UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Kemendikbud terima 7.000 masukan terkait Kurikulum 2013

02/01/2013

Kemendikbud terima 7.000 masukan terkait Kurikulum 2013 thumbnail

Ilustrasi

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi menutup uji publik Kurikulum Pendidikan 2013 dengan menjaring 7.000 masukkan.

Juru Bicara Kemendikbud Ibnu Hamad mengatakan ribuan masukkan itu datang dari pelbagai kalangan. Hasil uji publik itu akan diserahkan kepada tim kurikulum sebagai bahan pertimbangan perubahan draf kurikulum Pendidikan 2013.

“Secara umum atau mayoritas, para peserta uji publik, baik yang melalui online atau offline, setuju dengan perubahan ini. Hanya mereka umumnya mewanti-wanti persiapan guru dan persiapan buku,” jelas Ibnu Hamad

Ia menambahkan Kementerian sudah menyiapkan 300 ribuan guru ahli untuk membantu menyosialisasikan Kurikulum Pendidikan 2013.

Guru Ahli, tambahnya, adalah guru-guru teladan dari pelbagai daerah yang sudah teruji, baik negeri maupun swasta. Dengan kurikulum baru, para guru tidak lagi dibebani membuat silabus seperti kurikulum sebelumnya.

Sementara itu Depinas SOKSI Bidang Pendidikan mendesak pemerintah harus membatalkan kurikulum 2013 tersebut. Pasalnya, perubahan kurikulum tanpa melalui sosialisasi bertentangan dengan UU No.20/2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

“Karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah memaksakan penerapan kurikulum 2013 yang akan berlaku mulai efektif mulai Juni 2013 sebagai pengganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), sedangkan anggaran perubahan kurikulum 2013 sangat fantastis sebesar Rp 684,4 miliar. Kalau pemerintah tetap memaksa, ini akan menjadi malapetaka bagi dunia pendidikan nasional,” ujar Ketua Depinas SOKSI Bidang Pendidikan Fatahillah Ramli, Selasa (1/1).

Menurut Ramli, ada empat persoalan krusial perubahan kurikulum 2013 yang langsung diasakan oleh peserta didik mulai SD hingga SMU.

Pertama, pengurangan jumlah mata pelajaran. Misalnya, pelajar tingkat SD dari 10 menjadi 6, tingkat SMP dari 12 menjadi 10, begitu pula dengan SMU/SMK.

Kedua,  terjadi penambahan jam mata pelajaran mulai dari SD-SMU. Misalnya, untuk tingkat SD bertambah 4 jam per minggu, SMP bertambah 6 jam per minggu dan SMA bertambah 2 jam per minggu.

Ketiga, penerapan kurikulum 2013 ini bertentangan dengan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena penekanan pengembangan kurikulum hanya didasarkan pada orientasi pragmatis.

Keempat, perubahan kurikulum ini tanpa melalui sosialisasi di daerah-daerah, bahkan Kemendikbud sama sekali tidak melibatkan para guru dalam merumuskan kurikulum 2013. Akibatnya, pengintegrasian mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan enam mata pelajaran baru untuk jenjang sekolah dasar (SD). Bahkan ke depan sudah tidak ada lagi proses penjurusan IPA/IPS siswa SMU, padahal rumpun ilmu mata pelajaran kedua jurusan itu berbeda sekaligus sebagai panduan siswa untuk masuk perguruan tinggi (PT).

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pemerintah berpihak pada FPI menentang pernikahan beda agama
  2. Hukum positif tidak wadahi perkawinan beda agama
  3. Ulil: Umat Muslim yang percaya kata 'Allah' hanya untuk Islam adalah 'keliru'
  4. Menara Pohon Natal yang dibenci Korut telah dibongkar
  5. Sinode berakhir dengan mempertegas ajaran Gereja
  6. Negara tidak boleh diam terkait aksi anarkis berbau agama
  7. Pengadilan Pakistan pertahankan hukuman mati terhadap seorang ibu Kristen
  8. Uskup Peraih Nobel Perdamaian doakan Jokowi-JK dalam Surat Terbuka
  9. Kebebasan berkeyakinan buruk mencoreng demokrasi Indonesia
  10. Singapura menjadikan Tahun Evangelisasi Baru untuk Bunda Maria
  1. PGI Papua: Gereja tak pernah berpihak pada separatis
  2. Vatikan mengumumkan jadwal perjalanan Paus Fransiskus ke Turki
  3. Menara Pohon Natal yang dibenci Korut telah dibongkar
  4. Tiga pendeta dihukum 6 tahun penjara di Iran
  5. Hukum positif tidak wadahi perkawinan beda agama
  6. Kebebasan berkeyakinan buruk mencoreng demokrasi Indonesia
  7. Para kardinal bahas penderitaan orang Kristen di Timur Tengah
  8. Jadwal pemilu presiden Sri Lanka menghambat kunjungan Paus Fransiskus
  9. Presiden Jokowi hadapi setumpuk masalah HAM
  10. Indonesia kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB
  1. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  2. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  3. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  4. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  5. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  6. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  7. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  8. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
  9. Kita semua tertipu. Yang dikira dapat dipercayai pemerintahan yang baik ternyat...
    Said on 2014-09-30 10:19:00
  10. @donotchangemyname: baca dokumen2 Gereja yg terkait dgn hal tsb. Prinsip dan huk...
    Said Antonio on 2014-09-27 01:06:00
UCAN India Books Online