, yang perlu terus dilakukan ke depan adalah memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti DPR dan partai politik.

“Berikutnya, termasuk memajukan hak-hak politik, memastikan bahwa hak untuk terlibat dalam protes politik damai dan demonstrasi dihormati oleh semua pemangku kepentingan”, jelasnya.

“Juga, langkah-langkah lebih lanjut diperlukan untuk menjaga kebebasan berbicara terutama dalam pemilu serta kebebasan beragama”, tambah Trankmann.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengatakan “memang harus diakui, prinsip-prinsip demokrasi belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan”.

“Sejumlah kasus pertikaian antarwarga masyarakat yang kemudian baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja dibawa ke isu SARA, masih menjadi indikator bagaimana demokrasi belum sesuai yang diharapkan”, katanya.

Ia menambahkan, “ Semoga IDI 2010 bermanfaat guna memotivasi daerah dan masyarakat dalam meningkatkan kondisi demokrasi di wilayah masing-masing yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Ryan Dagur, Jakarta