Kegiatan keagamaan di kampus dapat peringatan dari pemerintah

Para mahasiswa Katolik, karyawan muda dan klerus merasa heran dengan sebuah dokumen resmi rahasia yang melarang kegiatan misionaris di sekolah tinggi dan universitas di Cina.

ChinaAid yang berbasis di Amerika Serikat belum lama ini menjadi berita utama karena lembaga itu mengungkapkan dokumen tersebut, yang dikeluarkan komite pusat Partai Komunis dan Dewan Negara itu kepada semua departemen terkait pada Mei 2011.

Dokumen itu menyebutkan pemerintah memiliki “tugas penting dan mendesak” untuk mengawasi kecerdikan asing di kampus-kampus melalui penggunaan kegiatan keagamaan dan pelayanan misionaris.

Dokumen itu memberitahukan kepada badan pendidikan mereka bahwa secara hukum badan itu berkewajiban untuk mencegah kegiatan keagamaan, dan menghentikan para misionaris untuk mempromosikan kegiatan mereka kepada para mahasiswa baru atau menampilkan diri sebagai relawan.

Menurut ChinaAid, sebuah organisasi hak asasi manusia Kristen, dokumen itu ditujukan terutama kepada Gereja Protestan.

Tapi, Pastor Joseph, yang bertanggung jawab untuk pelayanan kaum muda Katolik di provinsi Hebei, mengatakan dokumen tersebut tidak membuat kejutan besar dan hal itu adalah biasa dari pemerintah Cina. Dia juga meragukan ada upaya anti-Kristen karena hal itu sering dilakukan.

“Pihak berwenang harus menyadari bahwa saat ini orang tidak akan mendengarkan apa yang Anda katakan,” katanya, “Cara tersebut tidak mungkin mengontrol pikiran orang kecuali kita kembali ke era tanpa TV dan Internet.”

Dia menambahkan bahwa kurangnya pembinaan secara sistematis di Cina adalah masalah yang lebih besar ketimbang kekhawatiran akan dokumen itu. “Setelah 15 hingga 20 tahun, paroki-paroki kami akan ditinggalkan,” katanya.

Di provinsi Zhejiang, seorang mahasiswa yang hanya menyebut dirinya sebagai Lukas mengatakan ia juga tidak terkejut mendengar berita itu. “Bukankah rezim komunis selalu melakukan hal ini? Kita sudah terbiasa dengan hal seperti itu,” katanya.

Ming Yuan, seorang mahasiswa di Provinsi Shandong, mengungkapkan pendapatnya bahwa pesan pemerintah pusat tidak akan ditindaklanjuti masyarakat pada tingkat yang lebih rendah. “Ini tidak akan mempengaruhi kegiatan kami,” katanya, “Ini hanya mencerminkan ketidakdewasaan kebijakan keagamaan dari pihak pemerintah.”

Di provinsi Gansu, tokoh muda Matthew Wang mengatakan ia setuju dengan pernyataan ChinaAid bahwa dokumen itu ditujukan kepada umat Protestan ketimbang umat Katolik, yang menurutnya, sebagai “penginjil pasif, yang hanya mem-posting pengumuman untuk menemukan orang-orang seiman di kalangan mahasiswa baru atau mengundang teman sekelas untuk mengadakan pertemuan mereka.”

Dia menambahkan, “Para mahasiswa kami pada umumnya takut untuk menjalankan agama mereka karena hal itu dapat menimbulkan diskriminasi dan rasa ingin tahu dari orang lain, yang kemudian bisa menimbulkan masalah.”

Namun, ia juga menyatakan keberatannya atas niat pemerintah, dengan menjelaskan bahwa lebih dari 18 warga secara legal berhak untuk memilih agama mereka.

“Mengapa pemerintah hanya melarang evangelisasi di kampus, tetapi tidak melarang kumpul kebo atau aborsi?” tanyanya. “Mengapa tidak ada dokumen resmi untuk menangani masalah-masalah psikologis mahasiswa, karena ada begitu banyak kasus bunuh diri setiap tahun? Ini adalah diskriminasi langsung terhadap keyakinan agama dan Gereja.”

Xiao Tianshi, yang belum lama ini lulus dari sebuah universitas di kota Xi’an, menyarankan bahwa para penginjil mahasiswa dapat menghindari masalah tersebut. “Mereka bisa mengatur kegiatan secara pribadi, tapi tidak dengan meriah,” katanya. “Yang paling penting dari semua adalah tidak untuk menentang partai itu.”

Sumber: Government memo on Christian activities holds little threat and few surprises