Masyarakat desak tinjau kembali UU Perkosaan

Protes massal menuntut hukuman yang lebih berat bagi para pemerkosa telah mendorong pemerintah federal membentuk sebuah komite beranggotakan tiga orang untuk meninjau kembali undang-undang (UU) perkosaan, menyusul pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi kedokteran oleh geng di sebuah bus yang sedang beroperasi di New Delhi pada 16 Desember.

Komite itu telah meminta saran dari masyarakat melalui pemberitahuan publik, yang akan menyerahkan laporannya bulan depan. Saat ini, seorang yang dituduh melakukan pemerkosaan dihukum minimal tujuh tahun penjara.

Kasus pemerkosaan terhadap mahasiswi berusia 23 tahun itu menimbulkan kemarahan publik dan korban telah diterbangkan ke Singapura kemarin malam untuk mendapatkan perawatan medis. Kondisinya dilaporkan memburuk.

“Di India, rasa takut terhadap hukum sering minim, terutama terkait kejahatan terhadap perempuan,” kata Maya Singh dari Partai Bharatiya Janata (Rakyat India).

James Veliath, seorang aktivis sosial, mengatakan kepada ucanews.com bahwa keyakinan umum di kalangan pelaku kejahatan adalah bahwa uang dapat memungkinkan mereka melakukan segala macam kejahatan terhadap perempuan, termasuk perkosaan.

Menteri Keuangan Federal P. Chidambaram pada Selasa mengakui bahwa pemerintah belum sepenuhnya siap menghadapi “fenomena baru protes massal.”

Menyusul insiden perkosaan tersebut, aksi  protes terus berlanjut. Negara Bagian Madhya Pradesh telah memutuskan untuk menyita senjata, menyita surat izin mengemudi dan paspor, dan memecat PNS yang terlibat dalam kejahatan terhadap perempuan.

Biro Arsip Kejahatan Nasional Departemen Dalam Negeri federal mengatakan bahwa jumlah kasus pemerkosaan tercatat di India meningkat dari 2.487 tahun 1971 menjadi 24.206 tahun 2011, jauh lebih besar daripada kasus pembunuhan.

Para aktivis sosial mengatakan pendidikan seks bisa menjadi salah satu dari banyak cara untuk menangani ancaman tersebut di India.

Namun, “modul pendidikan seks UNICEF yang dicoba selama sekitar satu dekade di negara bagian Kerala dan Maharashtra ditentang dan dibuang,” kata Veliath.

Sumber: Urgent review of rape laws underway