Petani minta perusahan tambang ganti rugi

Petani di Desa Lante, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), menunggu ganti rugi dari perusahan tambang PT Raksha Internasional Mining (PT RIM) yang telah merusak mata air dan lahan pertanian mereka akibat limbah perusahan tersebut.

“Terdapat 16 keluarga petani yang lahannya mengalami rusak parah” demikian kata Walterius Jemaun, warga Lantar, Desa Lante, salah satu korban ketika dihubungi ucanews.com hari ini.

Jemaun mengatakan, saat ini areal persawahan dan kebun kemiri mereka tertimbun limbah tambang.

“Mata air andalan seribuan warga kami selama ini, yaitu di kali Wae Kondo sudah beracun. Memang belum tahu pasti apa racunnya, tapi kami sekarang tidak mau minum air itu karena beberapa waktu lalu 2 ekor kerbau mati setelah minum air tersebut”, ungkapnya.

Ia menjelaskan, mereka sudah menyampaikan tuntutan kepada pemerintah setempat lewat Kepala Desa untuk memfasilitasi pertemuan dengan pihak perusahan pada 3 Desember lalu.

“Saat itu, kami meminta mereka mengganti kerugian dengan tuntutan 150 juta per keluarga korban. Sebagai jaminan, kami menahan alat berat perusahan”.

Selain itu, kata Jemaun, mereka juga mendesak perusahaan memberikan kompensasi kepada Desa Lante karena air bersih mereka sudah tercemar dengan uang sekitar 1 miliar.

“Perusahan janji akan datang memverifikasi kerugian pada 5 Desember. Kami tunggu, tapi ternyata mereka tidak muncul-muncul, tanpa ada informasi”.

Merasa kesal dengan hal itu, mereka lalu menyegel 4 unit alat berat perusahan yang sedang beroperasi di area pertambangan, mengusir pekerja tambang dan memagari areal pertambangan.

Tiba-tiba pada 17 Desember lalu, polisi datang, termasuk Kapolres Kabupaten Manggarai meminta warga untuk mengembalikan alat berat perusahan.

“Saat itu tidak ada kata sepakat, kami menolak sebelum diberikan ganti rugi, meski kemudian mereka berhasil membebaskan 1 unit alat berat”, jelas Jemaun.

Kamis (20/12) kemarin, sekitar 100 polisi kembali memaksa warga melepaskan alat berat tersebut.

“Kami jadinya tidak berdaya melawan mereka”, jelasnya.

Jemaun berharap, perusahan tetap mau mengganti kerugian yang mereka alami. Mereka juga meminta Bupati Manggarai Christian Rotok segera mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahan tersebut.

Apalagi, menurutnya, perusahan masuk ke Desa mereka pada 2008 silam tanpa melalui sosialiasi dan izin kepada ketua adat. PT RIM hanya melakukan pendekatan dengan Kepala Desa Lante, Sebastian Hadmajaya.

Pastor Alsis Goa Wonga OFM dari Komisi Justice, Peace and Integrity of Creation-Ordo Fratrum Minorum (JPIC-OFM) yang kemarin berada di lokasi mendampingi warga mengatakan, tindakan pihak perusahan bersama polisi, sama sekali tidak memperhitungkan hak para petani.

“Pihak perusahan dengan mudah mengerahkan polisi untuk mengamankan diri mereka, sementara hak-hak masyarakat dengan mudah diabaikan”, katanya.

Menurut Pastor Alsis, pertambangan di Desa Lante adalah satu dari sekian usaha pertambangan di Manggarai yang izinnya dikeluarkan pemerintah tanpa melibatkan masyarakat setempat yang mayoritas sebagai petani.

“Warga kemudian menolak setelah mereka betul-betul merasakan dampak buruk pertambangan”, jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai, Anselmus Afsal, berjanji akan mendesak PT RIM untuk memberikan ganti rugi.

Ia juga mengaku, perusahaan tersebut memang masuk tanpa melakukan sosialisasi dan analisis dampak lingkungan.

PT RIM belum bisa dihubungi untuk meminta klasifikasi soal ini. Ucanews.com kesulitan untuk mengontak, meski sempat mencoba menghubungi satu staf mereka, Vishal Jatiani, namun nomornya tidak bisa tersambung.

Ryan Dagur, Jakarta

Foto: republika.co.id