Perhatian hirarki terhadap pendidikan kader politisi Katolik dinilai masih minim

Gereja Katolik boleh berbangga dengan nama-nama tokoh politik Katolik yang ikut berperan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, termasuk Ignatius Joseph Kasimo dan Mgr Albertus Soegijapranata SJ.

Kasimo tidak hanya menjadi salah satu pelopor kemerdekaan dan pendiri Partai Katolik, ia juga menjabat sebagai menteri setelah Indonesia merdeka.

Pada zaman Orde Lama dan Orde Baru, dan bahkan era reformasi masih terdapat sejumlah nama yang menjadi tokoh-tokoh nasional, termasuk Frans Seda.

Ikatan Sarjana Katolik (ISKA) melihat, dibanding dengan zaman sekarang, khusunya pasca-reformasi, peran tokoh-tokoh katolik cenderung melemah, meski memang masih terdapat beberapa menteri, juga pejabat publik seperti gubernur dan bupati yang beragama katolik.

Menurut Muliawan Margadana, Ketua Presidium Pusat ISKA, hal ini dipicu oleh minimnya keterlibatan hirarki dalam kaderisasi awam di bidang politik.

Ia melihat, situasi ini berbeda dengan pada masa  awal kemerdekaan, di mana Gereja menempatkan imam yang berdedikasi penuh untuk kaderisasi tokoh publik, misalnya Pastor Franciscus Georgius Josephus Van Lith SJ, misionaris Belanda yang memelopori pendidikan di Jawa, yang juga guru Kasimo dan Mgr Soegijapranata, uskup agung pribumi pertama yang juga pahlawan nasional.

Selain itu, ada juga Pastor Josephus Gerardus Beek SJ yang memiliki peran besar dalam kaderisasi para pemuda dan mahasiswa Katolik di asrama Realino Yogyakarta, di samping melakukan kaderisasi di Klender, Jakarta, serta tokoh yang berperan di balik lahirnya Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

“Awam sendiri bukannya tidak mampu melakukan kaderisasi, tapi umumnya memang tidak bisa fully dedicated and committed karena kesibukan profesinya sehari-hari, juga ormas-ormas yang ada tidak berkesinambungan programnya”, kata Margana kepada ucanews.com.

Ia juga mengkritisi, saat ini masih sangat banyak tokoh, ormas, imam yang  orientasinya hanya pada pembuatan kurikulum untuk training di kalangan awam remaja saja.

“Tapi, lupa bagaimana mengkaderkan yang sudah sarjana S1, S2, maupun S3”.

Ia mendorong agar peran Komisi Kerasulan Awam dan  ormas ditingkatkan untuk bersama-sama melihat stakeholder mapping serta road map kaderisasi awam.

“Masalah kaderisasi tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu singkat, tetapi proses mulai dari grooming (persiapan) sampai coaching (pembinaan) dan counseling (pendampingan) serta mentoring (pengarahan) sangatlah vital,” jelasnya.

Ia menambahkan, “Hirarki tidak perlu berpolitik praktis, namun paling tidak menjadi fasilitator dan ‘penjahit’ seluruh network resources yang ada, hingga terjadi proses yang optimal”.

Sebelumnya, saat memberi keynote speech dalam acara Dies Natalis Pemuda Katolik ke-67 di Yogyakarta pada pertengahan Desember lalu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengamati kurangya tokoh-tokoh nasional Katolik saat ini karena pendidikan kader yang lemah.

“Bahkan, nyaris tidak ada aktivitas orang muda Katolik yang mengarahkan mereka pada peran dan tanggung jawab dalam politik. Hal ini berbeda dengan pada masa-masa awal kemerdekaan, dimana kala itu, banyak sekali tokoh-tokoh Katolik yang mengambil peran sentral,” katanya.

Saat itu, menanggapi keprihatinan ini, Ketua Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligerja Indonesia (KWI), Mgr Yustinus Harjosusanto MSF mengatakan, saat ini Gereja memang tidak memiliki lembaga khusus untuk mendidik kader-kader Katolik, tetapi menyerahkan hal itu pada organisasi-organisasi dan partai politik.

“Meski demikian, tentu saja Gereja tetap memperhatikan umatnya yang menjadi politikus”, katanya.

Uskup Tanjung Selor ini menjelaskan, selama ini Komisi Kerawam berupaya memfasilitasi pertemuan politisi-politisi Katolik, yang biasa diadakan setiap bulan untuk meningatkan mereka akan jati diri sebagai orang Katolik.

Ryan Dagur, Jakarta